Hari Ini Rano Karno Dilantik Jadi Gubernur Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Rano Karno menjadi Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8) (setneg.go.id)


Akhirnya, pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten definitif menemui kepastian. Hari ini, Rabu (12/8/2015) dilantik di Istana Negara, Jakarta. Kepastian diumumkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. "Pelaksanaan gladi pelantikan pukul 12.00 WIB, dilanjutkan pukul 13.00 WIB, Presiden RI melantik Rano Karno," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Banten Deden Apriandhi.

Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan juga mengeluarkan keterangan tertulis terkait agenda pelantikan itu. “Acara Presiden, Rabu 12 Agustus 2015, Pelantikan Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan 2012-2017,’ demikian keterangan tersebut.

Sebelumnya, Rano sendiri mengaku kurang bugar jelang pelantikannya. Oleh karena itu ia minum vitamin C. "Persiapan biasa saja, cuma banyak minum vitamin C. Sekarang aja kurang enak badan," ujarnya beberapa waktu lalu.

"Saya dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur Banten, Insya Allah di sisa masa bakti 2012-2017 saya akan kejar untuk pembangunan Provinsi Banten," katanya. Ia mengatakan, dalam 17 bulan ke masa depan akan fokus ke pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

"Itu memang menjadi dasar. Tapi, sekarang ini yang memang menjadi agak poin yang sedang kita fokuskan tentang kemarau nih,' ujarnya. Ia menimpali, "Sudah banyak kekeringan di daerah Banten. Walaupun di beberapa wilayah, di tengah kemarau ini masih ada panen raya. Hari ini ada panen raya di Lebak." Oleh karena itu, ia mengemukakan, harus ada penyeimbang untuk menghadapi perubahan iklim melalui desain dan manajemen pangan yang benar. 

Berkaitan dengan posisi Wakil Gubernur Banten, Rano sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden karena ada atau tidak ada pejabat pendamping, dirinya akan tetap bekerja.

"Itu urusan keputusan saja. Kalau berdasarkan dari Mendagri, tidak perlu wakil karena memang tinggal 17 bulan. Tapi kalau memang nanti ada wakil, buat saya tidak ada masalah. Ada wakil saya kerja, tidak ada wakil saya kerja," demikian Rano Karno.

Jadi Gubernur Banten, Rano Karno Akan Jenguk Ratu Atut di Rutan

Rano Karno baru sehari menjabat resmi sebagai Gubernur Banten. Namun ia bermaksud bertemu dengan Ratu Atut Chosiyah yang sudah 'demisioner' di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Surat petikan Presiden (Jokowi) juga harus disampaikan kepada Ibu Atut. Sebaiknya memang saya (yang mengantarkan surat) setelah ini selesai semua, saya pasti akan bertemu dengan Ibu Atut untuk bicaralah," kata Gubernur Banten, Rano Karno, Jumat (7/8/2015). Meski belum sempat bertatap muka langsung dengan mantan orang nomor satu Banten tersebut, Rano mengaku istrinya, Dewi Rano, sudah sering bertemu dengan Ratu Atut Chosiyah.

"Jadi sebetulnya sudah ada, mungkin saya minta maaf belum langsung (bertemu Atut). Tapi istri saya sudah ketemu Ibu (Atut) sebagai pribadi," terang politikus PDIP sekaligus aktor senior tersebut. Rano pun mengaku sudah sering melakukan obrolan 'warung kopi' dengan pihak keluarga Ratu Atut yang telah lama memimpin Banten.

"Kalau obrolan 'warung kopi', sebetulnya saya tidak perlu kasih tahu ya. 'Warung kopi' itu sudah saya gelar sebetulnya, tapi enggak saya kasih tahu ke media. Karena nanti orang berpikir, 'Ini kopinya kopi gayo atau kopi bali'," tutur Rano sembari tertawa.

Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno resmi diberhentikan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2012-2017. Pemberhentian itu dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD Banten yang dihujani interupsi sehingga harus diskors sekitar 1,5 jam untuk rapat fraksi.

"Ratu Atut Chosiyah diberhentikan sebagai Gubernur Banten dan pengangkatan Rano Karno sebagai Gubernur Banten menyelesaikan masa jabatan 2012-2017. Maka diharapkan mekanisme pengangkatan Gubernur periode 2012-2017 dapat berlangsung sesuai etika," ucap Ketua DPRD Banten Asep Rakhmatullah saat membacakan putusan sidang, Kamis 6 Agustus 2015.



Diolah dari berbagai sumber, al. antaranews.com, okezone.com, liputan6.com


Roadshow DESK PILKADA Provisi Banten

Pesta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak sebentar lagi, yaitu tanggal 9 Desember 2015, tentunya berbagai pihak dalam lingkup pemerintahan dibuat sibuk semuanya dalam rangka menyukseskan hajat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak secara bertahap dan kemudian akan dilaksanakan secara nasional. 

