Jadwal Pemilukada di Provinsi Banten Pasca Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur penjadwalan Pilkada serentak, dimulai dari tahun 2015, 2018 dan 2020. Perppu menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015, akan dilakukan serentak pada tahun 2015, sedangkan yang masa jabatannya berakhir 2016, 2017, dan 2018 dilaksanakan pada tahun 2018 secara serentak. Dan yang habis masa jabatnnya tahun 2019 akan dilakukkan Pilkadanya pada tahun 2020.

Untuk pemilihan pada tahun 2018 diatur masa jabatan kepala daerah hanya untuk 2 tahun, bukan 5 tahun, sehingga dapat dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak se-Indonesia pada tahun 2020.

Untuk Kepala Daerah di Provinsi Banten, bila mengacu kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, maka pengaturan Pilkadanya adalah sebagai berikut :

  1. Tahun 2015, dilakukan Pemilihan Bupati Serang dan Walikota Cilegon;
  2. Tahun 2018, dilakukan Pemilihan Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Walikota Serang dan Walikota Tangerang Selatan;
  3. Tahun 2020, dilakukan Pemilihan Gubernur Banten, Bupati Serang, Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Tangerang, Walikota Cilegon, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, dan Walikota Serang (semua daerah).

Tetapi opsi ini bisa berubah bila Pilkada serentak diundur pada tahun 2016, sebagaimana usulan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja sekarang. Bila demikian, opsi pilkada serentak di Provinsi Banten seperti di bawah ini :
  1. Tahun 2016, Pemilihan Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Walikota Cilegon, dan Walikota Tangerang Selatan;
  2. Tahun 2018, Pemilihan Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Serang;
  3. Tahun 2020, Pemilihan semua kepala daerah.
Asumsi ini diambil dengan melihat periode / masa jabatan kepala daerah di Provinsi Banten. Berikut nama-nama Kepala Daerah dan masa jabatannya:
  1.  Gubernur Banten : Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE, Wakil Gubernur : H. RANO KARNO, Masa Jabatan : 11 Januari 2012 s.d 11 Januari 2017 (saat ini Gubernur Banten dijabat oleh Plt. Gubernur Banten H. RANO KARNO);
  2. Bupati Serang : Drs. H.A. TAUFIK NURIMAN, MM, MBA, Wakil Bupati : Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, Masa Jabatan : 28 Juli 2010 s.d 28 Juli 2015;
  3. Bupati Pandeglang : Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM, Wakil Bupati : Hj. HERYANI, Masa Jabatan : 10 Maret 2011 s.d 10 Maret 2016;
  4. Bupati Tangerang : AHMED ZAKI ISKANDAR, Wakil Bupati : Drs. H. HERMANSYAH, MM, Masa Jabatan : 22 Maret 2013 s.d 22 Maret 2018;
  5. Bupati Lebak : Hj. ITI OKTAVIA JAYABAYA, Wakil Bupati : H. ADE SUMARDI, Masa Jabatan : 15 Januari 2014 s.d 15 Januari 2019;
  6. Walikota Cilegon : H. Tb. IMAN ARIYADI, S.Ag, MM, Wakil Walikota : Drs. H. EDI ARIADI, M.Si, Masa Jabatan : 20 Juli 2010 s.d 20 Juli 2015;
  7. Walikota Tangerang : H. ARIEF RACHADIONO WISMANSYAH, B.Sc, M.Kes, Wakil Walikota : Drs. H. SACHRUDIN, Masa Jabatan : 24 Desember 2013 s.d 24 Desember 2018;
  8. Walikota Serang : Drs. Tb. HAERUL JAMAN, B.Sc, Wakil Walikota : SULHI CHOIR, Masa Jabatan : 5 Desember 2013 s.d 5 Desember 2018; dan
  9. Walikota Tangerang Selatan : Hj. AIRIN RACHMI DIANI, SH, MH, Wakil Walikota : Drs. H. BENYAMIN DAVNIE, Masa Jabatan : 20 April 2011 s.d 20 April 2016.


Rapat Konsolidasi IKAPTK Provinsi Banten


Bertempat di salah satu ruangan pada gedung KWARDA Pramuka Provinsi Banten, pada hari Rabu (21/1/2014) dilaksanakan rapat konsolidasi Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IKAPTK Banten. Rapat konsolidasi ini dipimpin oleh Drs. HM. Masduki selaku Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Banten periode 2011-2016, sedianya juga hadir Wakil Ketua H. Asmudji HW tetapi berhalangan hadir.

Beberapa materi konsolidasi ini antara lain menyusun program kerja dan kegiatan IKAPTK Banten untuk tahun 2015 dan agenda pertemuan rutin, sehingga semakin memperkokoh solidaritas masing-masing anggota IKAPTK Banten.


Draft Peraturan KPU RI Berkaitan Pelaksanaan Pilkada 2015

Dengan telah diterbitkannya Perrrppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka KPU RI bergerak cepat untuk mempersiapkan aturan-aturan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah teresebut.

