Rekrutmen CPNS 2015 Ditunda, Menpan RB Minta Pemda Lakukan Ini

foto : lensaindonesia.com

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memutuskan menunda penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2015 ini.

“Dikecualikan dari penundaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga pendidikan kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat izin dari Menteri PAN-RB, dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD),” demikian bunyi surat bernomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 yang dilayangkan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah tertanggal 30 Juni 2015.

Menteri PAN-RB beralasan penundaan penerimaan pegawai baru itu karena sampai saat ini masih terdapat beberapa K/L dan Pemda yang belum menyelesaikan kewajiban, antara lain: 
  1. Penetapan struktur organisasi dan jabatannya; 
  2. Menetapkan kebutuhan pegawai, berdasarkan analisis beban kerja; 
  3. Menyampaikan data riil jumlah PNS saat ini; 
  4. Menyampaikan perkiraan PNS akan Batas Usia Pensiun (BUP), pindah instansi, serta meninggal  dunia dan berhenti (pensiun dini); dan 
  5. Menyampaikan kelebihan/kekurangan pegawai berdasarkan jabatan.


Selain itu, menurut Menteri PAN-RB, beberapa Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) belum selesai, serta dalam pelaksanaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran yang tidak sedikit.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berharap dalam masa penundaan ini agar K/L dan Pemda dapat menyelesaikan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta perlu melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai hingga waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tembusan Surat Menteri PAN-RB tentang penundaan penerimaan pegawai itu disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sumber : setneg.go.id


Jalan Tol Menuju Tanjung Lesung Masuk Tahap Feasibility Study



Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan, rencana pembangunan Tol Serang-Panimbang sudah dimasukkan ke dalam Permen PUPR yang menetapkan bahwa ruas tersebut menjadi bagian dari jalan tol.

"Saat ini sedang dilakukan review feasibility study (FS) yang dilakukan pemprov dulu," kata Gani kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Menurut Gani, dengan review FS hasilnya dapat diketahui mengenai kebutuhan dukungan pada jalan tol tersebut. "Karena dari sisi finansial, IRR-nya masih rendah. Ini lagi di-review IRR-nya lagi. Dari review itu nanti ketahuan, ini berapa persen, sehingga dibutuhkan berapa dukungannya supaya dia layak secara finansial. Dukungannya ini yang lagi dihitung," tambahnya.

Mengenai pembebasan lahan, dari total panjang yang sekitar 84 kilometer (km) ini sekitar 25 km sampai 30 km telah menjadi komitmen Pemprov Banten dan juga PT Jababeka untuk membebaskan lahan. Adapun, pembangunan tol tersebut menjadi akses menuju kawasan pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

"Itu nanti, dengan pemdanya. Katakan dia bilang 25 atau 30 km. Nanti Jababeka yang mengusahakan, tapi ini atas nama Pemprov Banten, panjangkan sekitar 82-84 km," tutupnya.

Tol Serang Panimbang, Pembebasan Lahan Dimulai 2016

Pemerintah targetkan dapat mulai melakukan pembebasan lahan tol Serang Panimbang tahun depan untuk mengejar target penyelesaian pada 2018.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali mengatakan sepanjang tahun ini pemerintah baru akan menyelesaikan proses review terhadap studi kelayakan tol tersebut.

“Review akhir tahun ini selesai, sehingga 2016 sudah bisa kita programkan pembebasan lahannya,” katanya saat ditemui Bisnis di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015).

Menurutnya, peninjauan ulang dilakukan sebab hasil studi awal menunjukkan tingkat kelayakan finansial tol tersebut sangat rendah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung seberapa besar dukungan yang harus diberikan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam hal ini adalah dukungan konstruksi terhadap segmen tertentu.

Gani mengatakan proses pembebasan lahan untuk tol sepanjang 84 km ini diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga 1,5 tahun. Pemerintah akan berupaya mempercepatnya agar konstruksi dapat segera dimulai. Begitu pembebasan lahan telah cukup signifikan, pemerintah segera membuka prakualifikasi pelelangan agar target penyelesaian dapat dikejar.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, Februari lalu, meminta Menteri PUPR menyelesaikan pembangunan tol tersebut dalam tiga tahun.

