Peluang Calon Independen Pilkada Banten Semakin Menipis

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas dukungan dua bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Sabtu (20/8) dini hari.

Hasilnya, berkas dukungan kedua pasangan calon banyak yang tidak memenuhi syarat. Sehingga jumlah dukungan kedua paslon tersebut berkurang dari syarat minimal yang ditetapkan KPU, yakni 601.805 fotocopy KTP.

“Sabtu dini hari kami telah selesai melakukan rapat pleno hasil verifikasi administrasi. Berkas dukungan kedua bakal paslon independen ditemukan banyak yang tidak memenuhi syarat,” tegas Ketua Pokja Pencalonan KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri saat memberikan keterangan pers tentang hasil pleno KPU di kantor KPU Banten, Sabtu (20/8) sore.

Menurut Syaeful, jumlah berkas dukungan yang tidak memenuhi syarat dari kedua bakal paslon independen hampir 200 ribu? fotocopy KTP.  Untuk pasangan Dimyati-Yemmelia syarat dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 581.525 fotocopy KTP, dan  pasangan Yayan-Ratu Enong sebanyak 424.637 fotocopy KTP.

Syaeful memprediksi, berkas dukungan yang tidak memenuhi syarat kemungkinan besar akan bertambah setelah KPU melakukan verifikasi faktual pada 24 Agustus - 6 September mendatang. “Berkas dukungan yang lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi faktual?. Nanti diketahui pasti berapa jumlah syarat dukungan masing-masing bakal paslon independen yang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari persyaratan dukungan yang memenuhi sebanyak 581.525 fotocopy KTP, dukungan ganda untuk pasangan Dimyati-Yemmelia sebanyak 10.279 fotocopy KTP, dukungan tidak sesuai datanya di Silon 13.721, dan dukungan tidak sesuai datanya antara fotocopy KTP dan surat pernyataan dukungan 4.932. ditambah, 29 dukungan tidak ditemukan dalam DPT/DP4.

Sementara untuk pasangan Yayan-Ratu Enong, dari 424.637 fotocopy KTP.  223.374 dukungan ganda, 1.683 dukungan tidak sesuai datanya di Silon, 14.286 dukungan tidak sesuai datanya antara fotocopy KTP dan surat pernyataan dukungan dan 23.316 dukungan tidak ditemukan dalam DPT/DP4.

Sesuai keputusan KPU Banten, lanjut Syaeful, syarat dukungan minimal untuk paslon dari jalur perseorangan sebanyak 601.805 fotocopy KTP dengan lampiran surat pernyataan, serta diupload data pendukungnya secara online dalam aplikasi pencalonan (Silon). “Andaipun hasil verifikasi faktual nanti berkas dukungan kedua paslon independen semuanya sesuai dengan hasil verifikasi administrasi. Kedua paslon masih harus mengganti jumlah kekurangan syarat dukungan untuk memenuhi syarat minimal. Sesuai aturan KPU, penggantian kekurangan syarat dukungan harus dua kali lipat dari jumlah kekurangan syarat minimal,” paparnya.

Syaeful menambahkan, berkas dukungan hasil verifikasi administrasi akan didistribusikan ke KPU kabupaten/kota mulai 21-23 Agustus. “Besok berkasnya mulai didistribusikan, sebab 24 Agustus PPS sudah melakukan verifikasi faktual dengan melakukan sensus,” jelasnya.

Sebelum melakukan pleno hasil verifikasi administrasi, lanjut Syaeful, KPU telah melakukan proses verifikasi administrasi secara manual, secara online melalui silon serta proses pencocokan data kependudukan oleh Disdukcapil kabupaten/kota. Berkas dukungan yang diverifikasi administrasi adalah dokumen hasil penelitian KPU terhadap tiga berkas syarat dukungan yang diserahkan bakal paslon independen dan diplenokan 9 Agustus lalu.

Berkas dukungan paslon Yayan-Ratu yang diverifikasi secara administrasi yaitu 651.909 fotocopy KTP, surat pernyataan dukungan sebanyak 649.695? dukungan dan data yang diupload ke Silon sebanyak 623.102 yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Sementara berkas dukungan paslon Dimyati-Yemmelia yang diverifikasi secara administrasi yaitu 603.363 fotocopy KTP, surat pernyataan dukungan sebanyak 605.525 dukungan dan dukungan yang diupload ke silon sebanyak 691.793 yang tersebar di delapan kabupaten/kota. “Sesuai PKPU Nomor 5, hasil verifikasi administrasi berkas dukungan ini memang tidak sampai menggugurkan pencalonan. Apapun hasilnya tetap akan ditindaklanjuti lewat verifikasi faktual mulai 24 Agustus mendatang,” sambung Syaeful.