Pada tahap I ini, untuk Provinsi Banten melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di 4 (empat) Daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sesuai dengan intruksi dari Kementerian Dalama Negeri, daerah hendaknya membentuk DESK PILKADA dalam rangka membantu dan memfasilitasi penyelenggara pemilihan kepada daerah. Untuk Provinsi Banten telah dibentuk DESK PILKADA PROVINSI BANTEN yang beralamat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Kemudian dalam rangka persiapan dan memulai kerjanya, DESK PILKADA telah melakukan roadshow dengan mengunjungi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanaan pemilihan kepala daerah.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan tersebut:


Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Banten disulap menjadi DESK PILKADA Tahun 2015, tampak kunjungan kerja Asisten Daerah Tata Praja (kedua dari kiri), Kepala Biro Pemerintahan (pertama dari kiri) dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten (ketiga dari kiri) selaku Ketua DESK PILKADA Tahun 2015, kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015.


Beberapa informasi penting terpampang dalam ruangan DESK PILKADA


Setelah melakukan kunjungan ke ruangan DESK PILKADA, selanjutnya Asisten Tata Praja didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Badan Kesbangpol beserta unsur staf melakukan kunjungan ke KPU Provinsi Banten, diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna beserta komisioner lainnya dan Sekretaris KPU Provinsi Banten, rombongan diterima di Ruang Kerja Ketua KPU Provinsi Banten. Hasil dari pertemuan ini antara lain adalah penjadwalan untuk melakukan roadshow sekaligus mendapatkan informasi langsung tentang berbagai hal terkait pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah ke KPU Kabupaten/Kota.


Pada jam 14.00 WIB tanggal 4 Agustus 2015, bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Tangerang Selatan, kunjungan DESK PILKADA Provinsi Banten diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan dan komisioner lainnya serta unsur staf. Kunjungan kerja DESK PILKADA Provinsi Banten Tahun 2015 dalam melakukan kunjungan ini selalu didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Banten.


Hari kedua roadshow DESK PILKADA Provinsi Banten melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Serang pada tanggal 5 Agustus 2015, diterima langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Serang pada ruang rapatnya pada jam 10.00 WIB.


Setelah dari KPU Kabupaten Serang, rombongan melanjutkan kunjungan ke KPU Kabupaten Pandeglang, setelah santap bersama, rapat kunjungan dimulai pada jam 15.00 WIB.


Keesokan harinya pada tanggal 6 Agustus 2015, kunjungan dilanjutkan ke KPU Kota Cilegon, untuk di Kota Cilegon ada yang sedikit berbeda diterimanya, selain dari unsur KPU Kota Cilegon rombongan DESK PILKADA Provinsi Banten juga dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Cilegon, yaitu dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon dan unsur Badan Kesbangpollinmas Kota Cilegon.


Pemprov Banten Mengadakan Rapat Konsolisasi Dengan Dirjen Otda Kemendagri

Pada hari ini (30/07/2015) diselenggarakan Rapat Konsolidasi Pemprov Banten dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri bertempat di Ruang Rapat Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta.

Sebelum rapat dimulai, Sumarsono selaku Dirjen Otda menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 63P Tahun 2015 tentang pemberhentian Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Berikut materi penjelasan Dirjen Otda:

I. Mekanisme pengangkatan Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017.

1. Berdasarkan Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012-2017, DPRD Provinsi Banten melakukan Rapat Paripurna dalam rangka:
a. Pengumuman Pemberhentian Sdri. Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten.
b. Usul Pengangkatan Wakil Gubernur Banten Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017, dan usul pemberhentian Sdr. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tersebut menghasilkan 2 (dua) dokumen, yaitu:
a. Berita Acara/Risalah Rapat Paripurna DPRD Banten (nomor dan tanggal).
b. Keputusan DPRD Provinsi Banten tentang usul pengangkatan wakil gubernur banten Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten dan usul pemberhentian Sdr. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.

3. Berdasarkan hasil Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten menyampaikan usulan kepada Presiden RI melalui Mendagri perihal usul pengangkatan Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan usul pemberhentian Sdr. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten, dengan melampirkan 2 (dua) dokumen hasil rapat paripurna DPRD Provinsi Banten tersebut di atas.

4. Berdasarkan usulan dari Ketua DPRD Provinsi Banten, maka:
a. Mendagri menyampaikan usulan kepada Presiden RI perihal usul pengangkatan Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan usul pemberhentian Sdr. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.
b. Presiden RI menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan pengesahan pemberhentian Sdr. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.

5. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas, maka Presiden RI akan melantik Sdr. Rano Karno sebagai Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017.

