Cegah Sengketa, Bawaslu Siapkan Payung Hukum Pilkada Serentak

Badan Pengawas Pemilu menyiapkan payung hukum terkait pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Payung itu dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi sengketa pilkada yang diprediksi bakal cukup tinggi. Dengan payung hukum tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad., seusai menghadap Presiden Joko Widodo,Selasa (24/2), di Jakarta, berharap kualitas pilkada serentak lebih baik daripada pilkada sebelumnnya.

“Saat ini, kami sudah merampungkan sejumlah peraturan Bawaslu. Regulasi-regulasi itu harus siap karena akan jadi pedoman menjalankan tugas pengawasan pilkada,”ujarnya.

Persiapan payung hukum itu, tambah Muhammad, saat ini mencapai 90 persen dari seluruh regulasi yang dibutuhkan .”Kami tinggal mengkonsultasikan aturan itu dengan DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” katanya. Menurut Muhammad, Bawaslu akan menetapkan beberapa pendekatan untuk mengatasi konflik pada pilkada serentak, diantaranya mencegah terjadinya sengketa daripada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pendekata berikutnya adalah pengawasan partisipatif, yaitu mengajak masyarakat bersama-sama terlibat ikut mengawasi pilkada.

Muhammad mengatakan, dengan persiapan itu, pihaknya yakin penyelenggaraan pilkada serentak akan lebih baik daripada sebelumnya. “Kita harapkan dukungan Presiden, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, dan wali kota terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Dengan koordinasi, pengawasan pilkada akan lebih efektif,” ujar Muhammad. Sejauh ini, posisi Bawaslu tetap berwenang menyelesaikan sengketa mulai dari proses hingga pemilihan, yang kewenangannya tetap diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada periode pertama, pilkada serentak dijadwalkan digelar di 271 daerah, yang tahapannya dimulai Juni mendatang.

Tunjangan Ditinjau

Namun,terkait pilkada serentak Muhammad mengakui masih ada persoalan di Bawaslu, diantaranya ruang kantor di Jakarta dan di daerah serta tunjangan bagi komisioner Bawaslu di pusat dan di daerah.Masalah lain, alokasi anggaran pilkada yang masih belum optimal di anggarkan daerah. Terkait ruang bagi Bawaslu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tengah memberlakukan moratorium pembangunan gedung pemerintah. Namun, untuk sesuatu yang penting, pemerintah dapat memberikan izin. “Untuk tunjangan kinerja, akan saya lihat. Jika institusi lain bisa, seharusnya juga bisa diberikan (ke Bawaslu),” kata Presiden.

Sementara itu, anggota KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, di Jember mengatakan, dengan adanya pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di wilayahnya, akan ada penghematan anggaran hingga 40 persen. Padahal, KPU yang akan menggelar pilkada tahun ini sebelumnya sudah menganggarkan pelaksanaan pilkada untuk dua putaran.

Sumber : Kompas (25/2)


Kapan Rano Karno Dilantik Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Mendagri



Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah dihukum 7 tahun di tingkat MA. 'Si Doel' Rano Karno pun bakal segera dilantik jadi Gubernur definitif. Semenjak Ratu Atut masuk persidangan, Rano Karno memang sudah menjabat Plt Gubernur Banten. Kini setelah kasus Ratu Atut inkrah, Rano Karno pun bakal segera menduduki kursi Banten I secara definitif. Lalu kapan Rano Karno bakal jadi Gubernur Banten?

Mendagri Tjahjo Kumolo tak mau buru-buru menanggapi hal ini. Tjahjo akan mengkaji terlebih dahulu putusan MA.

"Kita dapatkan salinan keputusan MA dulu," kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (25/2/2015). Rano sendiri sudah angkat bicara pasca putusan MA tersebut. Rano Karno menerima dan siap menjalankan tugas sebagai Gubernur Banten.

"Kalau saya jadi definitif, itu memang mekanismenya, saya hanya menerima. Saya akan menjalankan RPJMD yang telah dirumuskan oleh Bu Atut sebelumnya. Beberapa rangkaian kegiatan sudah saya lakukan, jadi saya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan,” kata Rano Karno saat mendatangi Pendopo Lama, Serang, Banten, Selasa (24/2/2015). Rano Karno mengaku mendengar keputusan MA pada Senin (23/2) malam. Ia prihatin. "Bagaimana pun beliau (Atut) adalah gubernur yang sudah menyiapkan konsep pembangunan bagi Banten," kata pemeran si Doel ini.