Mantan Ketua KPU Kota Cilegon ini melanjutkan, kegiatan verifikasi adminitrasi ini merupakan proses yang harus dilalui bakal paslon independen yang akan mendaftar sebagai peserta Pilgub Banten 2017. Syarat dukungan minimal ?601.805 yang berisi fotocopy KTP, surat pernyataan dukungan dan daftar nama pendukung diupload ke silon. “Panjanganya proses verifikasi berkas dukungan serta harus melibatkan Disdukcapil se- Banten, itu membuat rapat pleno KPU harus mengalami penundaan hingga dua kali,” ungkapnya.

Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi administrasi, berkas dukungan kedua paslon independen yang memenuhi syarat jauh di bawah syarat minimal. Kendati begitu, bukan berarti peluang lolos paslon independen sudah tertutup.

“Peluang masih ada, tapi harapannya menipis. Nanti kedua bakal paslon harus menyiapkan pengganti dukungan yang kurang saat perbaikan setelah verifikasi faktual selesai,” katanya.

Agus menambahkan, dalam proses verifikasi administrasi manual dan verifikasi lewat silon terhadap berkas dukungan Dimyati-Yemmelia dan Yayan-Ratu Enong, memang ditemukan puluhan ribu syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat atau tidak cocok antara fotocopy KTP dan surat pernyataan dukungan, ganda, tidak cukup umur serta domisili tidak sesuai KTP.

"Untuk memastikan semua data yang telah diverifikasi administrasi adalah benar pendukung paslon independen, akan dibuktikan melalui verifikasi faktual,” ungkapnya.

Sumber: jppn.com


Pilgub Banten 2017, Pengamat : Jangan Remehkan RK, Bagaimanapun Dia Aktor 3 Zaman

Perhelatan pilgub Banten yang akan berlangsung Februari 2017 semakin menunjukkan geliat meriah. Hal ini ditandai dengan gelar deklarasi partai pengusung pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang berlangsung berturut-turut di Kota Serang.

Seolah ingin unjuk kekuatan, pasangan WH-Andika menyelenggarakan deklarasi besar-besaran setiap partai pengusung. Diawali dengan Partai Hanura disusul Partai Keadilan Sejahtera. Kedua partai itu menghadirkan ketua umumnya serta jajaran pengurus pusat ke Kota Serang.

Saat yang sama, Rano Karno masih berkutat di seputar siapa yang akan mendampinginya, ini tentu menunjukan incumbent kalah gertak dan ketinggalan langkah.

Veri Muhlis Arifuzzaman, pengamat politik yang juga Direktur Lembaga Survei dan Kantor Konsultan Politik Konsepindo Reserach & Consulting menilai keadaan ini sebagai hal wajar.

“Incumbent memang bisa mengatur pola, bisa saja mendahului deklarasi atau mengakhirkannya, bahkan bisa dengan langsung mendaftar ke KPU, itu untuk memberi efek kejut,” demikian analisis Veri melalui rilisnya yang diterima bantenday.com, Senin 22 Agustus 2016.

Veri menduga sedang terjadi proses politik yang intens diantara parpol yang belum atau tidak bergabung dengan koalisi pengusung WH-Andika.

“Ini menarik dicermati, bisa saja ada kejutan di akhir,” demikian ujarnya.

Bagi Veri dengan siapapun Rano berpasangan tak boleh dianggap remeh. Rano Karno adalah aktor tiga zaman, para pemilih pemula, pemuda, orang tua sampai kakek nenek renta mengenal Rano.

 “Jangan lupa, di dua pilkada sebelumnya yakni Pilkada Kabupaten Tangerang dan Pilkada Provinsi Banten, Rano dipinang karena kekuatan popularitas dan efek menahan laju penurunan elektabilitas pasangannya,” jelas Veri.

Veri mengingatkan kepada pendukung WH-Andika untuk tidak menganggap kecil apalagi meremehkan Rano.

 “Rano itu contoh arktor yang sukses jadi kepala daerah. Jadi meremehkan Rano, sama seperti membidikkan senjata ke jantung sendiri,” demikian tutup Veri, konsultan politik yang banyak memenangkan kandidat di berbagai pilkada di Indonesia. 

Sumber: bantenday.com


Duet Wahidin-Andika Diprediksi Menang di Pilgub Banten

Perhelatan Pilkada serentak seperti di Banten mulai menggeliat. Panggung Indonesia memprediksi duet Wahidin Halim-Andika Hazrumy memenangi Pilgub Banten 2017.