“Kalau program pemerintah, 2018 itu harus sudah jadi. Berarti 2016 itu pembebasan lahan selama 1-1,5 tahun. Nanti 1-1,5 tahun lagi untuk pembangunannya,” kata Gani.

Tol Serang – Panimbang merupakan hasil prakarsa pemerintah Provinsi Banten. Gani mengatakan, demi realisasi tol tersebut, pemprov akan memberikan dukungan pembebasan lahan antara 25 hingga 30 km.

“Bantuan dari mereka terutama adalah tanah yang ada di sekitar kawasan pariwisata. Nanti Jababeka yang mengusahakan, tapi atas nama pemprov Banten,” katanya.

Seperti diketahui, PT Jababeka adalah badan usaha yang mengelola KEK Tanjung Lesung melalui anak usahanya PT Banten West Java (BWJ).

Sumber : tempo.co, liputan6.com


Rano Karno Ajak Pengembang Bangun Permukiman di Banten Selatan


Pemerintah Provinsi Banten akan mendorong pembangunan infrastruktur ke wilayah selatan yakni Lebak dan Pandeglang guna menarik minat swasta untuk ikut melakukan pengembangan kawasan permukiman terutama menengah bawah. Salah satu proyek infrastruktur tol Serang-Penimbang yang tahap pembebasan lahannya akan segera dilakukan pada 2016.

Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Rano Karno mengungkapkan di provinsi tersebut ada empat kota dan empat kabupaten, namun pengembangan permukiman lebih banyak bertumpu di kawasan Banten utara seperti  Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan Kabupaten Tangerang.

"Untuk pembangunan perumahan memang belum ada pemerataan, seperti di Lebak dan Pandeglang karena infrastrukturnya memang tertinggal. Oleh karena itu kita akan buka infrastrukturnya untuk menarik swasta agar mau masuk dan berinvestasi di sana termasuk di sektor properti," ungkap Rano Karno dalam perbincangan dengan Liputan6.com yang ditulis, Senin (29/06/2015).

Pembangunan jalan tol Serang-Penimbang ditujukan untuk membuka akses menuju Banten wilayah selatan terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Pandeglang yang telah dicanangkan Presiden Jokowi. Jalan tol sepanjang 80 kilometer tersebut diperkirakan menelan dana sebesar Rp 5 triliun. Selain jalan bebas hambatan, Pemprov Banten juga akan meningkatkan kualitas jalan provinsi Serang-Penimbang, mendorong percepatan bandar udara di Banten selatan, bahkan pengembangan jaringan kereta api ke Penimbang.

"Inilah sisi lain dari wilayah Banten yang harus dipercepat pembangunannya. Pembangunan tol tahun depan sudah pembebasan lahan dan penyelesaian Amdal, sehingga 2017 ditargetkan sudah konstruksi. Saya yakin Pandeglang dan Lebak akan semakin terbuka untuk investasi," papar dia.

Saat ini PT Kawasan Industri Jababeka Tbk melalui anak usahanya PT Banten West Java Tourism Development Corporation telah melakukan pengembangan KEK Tanjung Lesung. Terkait rencana pembangunan rumah murah bagi masyarakat di kedua daerah itu, Rano mengaku masih sangat minim, apalagi swasta belum berkeinginan untuk masuk ke daerah tersebut. Namun Pemprov Banten memiliki program bedah rumah yang sudah berjalan, dengan bantuan Rp 15 juta per rumah.

Dia mengakui bantuan itu sangat kecil, namun setidaknya dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.

"Saya mengajak pengembang terutama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk ikut membantu pembangunan rumah murah di Banten ini," imbau Rano.

Pemprov Banten dan REI Banten telah mencanangkan percepatan implementasi program Sejuta Rumah di provinsi tersebut guna mendukung program yang telah dicanangkan pada 29 April 2015 lalu. Tahun ini akan dibangun 5.000 unit rumah murah, dan tahap pertama akan dibangun 1.000 unit.

