Buku Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom

Tujuan pemekaran daerah adalah mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang dibumbui dengan kepentingan pribadi atau golongan. Akar keinginan memisahkan diri dapat berupa karena agama, gesekan etnis dan budaya, serta ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada juga karena kepentingan politik elit masyarakat yang tidak tersalurkan pada daerah tersebut, sehingga memicu keinginan membentuk daerah lepas dari induknya dan membangun politik kekuasaan sendiri.

Apakah usulan pemekaran di Banten didasari oleh kepentingan-kepentingan tersebut? Apakah kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan masyarakat? Buku ini mencoba memberikan gambaran pertanyaan di atas. Usul pemekaran daerah otonom baru di Banten, yaitu Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin di wilayah Kabupaten Pandeglang, serta Kabupaten Cilangkahan di wilayah Kabupaten Lebak. Buku ini memberikan kronologis perjuangan masyarakat di wilayah Banten bagian Selatan untuk mewujudkan mimpinya sebagai upaya peningkatan kesejahteraannya hingga saat ini.

Disatu sisi, Pemerintah Pusat melakukan moratorium pemekaran daerah, atau penghentian sementara pembentukan daerah otonom baru.

Informasi Buku:
Judul: Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom
Penulis: Massaputro Delly TP
Penerbit: Mer-C Publishing
Cetakan: Pertama, Oktober 2017
               xvi + 152 halaman, 14 x 21 cm
ISBN 978-602-5438-15-8

Dapatkan buku ini di TOKOPEDIA dan BUKALAPAK ... !!!


Buku: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi

Eksistensi partai politik di Banten sangat kental hubungannya dengan kepengaruhan para ulama atau kiyai, para jawara dan pengusaha-pengusaha lokalnya. Tiga pilar ini sudah ada dan tumbuh berkembang di Banten sejak Kesultanan Banten berdiri, masa kolonialisme, hingga Indonesia merdeka. Walaupun secara nasional saat ini partai politik di Indonesia terbagi dua, yaitu dengan faham nasionalis-sekulerisme dan agamis (Islam), pengaruh ulama, jawara, dan pengusaha masih kental dalam tubuh partai politik di Banten.

Selain itu, karakteristik utara dan selatan Banten pun berbeda. Banten Utara dengan masyarakat heterogennya lebih mudah berubah kecenderungan politiknya. Sedangkan Banten Selatan dengan masyarakat homogennya lebih statis pandangan politiknya, bila ada perubahan-perubahan perolehan suara tidak terlalu signifikan.

Beberapa kejadian atau aktifitas politik di Provinsi Banten di enam tahun terakhir, mulai dari Pilgub Banten tahun 2011, Pemilu Legislatif fan Pemilihan Presiden tahun 2014, hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015, dan terakhir kali dengan diselenggarakannya Pilgub Banten tahun 2017, telah memberi warna demokrasi dan politik di tanah jawara. Masyarakat secara terus-menerus melakukan aksi politik individunya untuk turut serta menentukan pemimpinnya.

Singkatnya, buku ini menggambarkan refleksi demokrasi di Banten. Penggambaran demokrasi dan perpolitikan di Provinsi Banten ini dipertegas kembali dengan adanya pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat dengan IDI. Semoga kehadiran buku ini menambah khasanah perpolitikan Indonesia, khususnya di Banten.

Judul: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi
Penulis: Massaputro Delly TP
Penerbit: Yayasan Jatidiri Bandung
Cetakan: Pertama, Juli 2017
234 hlm., 14x21 cm
ISBN: 978-602-61561-9-8

Harga Buku: Rp60.000,-
Pemesanan: Klik Disini via Tokopedia atau Bukalapak


Akhirnya Pemerintah Mengeluarkan Perppu Pembubaran Ormas

Hari ini, 12 Juli 2017 secara resmi Pemerintah Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Ada tiga pertimbangan Pemerintah dalam menggeluarkan Perppu ini, yaitu:

Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/puuVII Tahun 2019.

"Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang," ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/7/2017).

Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

"Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum," ujar dia.

Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala.

"Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu undang-undang yang baru tidak bisa, harus segera diselesaikan," kata Wiranto.

Tiga pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.