Catatan:
Mengingat sisa masa jabatan Gubernur Banten kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka kekosongan jabatan Wakil Gubernur tidak diisi.

II. Pelantikan Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

1. Pelantikan Sdr. Rano Karno menjadi Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 akan dilaksanakan oleh Presiden RI  di Istana Negara.
2. Untuk persiapan pelaksanaan Pelantikan Gubernur Banten, akan dilaksanakan Rapat di Istana Negara, yang diikuti oleh unsur protokol presiden, kemendagri, dan pemda prov banten.
3. Undangan untuk rapat persiapan di istana negara, akan disampaikan oleh protokol presiden.

Hadir pula dalam rapat Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Banten, Kepala Badan Kesbangpol Prov Banten, dan unsur dari Sekretariat DPRD Provinsi Banten.


Rano Karno Lantik Penjabat Walikota Cilegon

Pada hari ini (20/07/2015) Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno melantik Ir. H. Suyitno, MM sebagai Penjabat Walikota Cilegon. Pelantikan diselelenggarakan menindaklanjuti Keputusan Mendagri Nomor 131.36-4592 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Cilegon Provinsi Banten.


Pelaksana Tugas Gubernur Banten Segera Melantik Penjabat Walikota Cilegon dan Penjabat Bupati Serang

Foto : antara

Bertempat di Pendopo Gubernur Banten, pada hari ini (2/7/2015) diselenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten. Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Banten Rano Karno. Rapat diselenggarakan dalam rangka persiapan menjelang Idul Fitri 1436 H dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015.

Dalam rapat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1436 H ini, yaitu:

  1. Menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, mengadakan operasi pasar dan pasar murah untuk menjaga stabilitasi harga dan ketersediaan pangan serta mengawasi penyaluran, kelangkaan, dan ketidakstabilan harga bahan pangan pokok;
  2. Mempercepat dan menjamin kelancaran serta kelayakan distribusi beras miskin (raskin) di bulan Juni 2015;
  3. Menindak tegas penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengawasi penyaluran dan ketersediaan BBM;
  4. Memprioritaskan kendaraan pengangkut logistik, memberantas pungutan liar dan menjamin keamanan penyaluran bahan kebutuhan pokok;
  5. Melakukan upaya antisipasi dan alternatif solusi untuk menjamin jalur mudik bebas dari gangguan penyebab kemacetan seperti pasar tumpah, timbunan sampah, perhentian kendaraan umum yang tidak pada tempatnya (terminal bayangan), antrian SPBU/Rumah Makan, penyempitan jalan dan kerusakan jalan/jembatan;
  6. Menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga agar inflasi ekstrim tidak terjadi selama Ramadan dan Idul Fitri 1436 H dengan memantau harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, cabe, bawang dan sayuran di pasar tradisional serta supermarket;
  7. Melakukan pengawasan terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan perusahaan, agar dilakukan pemberian tersebut tepat waktu yaitu H-7.


Pada prinsipnya, hasil dari pemaparan dari berbagai unsur yang hadir dalam rapat, sepert ASDP Merak, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Banten, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Pengelola Jalan Tol Tangerang - Merak PT. Marga Mandala Sakti, Kepolisian Daerah Banten, hingga BMKG dari sisi kondisi cuaca pun serta unsur lainnya menyatakan kesiapannya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015

Dalam pembahasan tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Banten, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang dan Pandeglang serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dan Tangerang Selatan, penekanannya adalah:

  1. Agar seluruh komponen melakukan Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 kepada masyarakat luas;
  2. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tahapan sesuai kapasitas secara berjenjang;
  3. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders sehingga tercipta suasana yang kondusif sebelum maupun sesudah pelaksanaan pilkada.
Untuk Kota Cilegon dan Kabupaten Serang akan segera dilakukan Pelantikan Penjabat Walikota Cilegon dan Penjabat Bupati Serang mengingat Akhir Masa Jabatan kedua pimpinan daerah tersebut, dengan jadwal sebagai berikut:

  • Penjabat Walikota Cilegon :
Hari/Tanggal :  Senin, 20 Juli 2015
Jam         :  14.00 WIB
Tempat :  Pendopo Gubernur Banten

  • Penjabat Bupati Serang :
Hari/Tanggal :  Selasa, 28 Juli 2015
Jam           :  10.00 WIB
Tempat :  Pendopo Gubernur Banten


Rekrutmen CPNS 2015 Ditunda, Menpan RB Minta Pemda Lakukan Ini

foto : lensaindonesia.com

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memutuskan menunda penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2015 ini.

“Dikecualikan dari penundaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga pendidikan kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat izin dari Menteri PAN-RB, dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD),” demikian bunyi surat bernomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 yang dilayangkan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah tertanggal 30 Juni 2015.