"Saya sudah minta kepada REI agar dari 1.000 rumah tahap pertama itu, sekitar 200 unit bisa dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini yang banyak belum memiliki rumah," tegas Rano. Dia berjanji akan mengundang Presiden Jokowi untuk menyaksikan langsung groundbreaking pembangunan 1.000 unit rumah subsidi di Banten dalam waktu dekat. 

Sumber : liputan6.com


Plt Gubernur Rano Karno Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik



Pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno mengizinkan pegawai negeri sipil dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. “Jika Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) saja membolehkan, kenapa saya melarang,” ujar Rano, Sabtu malam, 27 Juni 2015.

Namun, kata Rano, ada syarat untuk menggunakan kendaraan dinas ketika mudik, yakni PNS harus menjaga kendaraan dinas tersebut. Rano berpesan kepada para pejabat yang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran agar menjaganya dengan baik. “Bila rusak atau hilang, harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Beli bahan bakarnya juga harus menggunakan biaya sendiri. Tidak boleh dibebankan kepada pemerintah,” ucapnya.

Rano menuturkan, memang, dalam peraturannya, kendaraan operasional PNS digunakan untuk kepentingan dinas. Namun, karena mudik sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat, ia mengizinkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik.

Menurut Rano, setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. “Tapi, untuk Provinsi Banten, saya ambil kebijakan seperti itu daripada mobil ditinggal di rumah malah nanti hilang. Silakan saja dipakai, asalkan harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberi izin kepada para pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinasnya untuk mudik Lebaran. “Walaupun diberi izin, PNS yang menggunakan aset negara untuk mudik itu harus menjaganya, jangan sampai rusak, apalagi hilang, dan wajib bertanggung jawab dengan kendaraannya itu," kata Yuddy. 

Sumber : tempo.com


Penerimaan Praja IPDN Bakal Diserentakkan dengan SNMPTN


Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tengah memersiapkan diri menghadapi pencanangan perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu sebagai pusat pengembangan revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Menurut Rektor IPDN Suhajar Diantoro, persiapan ditandai dengan penyusunan modul guna menambah materi pelajaran untuk menghasilkan praja sebagai biroktat yang mampu menghayati tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Sekarang yang selalu disampaikan presiden, apakah rakyat merasa terlindungi. Ukuran negara bekerja atau tidak itu pada rakyat. Rakyat yang menilai apakah negara hadir atau tidak. Tugas kita pertama adalah melindungi negara. Nah sekarang kami sedang menyusun modul. Semoga minggu depan sudah semakin jelas modulnya,” ujar Suhajar, Minggu (3/5).

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Riau ini menambahkan, penyusunan modul itu merupakan bagian dari tahap pertama aplikasi revolusi mental. Sehingga, para praja yang akan diwisuda Juli mendatang benar-benar menghayati tanggung jawab untuk mewujudkan Nawacita. Suhajar menambahkan, IPDN juga tengah membangun sistem online untuk penerimaan calon praja.  Menurut rencana, penerimaan praja tahun ini akan digelar bersamaan dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015.

“Saya sudah sampaikan ke Mendagri, bahwa keinginan kami tes tertulis serentak dengan SMPTN, minggu kedua Juni. Kita saat ini juga telah berdiskusi dengan STT Telkom, Unpad yang telah berpengalaman melakukan penerimaan berbasis online,” katanya. Menurut Suhajar, nantinya calon praja yang telah lolos ujian tulis juga akan melalui serangkaian ujian lain termasuk tes kesehatan. Sebab, katanya, untuk menjadi praja dibutuhkan fisik yang kuat agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.

“Kita umumkan secara online pula siapa yang lulus. Itu sepenuhnya kita serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara, red). Setelah lulus ujian tertulis baru diperiksa kesehatan dengan RSAD, RSAL. Kemudian tes integritas dan kejujuran dari KPK bersamaan dengan tes psikologi. Terakhir wawancara,” ujarnya.

Sumber : jppn.com


Provinsi Banten Mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan Aset Pemekaran Wilayah


Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Penganganan Aset-Aset Akibat Pemekaran Wilayah di Provinsi Banten pada tanggal 15 Juni 2015, bertempat di Hotel Horison Forbis Serang.

