Akhirnya Terbit Revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemda

Setelah ditetapkannya oleh DPR RI pada tanggal 17 Februari 2015 untuk revisi Undang-Undang mengenai pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, akhirnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani dan telah dimasukannya ke dalam lembaran negara.

Berikut Undang-Undang dimaksud, dan dapat di unduh dengan mengkliknya :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Menpan Larang Instansi Pemerintah dan PNS Beriklan 'Ucapan Selamat'

Foto : detik.com

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melarang aparatur sipil negara memasang iklan ucapan selamat pada pimpinan, baik di media ataupun dengan mengirim karangan bunga. 

Menurut Yuddy, larangan ini merupakan pelaksanaan dari arahan presiden yang menginstruksikan agar seluruh aparatur negara menghentikan kebiasaan memboroskan anggaran. Yuddy menjelaskan, selama ini ada budaya bawahan memberi ucapan selamat pada atasannya. Misalnya, Yuddy mencontohkan, ada pimpinan yang meraih gelar doktor, kemudian bawahan beramai-ramai memasang iklan ucapan selamat di media cetak. Contoh lainnya, tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beriklan di televisi lokal untuk mengucapkan selamat atas ulang tahun kotanya.

Hal itu disampaikan Yudi saat ditemui usai Workshop Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Bagi Praktisi Humas Pemda di Aula Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (24/3/2015).

"Saat ini seluruh kegiatan pemerintahan wajib melakukan efisiensi, ini kebijakan presiden. Karena banyak sekali kritikan dari masyarakat yang menganggap kalo pejabat itu boros gunakan anggaran. Bahkan laporan BPKP terhadap sejumlah instansi pemerintahan juga menunjukkan ada indikasi pemborosan yang angkanya cukup signifikan sehingga pemerintah menilai perlu melakukan efisiensi," ujar Yudi.

Ia mengatakan pemerintah dalam melakukan kegiatan harus jelas outcome-nya, manfaatnya harus jelas bagi kedinasan dan juga bagi masyarakat. Salah satu contoh pemborosan yang dinilai sepele namun tidak boleh terjadi lagi diantaranya.

"Kalo anggaran pemerintah digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu seperti membuat karangan bunga, memberikan ucapan selamat pada pimpinan. Kalau membuat advetorial masih boleh tapi kalau membuat iklan dimana pejabatnya muncul hanya untuk memberikan ucapan selamat itu menurut kami suatu pemborosan," katanya. Menurut Yudi hal itu tidak memberikan outcome bagi masyarakat. Karena itu menurutnya peran humas dituntut untuk bisa mempromosikan program pemerintah melalui iklan namun dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan pers.

"Kalau hanya sekedar beriklan dan mengucapkan selamat selamat itu sekarang tidak dimungkinkan lagi karena itu salah satu pemborosan yang outcome nya sama sekali tidak ada," tutur Yudi. Menurutnya kerjasama dengan media massa banyak bentuknya diluar daripada iklan. Yudi mencontohkan di pemerintah pusat ada pejabat yang pasang iklan setengah halaman di koran nasional. "Itu berapa? Sampai ratusan juta hanya untuk sekedar mengucapkan ini itu. Apa manfaatnya. Apa itu pakai uang pribadi kan bukan. Padahal setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan manfaatnya untuk masyarakat," jelasnya.

"Masa uang rakyat dipakai untuk ucapan selamat. Rasanya tidak pantas," ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Kemen PAN-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (25/3).

Aturan larangan tersebut, menurut dia, sudah tertuang dalam surat edaran Men PAN-RB nomor 13 yang melarang membuat ucapan selamat, karangan bunga dan iklan dengan menggunakan anggaran pemerintah. Meski demikian, Yuddy yakin larangan tersebut tak akan mematikan usaha periklanan dan percetakan. Sebab, larangan itu hanya berlaku untuk iklan ucapan selamat.

"Kalau spanduk untuk sosialisasi kegiatan pemerintah boleh. Yang tidak boleh pasang iklan ucapan selamat untuk pimpinan," kata menteri dari Hanura tersebut. 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber


Mendagri Sudah Mengeluarkan Surat Perihal Pendanaan Pilkada Serentak 2015


Sumber : jppn.com

Menteri Dalam Negeri telah membuat aturan yang memayungi pendanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 2015 dan 2016. Hal ini menyusul ada keluhan daerah yang tidak mempunyai dana Pilkada, menurut data Kementerian Dalam Negeri terdapat 1 Pemilihan Gubernur dan 67 Pemilihan Bupati/Walikota yang tidak ada atau belum cukup dana untuk melaksanakan pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Hal ini akibat ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015 dengan menarik beberapa akhir masa jabatan Gubernur/Bupati/Walikota yang berakhir pada Semester Pertama Tahun 2016.

Payung hukum pendanaan penyelenggaraan pilkada serentak ini telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 9 Maret 2015 dengan nomor surat 900/1196/SJ perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Buoati dan Walikota Tahun 2015.