Direncanakan Rancangan Peraturan KPU terkait dengan Pilkada 2015 ada 3 (tiga) Rancangan, yaitu yang berkaitan dengan Tahapan, Program dan Jadwal, kemudian Pencalonan serta Daftar Pemilih. Berikut ketiga rancangan peraturan tersebut dapat diunduh di bawah ini:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  2. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ketiga draft iini tentunya masih memungkinkan terjadi perubahan, terkait dengan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU oleh DPR yang kemudian akan dilanjutkan dengan Revisi UU tersebut sebagai UU Inisiatif DPR. Kita lihat saja perkembangannya lebih lanjut. Paling tidak, draft ini menjadi bahan acuan persiapan bagi KPU Daerah, Pemerintah, Partai Politik, Masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hajatan pilkada.

Terkait Pilkada 2015 yang dilaksanakan serentak, sesuai dengan Surat Konfirmasi Data Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015 dari Menteri Dalam Negeri Nomor 120/4474/Otda tanggal 29 Oktober 2014, terdapat 204 Kepala Daerah, terdiri dari 8 Gubernur, 170 Bupati, dan 26 Walikota. Surat konfirmasi Mendagri tersebut dapat diunduh disini.


Presiden Jokowi Menandatangani Perpres Kewajiban E-Procurement

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Pusat dn Daerah, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada intinya, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ini menekankan pada percepatan proses pengadaan melalui E-Procurement dan E-Cataloque, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah mempergunakan tehnologi informasi.

Selanjutnya dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2015 yang ditujukan kepada para Pengguna Anggaran, baik pada Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota agar dilakukan melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangannya.

Untuk selengkapnya aturan sebagaimana di atas, dapat diunduh di bawah ini :
  1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ttg Perubahan Keempat Perpres 54 Tahun 2010;
  2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015.

Dapat diunduh juga aturan sebelumnya :
  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Penjelasan);
  2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ttg Perubahan Atas Perpres 54 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 (Penjelasan);
  4.  Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 ttg Perubahan Ketiga Perpres 54 Tahun 2010.


Peraturan Perundang-undangan Yang Dipergunakan Oleh Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten


Sebagaimana diketahui, Tahun Anggaran 2015 sudah berjalan, oleh karena itu diperlukan beberapa persiapan dilakukan oleh aparatur di semua lini sttruktur pemerintahan, tidak terkecuali pada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.


Salah satu persiapan yang penting adalah memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dala menjalankan setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara singkat berikut adalah peraturan pperundang-undangan yang dipergunakan pada Bagian Otonomi Daerah, yaitu :

Sub Bagian Penataan Daerah :
  1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan & Penggabungan Daerah.

Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :
Beberapa peraturan di atas tentunya masih belum semua, tetapi itu adalah yang sering dipergunakan dan ada beberapa merupakan peraturan yang baru terbit. Semoga bermanfaat.


Pesan dari Tony (Bos AirAsia)

Pasca kejadian jatuhnya Air Asia di Selat Karimata, Bos Air Asia Tony menyapa para pelanggan Air Asia dengan mengirim pesan pribadi. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

"Yang Terhormat ........... (Nama Pelangan) ,

Beberapa pekan terakhir adalah masa-masa paling sulit dalam hidup saya sejak mendirikan AirAsia 13 tahun yang lalu.

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami semua. Ungkapan kasih dan motivasi dari Anda menguatkan tekad kami untuk menjadi lebih baik lagi. Saat ini investigasi masih terus berlangsung, dan kami akan selalu mengabarkan perkembangan terkini sesaat setelah tersedianya informasi terbaru.

Yakinlah, bahwa kami berkomitmen untuk mengevaluasi dan menyempurnakan produk serta layanan kami. Kini kami semakin fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Anda.

Sekalipun ini adalah masa-masa terberat, kami akan tetap menjadi yang terbaik di dunia dan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada Anda.

Bersama 17.000 karyawan Allstars AirAsia, kami mengajak Anda untuk turut mendoakan anggota keluarga serta orang-orang tercinta yang berada dalam penerbangan QZ8501.

#togetherwestand

Dengan penuh kasih sayang,"


Aturan Pilkada Tetap Mengacu Kepada Perpu No.1 Tahun 2014

Saat ini dalam rangka penyelenggaraan Pilkada harus mengacu kepada Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hingga proses di DPRD lebih lanjut. Direncanakan oleh DPRD akan dibahas kedua Perpu pada bulan Januari 2015, hingga sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka saat ini yang berlaku adalah Perpu No. 1 Tahun 2014, dimana Perpu ini mengganti UU No. 22 Tahun 2014 secara keseluruhan. Berbeda dengan Perpu No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya merubah beberapa ayat saja berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD. 

Selengkapnya untuk Perpu maupun UUnya dapat di download disini :


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More