Pemprov Banten Mengadakan Rakor Aset Pelimpahan Jabar

Bertempat di Hotel Ledian Kota Serang, pada hari ini (19/5/2015) Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Perlengkapan dan Aser Setda Provinsi Banten mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Aset Tentang Pencatatan Aset Ganda dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten bertema "Dengan Kebersamaan Mewujudkan Akuntabilitas Pencatatan Aset Yang Lebih Baik".

Dipilih tema ini karena setelah Provinsi Banten berdiri tahun 2000 permasalahan aset belum juga terselesaikan, maka dengan kebersamaanlah agar pencatatan aset ini tidak berlarut-larut kembali.

Asda III Setda Provinsi Banten mengharapkan masalah ini selesai tahun ini. Akibat permasalahan aset ini menjadi temuan pemeriksaan BPK RI sehingga sulit untuk meraih predikat WTP.

Latar belakang acara Rakor ini adalah masih terdapatnya pencatatan ganda atas kepemilikan aset tanah yang berasal dari eks Jabar antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Banten. Sedangkan tujuannya adalah mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan pencatatan ganda untuk mewujudkan akuntabilitas pencatatan aset yang lebih baik bagi Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.

Dari data yang ada, terdapat 22 aset berupa tanah dan/atau bangunan mengalami pencatatan ganda, 33 aset sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jadi total 55 aset yang perlu penyelesaian tetapi tidak mengganggu aktivitas pemerintahan yang ada.

Asda III Kabupaten Lebak menyatakan bahwa sebaiknya aset-aset pencatatan ganda dan/atau sudah dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bisa tertib administrasi aset. Untuk itu Bupati Lebak sudah beberapa kali menyurati Gubernur Banten berkaitan dengan hal tersebut.

Asda III Setda Provinsi Banten menambahkan bila aset-aset tersebut sudah dilakukan pemanfaatannya dan bukti-bukti aset (legal formal) juga lengkap maka akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota. Tetapi bila dimanfaatkan oleh BUMD tidak akan dihibahkan.


Tol Serang-Tanjung Lesung Dikebut Pembangunannya


Guna mempercepat pembangunan Tol Serang-Tanjung Lesung yang digagas oleh Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang melakukan analisis dampak lingkungan (amdal).

"Pemerintah pusat sudah merencanakan tahun depan. Makanya itu, kita sekarang sedang menyiapkan amdal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno di Serang, Kamis (14/05/2015). Tak hanya menyiapkan amdal, Pemprov Banten pun siap membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk menyediakan lahan yang nantinya akan dibangun jalan tol Serang-Tanjung Lesung yang nantinya diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Banten Selatan.

"Kita hanya kepada amdal. Karena pembangunan kan (pemerintah) pusat. Kala pembebasan lahan, tentu kita diminta bantuannya untuk pembebasan lahan," tegasnya. Perlu diketahui bahwa pada Senin 22 Februari 2015 lalu, Jokowi berjanji akan membangun jalan tol Serang-Tanjung Lesung sejauh 87 kilometer yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp5 triliun.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sendiri sempat mangkrak 24 tahun pembangunannya semenjak dicanangkan tahun 1991. Kini KEK Tanjung Lesung coba dibangun kembali dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 mendatang.

KEK Tanjung Lesung sendiri dikelola oleh PT Jabebeka melalui anak usahanya PT Banten West Java‎ (BWJ). KEK Tanjung Lesung memiliki luas lahan 1.500 hektar dan panjang pantai 13 kilometer yang di anggap akan mampu memiliki efek domino positif bagi perekonomonian masyarakat sekitar termasuk mempercepat aliran investasi ke Banten.

Sumber : rimanews.com


Peluncuran Tema dan Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 Tahun 2015


Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pencanangan Gerakan Ayo Kerja dan Peluncuran Logo dalam rangka 70 Tahun Kemerdekaan RI, di Tugu Nol Kilometer Kota Sabang, Aceh, 10 Maret 2015

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, om swastiasu, hamobudaya.

Saudara-saudara sebangsa, setanah air, hadirin yang saya mulyakan. Hari ini, saya berdiri di titik nol kilometer indonesia. Titik ujung barat indonesia. Dari titik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan kembali indonesia. Indonesia bukan hanya masa lalu kita melainkan juga hari ini dan masa depan kita. Indonesia adalah harapan kita, tempat kita berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tempat kita untuk menaruh cita-cita dan sekaligus tempat untuk mewujudkannya. 70 tahun indonesia merdeka adalah rahmat yang tak ternilai dari allah Yang kuasa.