Berikut adalah hasil atau laporan dari kegiatan dimaksud:

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaaan terhadap aset-aset Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang dan informasi dari BPKP terhadap hal sama, masih terdapat aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Serang, padahal amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten menyatakan bahwa penyerahan aset dan dokumen paling lama 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota.

Dalam Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten menyatakan bahwa apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak dilaksanakan oleh Bupati Serang, Gubernur Banten selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
Kemudian untuk kasus yang sama pun terdapat pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa aset dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah bersama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyelesaian dan kesepahaman terkait pelimpahan aset dan dokumen dalam bentuk Rapat Koordinasi ini.

B. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Aset-Aset Akibat Pemekaran Wilayah ini bermaksud untuk menyelesaikan permasalah aset dan dokumen sebagai akibat pemekaran wilayah, sehingga tercipta kondisi dan hubungan saling pengertian dan kesepahaman antar Pemerintah Daerah, baik antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari rapat koordinasi ini antara lain:
  1. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen akibat dari pemekaran wilayah;
  2. Memberikan masukan, kesepahaman dan saling pengertian antar Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Induk maupun Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran.


D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan adalah menghimpun informasi terkini terkait penyelesaian penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen terkait pemekaran wilayah Kabupaten Serang dengan Kota Serang dan Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan.

E. PESERTA

Adapun peserta yang hadir pada rapat koordinasi ini adalah :
  1. Dra. Hj, Sitti Maani Nina, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten);
  2. Massaputro Delly TP (Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten);
  3. Saepudin, MM (Kepala Sub Bagian Penataan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten);
  4. Andi Heryanto (Kepala Bagian Pengelolaan Aset pada Setda Kota Serang);
  5. Ending Masyhudi (Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Setda Kota Serang);
  6. Ida Nuraida (Kepala bagian Aset pada Setda Kabupaten Serang);
  7. Farid Anwar I (Kepala Sub Bagian Bina Pemerintah Daerah pada Setda Kabupaten Serang);
  8. Yusuf Ismail (Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tangerang Selatan);

Catatan:
Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak ada yang hadir.

F. HASIL KEGIATAN

Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi ini beberapa masukan dan informasi yang diperoleh dari peserta antara lain :

1. Kota Serang.
  • Pemerintah Kota Serang melalui bagian aset sudah sering melakukan koordinasi dengan Kabupaten Serang, hingga saat ini tidak ada gejolak atau perbedaan perspektif terkait aset;
  • Perlu dipahami bahwa pengalihan aset ini sudah melampui batas 5 (lima) tahun sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;
  • Pada tahun 2015 diharapkan akan memformasi pelimpahan aset tahap II dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten secara baik dan benar (strategi dan prosedurnya);
  • Diharapkan Pemerintah Provinsi Banten menyusun konsep atau formulasi bagaimana aset berpindah dengan akuntabel, sementara masih terdapat permasalahan pada pelimpahan aset tahap I sehingga perlu rekonsiliasi aset dan dokumen lebih lanjut.
  • Sebagai pendampingan dalam hal rekonsiliasi aset dan dokumen telah bekerjasama dengan BPKP.


2. Kabupaten Serang
  • Pada saat penyerahan aset dan dokumen tahap I diakui bahwa kondisi data aset dan dokumen dalam kondisi tidak tertib/baik, terutama data dukung aset (dokumen);
  • Untuk pelimpahan tahap II sudah harus disiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengalihan aset melalui mekanisme manajemen aset yang baik (13 level manajemen aset);
  • Kabupaten Serang akan menerapkan manajemen aset berbasis web (tehnologi informasi);
  • Terdapat permasalahan aset yang sulit untuk dinilai, seperti jalan dan irigasi;
  • Pemerintah Kabupaten Serang telah siap menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Serang tahap II kurang lebih sebanyak 369 unit senilai Rp104.963.948.697,- tetapi berdasarkan rekonsiliasi Pemerintah Kota Serang siap menerima pelimpahan aset untuk kurang lebih 68 unit senilai Rp54.361.878.628,-;
  • Diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang telah menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Ciruas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, untuk tahap pertama adalah pembangunan Kantor Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD dan Masjid, sehingga bila ini sudah selesai maka penyerahan dan pelimpahan aset dapat dilakukan lebih lanjut.