Berdasarkan keputusan MA, Ratu Atut terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk memuluskan perkara yang ditangani MK dalam sengketa pilkada.

Sumber : Detik.com


Soal Wakil Gubernur, Rano Karno Nunggu Dilantik Jadi Gubernur Definitif

Mahkamah Agung telah menolak kasasi Gubernur non aktif Ratu Atut Chosiyah. Secara otomatis Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno akan segera menjabat menjadi Gubernur definitif di Banten. Namun Rano hingga kini mengaku belum terpikir siapa yang akan menjadi wakilnya dalam memimpin provinsi jawara itu .

"Nanti setelah definitif, nanti dilantik dulu, dalam waktu 30 hari harus ada wakil, tapi saya belum terpikirkan siapa," kata Rano Karno saat berada di Eks Pendopo Gubernur Banten. Pemeran si 'Doel' ini berjanji bila dirinya telah resmi menjadi gubernur definitif, akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Rano mengaku, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan surat dari kementerian dalam negeri terkait pengangkatannya.

"Saya juga baru dengar dari media, dan kita juga menunggu surat Mendagri," katanya. 

Sebelumnya, Keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, maka secara otomatis Rano Karno resmi menjadi gubernur definitif. Menanggapi hal tersebut Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno merasa prihatin.

"Saya prihatin dengan keputusan ini, bagaimanapun ibu gubernur yang menyiapkan konsep bagi Banten, kalau saya definitif itu mekanisme, saya hanya menerima itu saja," kata Rano Karno.

Sumber : Merdeka.com


Kasasi Ratu Atut ditolak MA, Rano Karno Prihatin Meski Jadi Gubernur Banten

Kasasi Ratu Atut ditolak MA, Rano Karno prihatin meski jadi gubernur
Foto : Merdeka.com

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah. Secara otomatis maka Rano Karno resmi menjadi Gubernur definitif. Namun atas penolakan tersebut, Rano Karno mengaku prihatin. Menurutnya, konsep pembangunan Banten yang mempersiapkan adalah Ratu Atut.

"Saya prihatin dengan keputusan ini, bagaimanapun Ibu Gubernur yang menyiapkan konsep bagi Banten, kalau saya definitif itu mekanisme, saya hanya menerima itu saja," kata Rano Karno di eks Pendopo Gubernur Banten. Rano mengaku dirinya hingga kini belum mendapatkan surat keputusan dari Mendagri yang menyatakan dirinya sudah resmi menjadi Gubernur definitif. "Sampai saat ini saya belum menerima surat, dan kapannya pun saya belum mengetahuinya," ujarnya.

Untuk diketahui Mahkamah Agung menolak kasasi dan memperberat hukuman Ratu Atut Chosiyah dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Sebelumnya di pengadilan tindak pidana korupsi, Atut divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara, karena dianggap bersalah menyuap Rp 1 miliar kepada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani dalam kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak.

Sumber : Merdeka.com


Rano Karno Bakal Pimpin Banten, Ini Kata Adik Ratu Atut

Si Doel Bakal Pimpin Banten, Ini Kata Adik Ratu Atut
Foto : Detik.com


Putusan hukuman untuk Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah yang merupakan politikus Golkar sudah berkekuatan tetap sehingga Plt Gubernur Rano Karno akan 'naik jabatan' jadi Gubernur definitif. Golkar pun tak masalah bila Banten dipimpin oleh Rano yang merupakan politikus PDIP.

"Ya memang kan otomatis seperti itu. Ikut saja, tidak masalah," kata Ketua DPD I Banten Ratu Tatu di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/2/2015). Banten adalah salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara partai Golkar. Tatu menuturkan bahwa setelah kasus Atut, suara Golkar di Banten tidak turun. Oleh sebab itu, dilantiknya Rano Karno tak akan jadi beban.

"Suara kita di Banten malah naik. Di 8 kabupaten dan kota, kita dapat 6," ucap Wakil Bupati Serang ini. "Fraksi Golkar di DPRD akan selalu mendukung program pemerintah," jaminnya.