Hari ini saya juga meyakini bahwa kemerdekaan adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Pemurah agar kita semua bisa membayangkan indonesia masa depan, serta agar kita masih bisa memiliki harapan tentang Indonesia, tentang tumpah darah kita.

Kemerdekaan adalah kebebasan yang seluas-luasnya bagi kita semua untuk berani menggantungkan cita-cita setinggi langit untuk kejayaan Indonesia. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk membuat semua harapan itu bisa menjadi kenyataan. Semua harapan kita tentang Indonesia itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Sekali lagi dengan kerja. Hanya melalui kerja, sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan indonesia raya. Hanya melalui kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang terkamktub dalam pembukaan UUD 1945.

Kerja yang saya maksud bukanlah bukan semata mata kerja biasa. Kerja dilakukan dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong. Gotong royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Gotong royong bukan hanya urusan rakyat, tapi para pemimpinlah yang pertama dan terutama harus mampu memberikan contoh bergotong royong dalam kerja. Karena kita yakin bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dan arah nasional, regional dan global memerlukan upaya bersama yang menyiptakan seluruh rakyat Indonesia dan Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

Gotong royong dalam kerja seharusnya menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan RI sehingga perayaan kemerdekaan itu benar-benar menjadi perayaan rakyat. Bangkit dalam kehidupannya sehari-hari.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Gerakan nasional 70 indonesia merdeka saya canangkan tepat di nol kilometer Indonesia di kota Sabang, dan rencananya akan berakhir di Merauke ujung timur Indonesia pada waktu berikutnya.
Ayo kerja bukanlah slogan semata, melainkan sebuah pergerakan. Pergerakan apa?. Pergerakan seperti halnya yang perbah dibayangkan oleh Bung Karno, bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan. Bahwa pergerakan kita janganlah pergerakan yang keci-kecilan. Pergerakan kita haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifat-sifat kita. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan sampai ke sumber-sumbernya, sampai ke akar-akarnya.

Saya memiliki keyakinan yang sama dengan Bung Karno bahwa pergerakan yang ingin kita bangun adalah pergerakan menjebol mentalitas bangsa yang masih berada dalam ketidakadilan, ketidak merdekaan, ketertindasan serta membangun sebuah mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka seratus persen. Makna mendasar yang paling dasar dari kemerdekaan dan makna terdalam dari sebuah perubahan mental, dari sebuah revolusi mental.

Ayo kerja, sesungguhnya ada perwujudan praktis dari gerakan revolusi berfikir, revolusi pola pikir, revolusi karakter dan revolusi mental. Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab, memiliki moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, untuk bekerja tanpa pamrih, untuk bekerja melayani rakyat secara paripurna.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pekerjaan kita belum selesai, belum apa-apa, belum apa-apa, belum apa-apa. Sebagai bangsa yang besar, kita pasti akan menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang besar pula. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi semua tantangan dengan kekuatan kita sendiri. Kini sudah saatnya kita mengusahakan tekad, mengusahakan semangat, mengusahakan pikiran, mengusahakan perhatian untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kini saatnya kita untuk bekerja, untuk bekerja, untuk bekerja.

Indonesia bukan hanya tempat untuk kita menaruh harapan, indonesia adalah medan perjuangan kita untuk mewujudkannya. Untuk itu, tugas kita bersama untuk bergerak membuat harapan bisa menjadi kenyataan. Ayo kita kerja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om santi santi om.


PP Dana Desa Direvisi, Inilah Poin-Poin Pentingnya

Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya  belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 itu.

Beberapa poin penting dalam perubahan itu adalah misalnya pada Pasal 9 menjadi: “Pagu anggaran Dana Desa merupaka bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Sebelumnya bunyi pasal ini adalah “Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa”.

Sementara Pasal 10 kini diubah menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu: 
  1. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan;
  2. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top). Dalam PP sebelumnya, tidak ada ketentuan mengenai batasan 10% (sepuluh per seratus) itu.


Perubahan juga terjadi pada Bab Pengalokasian yang tertuang pada Pasal 11. Pasal ini kini menjadi: 
  1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung  berdasarkan jumlah Desa; 
  2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap kabupaten/kota; 
  3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi; 
  4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic; 
  5. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.


Pada PP sebelumnya aturan mengenai pengalokasian itu tampak lebih rumit karena didasarkan pengalokasian antara jumla Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Selain itu dalam PP No. 60/2014 juga menggunakan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan setiap Desa.

Adapun dalam tahapan penyaluran dalam Peraturan Pemerintah Npomor 22 Tahun 2015 juga ada revisi Pasal 16 di PP sebelumnya, sehingga menjadi: “Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan: 
  1. tahap I bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); 
  2. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perse); dan 
  3. tahap III pada bulan Oktober (sebelumnya November) sebesar 20% (dua puluh persen).