Sumber Foto: (KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)


KTP Elektronik Ditarget Selesai Oktober untuk Kebutuhan Pileg dan Pilpres

Pemerintah menargetkan proses perekaman KTP elektronik bisa rampung pada Oktober 2017. Dengan begitu, pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bisa memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut proses perekaman KTP el ditargetkan selesai bulan Oktober tahun ini. "Target kami Oktober ini selesai, agar bisa untuk persiapan Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Tjahjo sudah lebih dari 90 persen warga merekam data untuk KTP el. Namun, Tjahjo mengatakan bila warga yang tinggal di apartemen agak sulit dicari, seperti di Jakarta.

"Proses sudah 97,29 persen yang sudah merekam data tapi yang tinggal di apartemen-apartemen Jakarta itu yang sulit dicari, mungkin sibuk," ujarnya.

Untuk detail angkanya, Tjahjo mengatakan ada sekitar 1 juta lebih warga yang belum merekam data KTP el. Dia pun berharap perekaman data ini segera selesai agar memudahkan masyarakat mengurus surat-surat keterangan lainnya.

"Masih 1,6 juta masyarakat Indonesia yang belum mau mereka datanya, target kami tahun ini warna Indonesia juga punya akte kelahiran. Lahir, kasih surat akte," kata Tjahjo.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id


Kajian Revisi UU Ormas Sudah Dilakukan

Kajian tentang revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, selanjutnya menjadi kewenangan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Kewenangan di Menkopolhukam, tapi kajian merevisi UU Ormas sudah selesai, oleh Kemendagri, oleh kejaksaan, oleh kepolisian, dan semua institusi terkait. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya," kata Tjahjo usai Ceramah Umum Sespim Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Senin (10/7).

Nanti, apabila UU itu telah direvisi, Tjahjo menyebut ormas yang akan dibentuk di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pokoknya ormas yang mau berdiri di Negara Kesatuan Indonesia harus menerima Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ormas-ormas agama yang memperjuangkan keyakinannya, harus. Tapi sebagai ormas di negara Indonesia, dia harus menerima Pancasila," ujar dia.

Terakhir, pada Selasa, 25 April 2017, Menkopolhukam Wiranto mengadakan rapat koordinasi tertutup terkait dengan revisi UU Ormas tersebut. Wiranto mengatakan revisi ini diperlukan agar kegiatan dan tujuannya tidak bertabrakan dengan pemerintah.

"Karena kan sebenarnya ormas atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) bagian dari civil society, masyarakat madani, di mana kegiatan ormas itu tidak boleh bertabrakan dari kegiatan pemerintah," tuturnya.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id


Yusril Ancam Gugat UU Pemilu jika Ada PT, Ini Kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra jika nanti menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengancam akan menggugat UU pemilu yang saat ini rancangannya masih dalam pembahasan di DPR, apabila ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak dihapuskan.

"Silakan saja. Hak setiap warga negara menggugat apa pun khususnya keputusan UU," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Senin (10/7/2017).

Saat ini, pembahasan RUU pemilu antara pemerintah dan DPR masih buntu. Salah satunya disebabkan karena perdebatan soal presidential threshold.

Pemerintah bersama PDI-P, Golkar dan Nasdem ingin menggunakan aturan lama, yaitu parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Parpol lain seperti Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP dan Hanura masih berupaya mencari jalan tengah dengan mengurangi presidential threshold di angka sekitar 10 persen. Sementara, Partai Demokrat ingin presidential threshold 0 Persen atau dihapuskan.

Tjahjo mengatakan, pemerintah mempunyai dasar argumentasi melalui penafsiran konstitusi kenapa tetap ngotot mempertahankan presidential threshold.

Dasar itu yakni pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

"Lebih lanjut jika ditelusuri dalam risalah amandemen ketiga UUD 1945, tidak ditemukan dialektika pengamandemen konstitusi yang melarang penggunaan presidential threshold," ucap Tjahjo.

Dengan demikian, lanjut Tjahjo, dapat ditafsirkan dan disimpulkan bahwa penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 ke dalam UU merupakan open legal policy yang diberikan kewenangannya kepada pembentuk undang-undang.

Namun, meski sudah memiliki pegangan hukum, Tjahjo tidak menjamin UU Pemilu akan aman dari gugatan di MK. "Itu hak MK," ucap Tjahjo.

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Yusril sendiri menilai, presidential threshold memang sudah seharusnya dihapuskan karena Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan serentak.