Menteri PAN-RB beralasan penundaan penerimaan pegawai baru itu karena sampai saat ini masih terdapat beberapa K/L dan Pemda yang belum menyelesaikan kewajiban, antara lain: 
  1. Penetapan struktur organisasi dan jabatannya; 
  2. Menetapkan kebutuhan pegawai, berdasarkan analisis beban kerja; 
  3. Menyampaikan data riil jumlah PNS saat ini; 
  4. Menyampaikan perkiraan PNS akan Batas Usia Pensiun (BUP), pindah instansi, serta meninggal  dunia dan berhenti (pensiun dini); dan 
  5. Menyampaikan kelebihan/kekurangan pegawai berdasarkan jabatan.


Selain itu, menurut Menteri PAN-RB, beberapa Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) belum selesai, serta dalam pelaksanaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran yang tidak sedikit.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berharap dalam masa penundaan ini agar K/L dan Pemda dapat menyelesaikan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta perlu melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai hingga waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tembusan Surat Menteri PAN-RB tentang penundaan penerimaan pegawai itu disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sumber : setneg.go.id


Jalan Tol Menuju Tanjung Lesung Masuk Tahap Feasibility Study



Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan, rencana pembangunan Tol Serang-Panimbang sudah dimasukkan ke dalam Permen PUPR yang menetapkan bahwa ruas tersebut menjadi bagian dari jalan tol.

"Saat ini sedang dilakukan review feasibility study (FS) yang dilakukan pemprov dulu," kata Gani kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Menurut Gani, dengan review FS hasilnya dapat diketahui mengenai kebutuhan dukungan pada jalan tol tersebut. "Karena dari sisi finansial, IRR-nya masih rendah. Ini lagi di-review IRR-nya lagi. Dari review itu nanti ketahuan, ini berapa persen, sehingga dibutuhkan berapa dukungannya supaya dia layak secara finansial. Dukungannya ini yang lagi dihitung," tambahnya.

Mengenai pembebasan lahan, dari total panjang yang sekitar 84 kilometer (km) ini sekitar 25 km sampai 30 km telah menjadi komitmen Pemprov Banten dan juga PT Jababeka untuk membebaskan lahan. Adapun, pembangunan tol tersebut menjadi akses menuju kawasan pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

"Itu nanti, dengan pemdanya. Katakan dia bilang 25 atau 30 km. Nanti Jababeka yang mengusahakan, tapi ini atas nama Pemprov Banten, panjangkan sekitar 82-84 km," tutupnya.

Tol Serang Panimbang, Pembebasan Lahan Dimulai 2016

Pemerintah targetkan dapat mulai melakukan pembebasan lahan tol Serang Panimbang tahun depan untuk mengejar target penyelesaian pada 2018.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali mengatakan sepanjang tahun ini pemerintah baru akan menyelesaikan proses review terhadap studi kelayakan tol tersebut.

“Review akhir tahun ini selesai, sehingga 2016 sudah bisa kita programkan pembebasan lahannya,” katanya saat ditemui Bisnis di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015).

Menurutnya, peninjauan ulang dilakukan sebab hasil studi awal menunjukkan tingkat kelayakan finansial tol tersebut sangat rendah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung seberapa besar dukungan yang harus diberikan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam hal ini adalah dukungan konstruksi terhadap segmen tertentu.

Gani mengatakan proses pembebasan lahan untuk tol sepanjang 84 km ini diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga 1,5 tahun. Pemerintah akan berupaya mempercepatnya agar konstruksi dapat segera dimulai. Begitu pembebasan lahan telah cukup signifikan, pemerintah segera membuka prakualifikasi pelelangan agar target penyelesaian dapat dikejar.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, Februari lalu, meminta Menteri PUPR menyelesaikan pembangunan tol tersebut dalam tiga tahun.

“Kalau program pemerintah, 2018 itu harus sudah jadi. Berarti 2016 itu pembebasan lahan selama 1-1,5 tahun. Nanti 1-1,5 tahun lagi untuk pembangunannya,” kata Gani.

Tol Serang – Panimbang merupakan hasil prakarsa pemerintah Provinsi Banten. Gani mengatakan, demi realisasi tol tersebut, pemprov akan memberikan dukungan pembebasan lahan antara 25 hingga 30 km.

“Bantuan dari mereka terutama adalah tanah yang ada di sekitar kawasan pariwisata. Nanti Jababeka yang mengusahakan, tapi atas nama pemprov Banten,” katanya.

Seperti diketahui, PT Jababeka adalah badan usaha yang mengelola KEK Tanjung Lesung melalui anak usahanya PT Banten West Java (BWJ).

Sumber : tempo.co, liputan6.com


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More