Rano Karno Sambut Baik Pembangunan PLTU Jawa 7

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno (kelima dari kanan) didampingi Kepala Distamben Banten Eko Palmadi (kedua dari kanan) dan Kepala BKPMPT Banten Ranta Suharta (ketiga dari kanan) menerima kunjungan rombongan PT PJB, di Serang, 21 April 2015 (Suara Pembaruan)

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, menyambut baik rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa 7 di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, yang memiliki kapasitas 2x1.000 megawatt (MW). Jika terealisasi, Provinsi Banten bakal memiliki tiga PLTU. Dua PLTU sebelumnya adalah PLTU Suralaya dan PLTU Labuan.

Hal itu dikemukakan Rano Karno saat beraudiensi dengan jajaran petinggi PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), anak perusahaan PT PLN, yang menjadi investor strategis dalam pengembangan PLTU Jawa 7, di ruang kerjanya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Serang, Selasa (21/4).

"Saya sangat mendukung pembangunan PLTU ini. Akan tetapi, pembangunan ini harus banyak manfaatnya, terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat harus diberdayakan dan juga dilibatkan dalam pembangunannya. Di Banten sudah banyak berdiri PLTU, tetapi masih banyak masyarakat yang belum teraliri listrik. Ini yang harus menjadi perhatian khusus,” tegas Rano.


Rano juga meminta agar PT PJB melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi baik perizinan, amdal, dan hal-hal lainnya. "Past akan timbul masalah di masyarakat, tinggal bagaimana melakukan pendekatannya saja. Yang pasti, sosialisasi dan masukan dari masyarakat dan pemerintah harus diakomodir, “ tegas Rano.

Dalam kesempatan tersebut, Rano didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Eko Palmadi dan Kepala Badan Koordinasti Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Banten Ranta Suharta.

“Saya juga meminta kepada BKPMPT Banten, Distamben Banten dan Pemkab Serang memberikan bantuan dan ruang kemudahan kepada investor dalam mengurusi segala sesuatunya,” tegas Rano.

Sementara itu, Direktur SDM dan Administrasi PJB, Tri Laksito Sunu, mengklaim pembangunan PLTU ini akan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi daerah sekitar Jawa bagian Barat dan Jakarta.

“Dengan adanya PLTU ini, PLN diharapkan dapat menurunkan subsidi listrik karena turunnya biaya produksi dengan batu bara yang lebih murah dibanding dengan menggunakan bahan bakar minyak,” jelas Tri Laksito yang juga berharap pengembangan PLTU dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan daerah, peningkatan lapangan kerja serta arus investasi di Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Manajer Senior Lingkungan dan K3 PT PJB, Muhammad Munir menjelaskan, saat ini proses tender pembangunan PLTU Jawa 7 tengah memasuki tahapan pra qualification (PQ). Ada 15 peserta tender atau lelang yang berminat untuk membangun proyek PLTU ini. Adapun pembangunan PLTU dijadwalkan bakal dimulai pada semester I 2016 dan beroperasi pada 2020 dan akan menghabiskan biaya sekitar US$ 2 miliar atau mencapai Rp 26 triliun.

Sumber : beritasatu.com


Rano Karno Waspadai Program Siluman di Banten

Foto : tempo.co

Pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno meminta kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten fokus menjalankan program pembangunan yang sudah disepakati dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Pemprov Banten. Rano tidak ingin ada program yang tidak disepakati dalam Musrenbang, namun muncul dalam program Pemprov Banten, alias program siluman.

“Saya minta agar tidak ada lagi forum lain yang memberikan ruang masuknya program yang tidak dibahas dan disepakati, selain di forum Musrenbang ini," kata Rano Senin, 20 April 2015.

Menurut Rano, Murenbang untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2016 di Provinsi Banten difokuskan pada upaya peningkatan daya saing daerah serta pembangunan ekonomi kerakyatan.

Rano menekankan tiga poin fokus perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Banten tahun depan. Pertama, peningkatan cakupan dan mutu pelayanan umum dan penataan administrasi pemerintahan. Kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat melaui program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin serta peningkatan kapasitas SDM.

“Ketiga yaitu peningkatan daya saing daerah, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi penyediaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur serta peningkatan investasi daerah," kata Rano Karno.

Rano berharap, Musrenbang dapat menjadi satu-satunya forum untuk menyepakati agenda prioritas pembangunan yang akan diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah pusat, dan kabupaten/kota di tahun 2016 mendatang. “Atas nama masyarakat Banten, saya juga menagih komitmen para anggota DPR, dan DPD dapil Banten untuk terus mengawal dan memberikan dukungan penguatan usulan program-program prioritas pemerintah daerah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan dan fungsinya,” ujar Rano.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhammad Yanuar, mengatakan, format Musrenbang Provinsi Banten 2016 berbeda dengan sebelumnya. Sebab, lebih banyak dialog antara masyarakat dengan pemerintah, bukan hanya sekadar paparan-paparan.

"Masalah pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA sesuai amanat UU 23 juga menjadi fokus pembahasan," kata Yanuar.

Sumber : tempo.co



Ribuan Orang Suku Badui Geruduk Kantor Rano Karno

Foto : liputan6.com

Ribuan orang dari Suku Badui dalam dan luar menggeruduk Kantor Gubernur Banten Serang. Mereka membawa peralatan dapur dan hasil bumi.

"Nanti hasil bumi dan peralatan dapur diserahkan ke pimpinan tertinggi di provinsinya," kata salah seorang tokoh masyarakat Badui Luar, Asep, di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, Sabtu (25/4/2015).

Penyerahan peralatan dapur ini dikarenakan saat ini, masyarakat Badui sedang melaksanakan tradisi Seba Baduy Gede. Acara tersebut biasa dihelat saban dua tahun sekali.