Berikut prinsip isi surat tersebut yaitu :
  1. Pendanaan kegiatan Pilkada tetap dibebankan pada APBD daerah masing-masing;
  2. Bila Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan bersamaan, maka pendanaan pilkada secara bersama-sama;
  3. Bila Pilkada dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, maka belanja hibah pilkada kepada KPU/Bawaslu dapat digunakan sampai dengan seluruh tahapan selesai;
  4. Pendanaan pilkada yang belum cukup tersedia atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat melakukan Perubahan APBD dengan cara (a) menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, (b) Menyusun RKA-SKPD/PPKD dan mengesahkan DPA-SKPD/PPKD, dan (c) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Untuk lebih jelasnya, Surat Mendagri dapat di unduh pada link berikut ini :



Perbaikan Pengaturan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Banten

Dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, telah dilakukan penyesuaian tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu perbaikan dan penyempurnaan berkaitan dengan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, untuk itu telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan tehnologi informasi, informasi seputar pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diakses melalui website khusus. Di dalam Peraturan Gubernur sebagaimana di atas, penggunaan website hibah dan bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan wajib diterapkan penuh pada tahun 2016.

Penerapan bertahap ini dilakukan dengan paling sedikit mengumumkan untuk penerima hibah dan bantuan sosial pada tahun 2015. Sedangkan penggunaan website dalam tahap pemberian hibah dan bantuan sosial secara penuh dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan sarana prasarana pendukung, sumber daya manusia dan penyediaan anggaran bagi operasionalisasi sistem informasi pemberian hibah dan bantuan sosial secara online ini.

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten, yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 dan Perubahannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2014.

Untuk Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Banten pun telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.35-Huk/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Artinya, proses pemberian dan pencairan hibah dan bantuan sosial sudah dapat dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.36-Huk/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, bahwa hibah dengan nilai sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kewenangan untuk penandatanganan keputusan gubernur dilimpahkan kepada Kepala SKPD atau Kepala Biro yang merekomendasikannya. Sedangkan untuk nilai hibah di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dilakukan oleh Asisten Daerah sesuai pembidangan ruang lingkup tugas koordinasinya.

Pun demikian untuk kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.38-Huk/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Banten Selaku Pemberi Hibah Dengan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2015 telah didelegasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Asisten Daerah sesuai pembidangan ruang lingkup tugas koordinasinya untuk Hibah Uang;
  • Kepala SKPD atau Kepala Biro untuk Hibah Barang atau Jasa.


Peraturan sebagaimana di atas dapat diunduh pada link berikut :
  1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten;
  2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.35-Huk/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015;
  3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.36-Huk/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015;
  4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.38-Huk/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Banten Selaku Pemberi Hibah Dengan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2015.


Variabel Teknis Pemetaan Urusan Pemerintahan Sebagai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sesuai dengan Pasal 24 perlu adanya "pemetaan urusan pemerintahan" di setiap tingkatan/susunan pemerintahan, baik itu di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada level Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Hal ini berguna untuk dapat menjabarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemetaan dengan variabel umum sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi untuk variabel teknis dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga diperoleh hasil pemetaan secara konfrehensif. 

Pemetaan dengan variabel teknis secara sektoral ini pun dengan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor tersebut. Seperti pada urusan pendidikan, harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan-peraturan Pemerintah, serta Peraturan-peraturan Menteri terkait lainnya.

Sebagai contoh variabel teknis pada :

  1. Urusan kominfo, perindustrian, perpustakaan, perhubungan dapat diunduh pada link ini.
  2. Urusan pemberdayaan perempuan, klik saja.


Kunjungan Kerja Biro Pemerintahan Banten ke Jawa Timur


Dalam rangka menyikapi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan berbagai hal dalam rangka pengalihan kewenangan yang timbul. Proses pengalihan kewenangan ini tidaklah mudah, diawali dengan pemahaman makna dari regulasi kemudian perlu dilakukan pemetaan terhadap kewenangan yg dimiliki setiap SKPD.

Untuk memberikan masukan dan langkah-langkah yang perlu diambil, maka Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini untuk melihat sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh Jawa Timur dalam mengimplementasikan UU 23/2014 ini. Rombongan ini dipimpin oleh Massaputro Delly TP selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah beserta unsur staf lainnya, diantaranya Asep Hanan selaku Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dihasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

  1. Langkah awal adalah pemetaan kewenangan setiap SKPD, membandingan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU 23/2014, Perda Urusan yang dimiliki, dan aturan perundang-undangan lain seperti UU, PP, Peraturan Menteri atau lainya;
  2. Dalam memberikan pemahaman kepada setiap SKPD, secara rutin dan kontinue melakukan asistensi dan rapat koordinasi;
  3. Pemetaan kewenangan sekaligus melakukan pendataan P3D, sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya;
  4. Dalam hal perijinan, dalam waktu sesegera mungkin melakukan perubahan dan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang perijinan sesuai kewenangan yang dimiliki sekarang.