Penyaluran Dana Desa setiap tahap itu dilakukan paling lambat minggu kedua, dilakuka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah, dan apabila bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) lebih dari 30% pada tahun anggaran sebelumnya, menurut Pasal ini, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada  Desa yang bersangkutan.  “Sanksi sebagaimana dimaksud berupa penundaan penyaluran  Dana Desa tahap I anggaran berjalan sebesar SiLpa Dana Desa,” bunyi Pasal 27 Ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 itu.

Dalam hal  pada tahun anggaran  berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, maka bupati/walikota akan memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotonga  Dana Desa tahun anggaran berikutnya  sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjala.

“Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya,” bunyi Pasal 27 Ayat (3) PP tersebut.

Menurut PP ini, pengalokasian Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanaka sebagai berikut: 
  1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); 
  2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6% (enam per seratus); dan 
  3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.


“Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara,” bunyi Pasal 30A PP tersebut.

Pasal 33A PP No. 22 Tahun 2015 ini menegaskan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2014 harus disesuaikan denga Peraturan Pemerintah ini.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2015 itu.

Sumber : setkab.go.id


Kesbangpol Mengadakan Rakor Pengembangan Demokrasi Di Provinsi Banten

Dalam rangka replikasi perencanaan pembagunan bidang politik di Provinsi Banten diperlukan pengukuran perkembangan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Atas dasar itu, Badan Kesbangpol Provinsi Banten menyelenggarakan Rakor Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten pada hari ini (18/5/2015) bertempat di Hotel Le Dian Kota Serang.

Dalam sambutan pembukaannya, Rusjiman selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten menyatakan bahwa pembangunan politik tidak hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, baik itu unsur dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, maupun elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 200.04/Kep.316-Huk/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten.

Kelompok Kerja ini memiliki fungsi :
  1. Memberi masukan strategis pemanfaatan data;
  2. Melakukan quality assurance dalam pengumpulan data;
  3. Terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk membantu proses pendampingan;
  4. Terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi;
  5. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi IDI.



Pelantikan Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan


Serang - Pada pagi ini (11/5) telah dilantik 3 orang Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dan 3 orang Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015. Panitia Pengawas ini bersifat ad-hoc, dilantik langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono dan dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sekjen Bawaslu Pusat, Bupati Pandeglang, dan tampak undangan turut menyaksikan pelantikan ini dari unsur KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam sambutan pelantikan, Pramono menyampaikan bahwa dengan pelantikan Panwas gelombang II ini, maka secara keseluruhan di Provinsi Banten telah siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015, setelah pelantikan panwas gelombang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 untuk Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Dengan lengkapnya Panwas dari 4 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada tahun 2015, selanjutnya para panitia pengawas ini akan diberikan pembekalan secara bersamaan dengan Panwas Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, sehingga mereka dapat bekal yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu.


Pemprov Banten Mendapat Kunjungan Dari Perwira Siswa Dik Reguler SESKOAL


Serang - Bertempat di ruang Pendopo Gubernur Banten lama di dekat Alun-alun Kota Serang, pada malam ini (8/5/2015) Pemerintah Provinsi Banten menerima kunjungan dari Para Perwira Siswa Pendidikan Reguler SESKOAL Angkatan ke53 Tahun Pendidikan 2015. Pertemuan ini sekaligus merupakan kegiatan ramah tamah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten diwakili oleh Asisten Daerah Tata Praja, Bapak Takro Jaka Suseno.

Dalam sambutan Asisten Daerah Tata Praja menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Perwira Siswa sebanyak 30 orang yang dari hari Senin kemarin telah berada di Banten. "Hasil dari kajian Perwira Siswa sangat bagus dan akan ditidaklanjuti dan diserahkan kepada BAPPEDA Provinsi Banten", demikian ujarnya.

"Perlu dikembangkan sumber daya yang ada si Banten dengan mengenal dan mengerti kondisi saat ini, terutama wilayah laut Banten. Perlu perhatian dengan kehadiran industri di wilayah pesisir akan mengeser peran nelayan. Tersingkirnya para nelayan di wilayah pesisir, seperti pada wilayah Cilegon. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita untuk pemberdayaan masyarakat atau desa pesisir" ujar Jaka lebih lanjut.

Adapun tema dari pendidikan SESKOAL ini adalah Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Nasional di Provinsi Banten Guna Mendukung Pertahanan di Laut Kawasan Selat Sunda.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More