Penggunaan hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk Pemilu Presiden 2019 dinilai tidak relevan.

"Jika presidential threshold tetap ada, berapa pun angka persentasenya, maka aturan itu adalah inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 22E UUD 45," ucap Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

(Baca: Yusril Ancam Gugat UU Pemilu jika "Presidential Threshold" Tak Dihapus)

Yusril pun mengingatkan bahwa dampaknya akan sangat fatal apabila MK membatalkan ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu.

Apalagi, jika putusan MK itu muncul setelah pilpres digelar. Pilpres 2019 akan dianggap inkonstitusional karena digelar berdasarkan UU Pemilu yang dibatalkan MK.

"Jika pilpres itu inkonstitusional, maka hancur leburlah negara ini sebab pemimpin negaranya tidak mempunyai legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan," ucap Yusril.

"Kalau Presidennya inkonstitusional, maka setiap orang berhak untuk membangkang kepada Pemerintah," kata dia.

Sumber: http://nasional.kompas.com


Pansus DPR: Ada Kegaduhan Politik Jika Pemilu Kembali ke UU Lama

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy tidak begitu sepakat dengan wacana kembalinya ke UU lama jika pembahasan RUU mandek alias deadlock. Menurutnya, akan ada kegaduhan politik yang terjadi.

"Implikasinya pasti ada polemik, gaduh, banyak pendapat nanti. Macam-macam lah, akan ada kegaduhan politik. Sebuah pesta demokrasi yang paling ideal setiap lima tahunan, tapi kami tak berhasil membuat payungnya," ucap Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017) malam.

"Pasti ada gaduh, ada persepsi masyarakat, ada kegaduhan, ada gugat menggugat, itu implikasinya. Secara ekonomi, bisa dihitung juga, timbulnya ketidakpercayaan masyarakat," tambahnya.

Oleh sebab itu, Lukman meminta pemerintah mempertimbangkan kembali usulan nya. Pansus RUU Pemilu juga mengupayakan semua pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Opsi terakhir adalah voting isu krusial.

Baca juga: RUU Pemilu Masih Deadlock, Pemerintah Usulkan Lagi Balik ke UU Lama

"Makanya kemudian semua pihak menyatakan, kita maksimalkan betul musyawarah mufakat, kemudian kalau nggak bisa ya voting," jelasnya.

Jika kembali ke UU Pemilu lama, kata Lukman, akan menimbulkan masalah legitimasi khususnya putusan MK soal Pemilu serentak. Nantinya, soal keserentakan dalam Pemilu akan diatur dalam PKPU.

"Kan waktu Pemilu terbuka lima tahun lalu juga MK. MK memutuskan sebulan menjelang Pemilu, tetap dilaksanakan dengan PKPU," ucapnya.

Baca juga: Ditunda Lagi, Pemerintah-DPR Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu Kamis

"Peran pemerintah tak ada lagi di situ, apakah pemerintah mengeluarkan PP nggak ada karena di UU Pemilu lama tak ada amanah pembuatan PP tapi banyak amanah pembuatan PKPU. Begitu kembali ke UU lama, PKPU yang menterjemahkan," sambungnya.

Lukman berharap RUU Pemilu tetap dapat diputuskan. Ia ingin pelaksanaan Pemilu serentak memiliki payung hukum yang jelas.

"Mudah-mudahan semua pihak bisa mempertimbangkan implikasi dari semua sisi, legitimasinya, konstitusionalnya, sosiologi masyarakat menjelang Pemilu 2019. Kan lebih bagus Pemilu 2019 semua rapi dibanding dalam keadaan tidak rapi payung hukumnya," paparnya.

Seperti diketahui, saat ini isu krusial RUU Pemilu belum juga diputuskan. Isu yang hingga kini masih 'jalan buntu' adalah soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Bukan Ngotot PT 20%, Ini Demi Rakyat

Pemerintah menawarkan tiga opsi apabila tidak juga ada kesepakatan dalam RUU Pemilu. Salah satunya kembali ke UU lama.

"Atau kalau tidak ada kesepakatan dan inginnya musyawarah mufakat, pemerintah punya tiga opsi. Opsi pertama menerima bersama-sama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Ada pun, isu krusial RUU Pemilu yang belum diambil keputusan adalah:
1. Penataan dapil DPR
2. Sistem Pemilu
3. Metode konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 

Sumber: news.detik.com


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More