Sosialisasi Implementasi UU 23/2014 bagi SKPD Provinsi Banten

Dalam rangka memberi pemahaman secara konfrehensif bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten kembali menyelenggarakan sosialisasi implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Latar belakang penyelenggaraan ini menitik beratkan pada implementasi pengalihan kewenangan urusan pemerintahan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/235/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Acara sosialisasi dipimpin langsung oleh Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten, Bapak Drs. H. Takro Jaka Rooseno dan pembicara tunggal ibu DR. Kurniasih, SH, M.Si selaku Direktur Urusan Pemerintah Daerah Wilayah I Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Berikut intisari pemaparan yang disampaikan oleh ibu DR. Kurniasih, SH, M.Si antara lain:

  1. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi peralihan kewenangan urusan pemerintahan, hal ini perlu segera dilakukan peralihan kewenangan tersebut, bukan dengan MoU (kesepakatan kerjasama) karena Pemerintah Daerah merupakan sub ordinat dari Pemerintahan diatasnya;
  2. LATAR BELAKANG perlunya ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014, antara lain: (a) Menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsive, akuntabel, transparan, dan efesien; (c) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; (d) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; dan (e) Menata hubungan pusat dan daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Perlu adanya penegasan terhadap KEKUASAAN PEMERINTAHAN, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 dimana kekuasaan pemerintahan tersebut diurai kedalam berbagai urusan pemerintahan, dimana berbagai urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan di Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
  4. Berkaitan dengan penyelenggaraan PEMERINTAHAN UMUM, titik tolak pertimbangannya adalah adanya instrumen Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga 4 (empat) pilar kebangsaan/konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu unit kerja Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang sebelumnya dilaksanakan di Daerah berubah menjadi Instansi Vertikal dengan sumber dana APBN;
  5. Berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar (8 urusan) tidak perlu diatur lagi di Daerah karena sudah memiliki SPM dan NSPKnya, sehingga Daerah sudah langsung dapat melaksanakannya;
  6. Sedangkan berkaitan dengan urusan wajib non pelayanan dasar (18 urusan) perlu dilakukan pemetaan urusan masing-masing Daerah (Pasal 24), dimana bahwa intensitas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda, hal ini dilakukan untuk menentukan tipologi SKPD. Semakin tinggi tipologi urusannya, maka alokasi APBN akan semakin besar, tidak selama ini yang dibuat sama rata di semua daerah. Pemetaan dilakukan dengan variable umum, terdiri dari jumlah penduduk, besaran APBD, dan luas wilayah, sedangkan untukn variable khususnya dapat disusun bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait;
  7. Untuk pemetaan urusan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, dimana tujuan dari pemetaan ini adalah menentukan Daerah apakah mempunyai atau melaksanakan urusan pemerintahan pilihan;
  8. Pemetaan urusan pemerintahan ini secara umum bertujuan untuk menyusun SOTK Pemerintah Daerah dimana nomenklatur perangkat daerah harus memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait (Pasal 211);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pun berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana tujuan umumnya antara lain: (a) Untuk menjaga profesionalisme dan menjauhkan birokrasi dari intervensi politik maka perlu diatur Standar Kompetensi Jabatan dalam birokrasi pemerintah daerah; dan (b) Selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social cultural menjadi pertimbangnnya.
  10. Berkaitan dengan PEMBANGUNAN DAERAH dijelaskan sebagai berikut: (a) Menciptakan adanya sinergi antara Pusat – Daerah; dan (b) Hal ini dilakukan karena target pembangunan yang telah ditetapkan Pusat sulit tercapai bila tidak didukung oleh Daerah, atau pelaksanaan pembangunan Daerah tidak sesuai dengan rencana pembangunan tingkat Nasional.
  11. Berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/235/SJ tanggal 16 Januari 2015 perlu ditekankan kembali bahwa: (a) Dengan berlakukanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 otomatis urusan pemerintahan harus beralih, sedangkan yang diberikan tenggang waktu adalah yang berkaitan dengan P3Dnya; dan (b) Perubahan SOTK dilakukan setelah adanya pemetaan urusan pemerintahan, Provinsi perlu melakukan pemetaan urusan Kabupaten/Kota didampingi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  12. Bahwa APBD merupakan bagian integral dari APBN, maka: (a) Pengalihan kewenangan di era desentralisasi tidaklah mudah, perlu pemahaman di semua tingkatan; dan (b) Penguatan pemberian wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  13. Kesimpulan dari uraian di atas adalah perlunya inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya peralihan kewenangan, seperti personil/pegawai, aset dan pendanaannya;
  14. Beberapa hal yang sedang dilakukan persiapan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah: (a) Pembentukan instansi Sekretariat Gubernur (GWPP = Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat); dan (b) Pembentukan instansi vertical Pemerintahan Umum (Kesbangpol) hingga ke level kecamatan. 






Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More