3. Kota Tangerang Selatan
  • Penyerahan dan pelimpahan aset dan dokumen untuk tahap III sudah siap untuk dilaksanakan karena sudah dilakukan penghapusan aset melalui Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang pada hari Senin, 24 Maret 2015;
  • Saat ini sedang dipersiapkan draf keputusan penghapusan aset oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  • Adapun aset-aset sebagaimana huruf a di atas yaitu: (1) Aset 6 lokasi pasar seluas kurang lebih 27.502 m2 dan nilainya sebesar Rp14.164.877.430,- yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Serpong, Pasar Jombang, Pasar Bintaro dan Pasar Gedung Hijau, (2) PSU yang berasal dari PT. Alfa Goldland Reality terdapat 32 bidang dengan luas sebesar 565.586 m2 dan nilai sebesar Rp1.065.413.547.000,-, dan (3) PSU yang berasal dari PT. BSD Tbk terdapat 178 bidang dengan luas sebesar 4.272.985 m2 dan nilai sebesar Rp4.619.568.811.580,-.


G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :
  • Pada prinsipnya tidak ada perbedaan pandangan dan prinsip terkait penyerahan dan pelimpahan, baik pada Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, koordinasi diantara aparatur pemerintah daerah tersebut telah berjalan secara berkesinambungan;
  • Pemerintah Kabupaten Serang telah siap untuk menyerahkan sebagian aset kepada Pemerintah Kota Serang pada tahap II, saat ini sedang dalam tahap rekonsiliasi dengan Pemerintah Kota Serang;
  • Untuk mempertegas langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyerahan aset Kabupaten Serang, selesai dari Rapat Koordinasi ini telah dibuat Berita Acara Rapat Koordinasi Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Serang Ke Kota Serang (terlampir);
  • Pemerintah Kabupaten Tangerang telah siap untuk menyerahkan sebagian aset kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahap III, saat ini sedang dalam persiapan pembuatan keputusan penghapusan aset Kabupaten Tangerang;
  • Berkaitan dengan penganggaran dan penjadwalan dalam rangka penyerahan dan pelimpahan aset, termasuk didalamnya dalam rangka kegiatan rekonsiliasi agar dipersiapkan pada masing-masing Pemerintah Daerah.


2. Saran :
  • Pemerintah Provinsi Banten agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyelesaian penyerahan dan pelimpahan aset dan dokumen sebagai akibat dari pemekaran wilayah ini;
  • Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi.


Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi antara perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kota Serang disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, adapun isi dari berita acara hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang Tahap II kurang lebih sebanyak 369 unit senilai Rp.104.963.948.697,-;
  2. Aset Tetap yang siap diterima oleh Pemerintah Kota Serang pada Tahap II adalah kurang lebih sebanyak 68 unit senilai Rp.54.361.878.628,-;
  3. Penerimaan sisa Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.


Pemprov Banten Mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Pilkada dan Pemda

Tangerang - Bertempat di salah satu hotel di Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan melakukan Sosialisasi Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Pemerintahan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam laporan penyelenggaraan, Massaputro Delly TP selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan sosialisasi ini menyatakan bahwa, sangat penting dilakukan sosialisasi kedua perundang-undangan ini karena saling keterkaitan antar undang-undang tersebut. Sosialisasi kali ini dihadiri oleh peserta berasal dari Camat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan beberapa perwakilan Kepala Desa/Lurah dari Kabupaten/Kota.

Ini merupakan Angkatan I yang terdiri dari Kabupaten Serang dan Kota Serang, kemudian esok dilanjutkan untuk Angkatan II dari Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Sedangkan untuk Angkatan III (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang) dan Angkatan IV (Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan) akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2015.

Pada kesempatan ini, acara dibuka oleh Asisten Daerah Tata Praja dan dilanjutkan dengan para narasumber. Narasumber terdiri dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ketua KPU Provinsi Banten, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.




Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More