Tatu yang juga merupakan adik dari Ratu Atut ini berujar bahwa keluarga akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Semua keputusan juga dikonsultasikan dengan kuasa hukum.

"Kita ikuti proses hukumnya, ada tahapan PK juga. Kita serahkan ke lawyer," tutur adik Ratut Atut ini.

Berdasarkan keputusan MA, Ratu Atut terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar untuk memuluskan perkara yang ditangani MK dalam sengketa pilkada. Hukumannya pun ditambah menjadi 7 tahun penjara. Setelah Ratu Atut terjerat kasus di KPK, Rano menjadi Pelaksana Tugas Gubernur. Saat ini Kemendagri masih menunggu salinan putusan MA untuk bisa melantik Rano.

Sumber : detik.com


Banding Atut Ditolak, Kenapa Rano Karno Tak Langsung Gubernur?

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wagub, Atut Chosiyah dan Rano Karno menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas KPUD Banten, di Serang, Kamis (14/7) malam. (Antara)


Permohonan banding Ratu Atut Chosiyah (RAC) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 15 Januari 2015 lalu. Otomatis Atut sudah resmi tak lagi menjabat sebagai Gubernur Banten.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten tak lantas melantik Wakil Gubernur Rano Karno menjadi Gubernur. Menurut Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Siti Ma'ani Nina, hal itu lantaran pihaknya belum menerima surat resmi yang menyatakan Atut sudah tak lagi menjabat Gubernur.

"Tapi yang pasti sampai saat ini, kita belum ada surat terkait hal ini. Surat yang menyatakan bahwa itu inkracht (berkekuatan hukum tetap) itu," kata Siti di Serang, Banten, Jum'at (30/1/2015).

Wanita yang sebelumnya menduduki Kepala Biro Humas dan Protokol ini menjelaskan bahwa yang berhak menangani hal tersebut adalah Biro Hukum. 

"Secara teknis yang menjalani biro hukum. Tapi sepengetahuan saya memang, itu ada waktu 14 hari setelah keputusan itu keluar, kita akan tahu ada kasasi atau tidak," tegasnya.

Senada dengan Siti, Ketua DPRD Provinsi Banten yang juga satu partai dengan Rano Karno (Plt. Gubernur Banten), Asep Rakhmatullah mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian surat inkracht status tersebut.

"Kalau itu sudah wilayah hukum, di mana fungsi kita tidak masuk ke dalam tataran sana. Ada KPK dan kejaksaan. Posisi legislatif hanya menunggu," tegas Asep.

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta sebelumnya menolak permohonan banding Ratu Atut dan sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atut tetap divonis empat tahun penjara lantaran dinyatakan terbukti bersalah atas kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Sumber : liputan6.com


Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Banten Tahun 2011 & 2012

Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang disingkat dengan LPPD. LPPD ini disampaikan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian dan pemeringkatan setelah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Tim Nasional EPPD. LPPD merupakan laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan gambaran terhadap laporan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten, berikut merupakan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Untuk tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2012 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012. Untuk kedua keputusan tersebutb dapat di download dengan mengkliknya.

Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No Nama Pemerintah Daerah Peringkat Tahun
2011 2012
1 Provinsi Banten 23 20
2 Kabupaten Serang 113 29
3 Kabupaten Tangerang 49 80
4 Kabupaten Pandeglang 86 279
5 Kabupaten Lebak 100 338
6 Kota Tangerang 1 5
7 Kota Cilegon 32 28
8 Kota Tangerang Selatan - -
9 Kota Serang - 44

Catatan :
  1. Peringkat dikelompokan menjadi Peringkat Provinsi, Peringkat Kabupaten, dan Peringkat Kota;
  2. Jumlah Provinsi untuk tahun 2011 dan 2012 : 33 Provinsi;
  3. Jumlah Kabupaten Tahun 2011 : 365 Kabupaten dan Tahun 2012 : 373 Kabupaten;
  4. Jumlah Kota Tahun 2011 : 90 Kota dan Tahun 2012 : 91 Kota;
  5. Untuk Kota Serang Tahun 2011 dan Kota Tangerang Selatan belum dilakukan evaluasi terhadap LPPD, masih dalam tahap Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB).

Demikian semoga bermanfaat.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More