"Yang membedakan Seba Gede (besar) dan Seba Leutik (kecil) adalah, saat Seba Gede membawa alat dapur. Sedangkan Seba Leutik hanya membawa hasil bumi," terang Asep.

Hasil bumi dan perlatan dapur itu diserahkan kepada Rano Karno yang dianggap sebagai Abah Gede oleh masyarakat Badui Dalam dan Baduy Luar. Abah Gede merupakan wujud penghormatan masyarakat adat Suku Badui kepada pemimpinnya yang telah menjaga mereka selama ratusan tahun.

Tradisi Seba Badui telah berlangsung ratusan tahun semenjak zaman nenek moyang mereka.

"Ada 73 orang Badui Dalam dan totalnya ada 1.957 orang seluruh suku badui yang ikut Seba. Seba hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 di tahun baru menurut penanggalan suku Badui," jelas Asep.

Sumber : liputan6.com




Rano Karno Ingin Pelabuhan Bojonegara Gantikan Cilamaya

Foto : detik.com

Pelaksana tugas Gubernur Banten, Rano Karno mengaku bersyukur, banyak proyek didanai APBN yang ada di Banten. Salah satunya tol Panimbang-Serang yang akan dianggarkan tahun depan. Selain, pemerintah pusat juga telah merencanakan pembangunan Waduk Karian.

"Rel kereta api Rangkas-Tangerang juga sudah dikerjakan. Yang sedang kita diusulkan adalah rel kereta api ini harus menjadi logistik nasional. Itu adalah program-program yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Rano usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam penyusunan RKP 2016 di Jakarta, Rabu (29/4).

Rano juga berharap Pelabuhan Bojonegara Rano dilanjutkan dan masuk dalam pembahasan Musrenbangnas. Menurutnya, Pelabuhan Bojonegara sudah ditetapkan menjadi pelabuhan nusantara penyangga Tanjung Priuk.

“Tapi belakangan ini pembangunan pelabuhan difokuskan ke Cilamaya. Namun pada kenyataannya Cilamaya belum membangun saja sudah masalah dan rugi Rp 9 triliun, kenapa tidak dipindahkan ke Bojonegara. Kita berharap Bojonegara kalau bisa dilanjutkan, karena ini bisa mendukung logistik nasional apalagi di Banten memiliki hampir 2000 industri, jika tidak dibangun maka tersendat logistik nasional,” usulnya.

Menurut Rano, Banten punya kekuatan khusus untuk menunjang rencana pembangunan nasional karena dekat dengan Jakarta. Sebagai buktinya beberapa proyek infrastruktur akan dibangun pada tahun 2016 mendatang.

Sumber : jppn.com


Kemendagri Keluarkan Payung Hukum Anggaran Pilkada 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44/2007 dan No. 57/2007 tentang pedoman pengelolaan belanja untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah ditandatangani oleh Mendagri. Perubahan atas dua peraturan tersebut kemudian menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Itu mengatur soal standar harga dan kebutuhan yang akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ini mengacu pada perintah Undang-Undang No. 8/2015, dan sudah kita sesuaikan,” kata Dirjen Keuangan Daerah, Reydonnyzar Moenek, di Gambir, Jakarta Pusat (21/4).

Donny mengatakan, tak ada masalah terkait dengan pemberian dana hibah dari pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum di daerah. Permendagri No. 44/2015, lanjutnya, telah menjadi payung hukum atas penggunaan dana hibah tersebut sebagai belanja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Akan terbit surat edaran dari Kementerian Keuangan yang diberlakukan sebagai hibah langsung, dan diperkecualikan, dan bisa langsung digunakan oleh KPU, payung hukumnya sudah jelas dan clear, nggak ada masalah lagi. Silang pendapat soal hibah itu juga udah nggak masalah, bisa digunakan,” kata Donny.

Terkait dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), ia mengatakan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. “Saya sudah tandatangani barusan, radiogram bagi daerah-daerah yang karena satu dan lain hal belum menandatangani NPHD,” kata dia.

Permendagri dapat diunduh dengan mengklik link di atas.

Sumber : rumahpemilu.org


Gubernur Banten Mengeluarkan Surat Edaran Terkait Implementasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/1716-Pem/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Implementasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah DItetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah dalam rangka mempertegas pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan sampai dengan 31 Desember 2016 serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka inventarisasi, identifikasi dan verifikasi P3D.

Sedangkan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perintah melaksanakan sebagaimana di atas melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 120/1711-Pem/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Implementasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Surat-surat dimaksud dapat diunduh pada link di atas.


Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU Provinsi Banten

Hasil gambar untuk logo kpu

Panitia Seleksi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi Banten membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terbaik yang berminat dan memenuhi syarat menjadi sekretaris KPU Provinsi Banten (Eselon II.a) Persyaratan umum antara lain: Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pernah/Sedang meduduki Jabatan Eselon II atau Eselon III minimal 2 (dua) tahun dengan memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Sedang menduduki jabatan fungsional Ahli Utama minimal Pangkat Pembina Utama Muda(IV/c), dan/atau fungsional Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda(IV/c).

Lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6000, dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar dengan melampirkan berkas persyaratan dan diantar sendiri langsung pada tanggal 14 April 2015 s.d 20 April 2015 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB kepada :

Panitia Seleksi Jabatan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Jl. Syekh Nawawi No : 7A (Belakang BNN Provinsi Banten)

Peserta wajib menyerahkan makalah dengan tema “Dukungan Sekretariat KPU Provinsi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu”

File pengumuman dan persyaratan lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui tautan dibawah ini:

Sumber : KPU Provinsi Banten


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More