“Dari 1.300 responden yang kita wawancara tatap muka, tingkat popularitas WH-Andika sebesar 63 persen sedangkan untuk elektabilitas mencapai 87 persen. Dengan menyisakan waktu berapa bulan lagi, kita melihat trend pasangan ini akan semakin menguat,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Panggung Indonesia Ichwanudin Siregar kepada wartawan, kemarin.

Ia mengatakan, tingginya tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan ini tidak terlepas dari keberhasilan menduetkan Wahidin-Andika.

“Jika sebelum duet ini terjadi, baik Wahidin maupun Andika masih memiliki popularitas dan elektabilitas di bawah Gubernur Petahana Rano Karno. Tapi, dalam berapa hari ini, atau sejak duet Wahidin-Andika diresmikan, popularitas dan elektabilitas pasangan ini mendapat respon sangat baik di masyarakat Banten,” katanya.

Menurut Ichwan, duet Wahidin dan Andika merupakan pasangan cerdas karena saling melengkapi.

“ Wahidin sebagai politisi matang karena dua periode memimpin Kota Tangerang dan saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR tentu memiliki basis masa kuat di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah pemilihannya. Sementara, Andika sebagai sosok politisi muda berbakat karena pernah menjabat DPD RI dan saat ini duduk di Komisi III DPR. Sebagai putera mahkota mantan Gubernur Banten Atut Choisyah, Andika tentu dikenal dan memiliki masa signifikan di Cilegon, Serang, Lebak dan Pandeglang. Ini pasangan cerdas,” tuturnya.

Ichwan menegaskan, dukungan responden kepada pasangan Wahidin-Andika akan dibuatkan video “Vote WA For Banten 2017”.

Untuk diketahui, Wahidin -Andika telah resmi diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sumber: tribunnews.com


Tjahjo Kumolo: Aparatur Menggugat Kebijakan Itu Sebuah Ironi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai upaya sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah ironi.

Pasalnya, undang-undang tersebut merupakan sebuah produk hukum yang disusun oleh pemerintah bersama DPR, untuk membawa kondisi yang lebih baik. Namun justru digugat oleh aparatur pemerintahan.

"Jadi sangat ironis, sebuah kebijakan pemerintahan mulai digugat oleh aparatur pemerintahannya sendiri. Seperti adanya gubernur dan bupati yang menggunggat UU Nomor 23, termasuk sejumlah undang-undang lain," ujar Mendagri saat melantik Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Jumat (19/8).

Meski demikian, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini tidak ingin buru-buru menilai langkah Apkasi tersebut, sebagai sebuah kekeliruan. Asalkan setiap upaya yang dilakukan demi kepentingan bersama.

"Saya kira berbagai hal yang sudah kami lobi dengan MK, DPR dan pemangku kepentingan, kalau memang perlu ada revisi untuk kepentingan bersama. Karena itu masukan dari seluruh pemangku kepetingan termasuk alumni pamong praja, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif," ujar Tjahjo.

Apkasi diketahui mengajukan judicial review terhadap UU 23 Tahun 2014, tentang Pemda, beberapa waktu lalu. Upaya hukum dilakukan, karena kehadiran aturan baru hasil revisi UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dinilai membatasi ruang gerak daerah dalam melaksanakan otonomi.

Banyak hal kini diatur pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat bergerak mengembangkan pembangunan wilayahnya masing-masing.

Sumber: jppn.com


Pemerintah Siapkan Opsi Revisi UU Pemilu

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah disusun. Pemerintah, siapkan beberapa opsi tentang sistem pemilu. Termasuk opsi-opsi, jika kemudian dalam pemilihan presiden, hanya ada satu pasangan calon, atau calon presiden tunggal.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Jumat (19/8). Menurut Tjahjo, draf RUU Penyelenggaraan Pemilu sendiri sudah rampung. Sekarang, dalam proses uji publik untuk menjaring banyak masukan berharga. Selanjutnya, draf tersebut akan dibahas di level kabinet. “Draf sudah selesai,” kata Tjahjo.

Draf, kata Tjahjo, jika sudah dilakukan uji publik, akan dibahas di rapat terbatas di kabinet. Selanjutnya, segera setelah sepakat di tingkat kabinet, draf tersebut akan diserahkan ke parlemen, untuk kemudian dibahas bersama. Targetnya, September ini draf usulan pemerintah sudah bisa diserahkan ke DPR, dan dilakukan pembahasan bersama. “Deadline saya September. Itu yang kami janjikan,” kata Tjahjo.

Diharapkannya, Februari tahun depan, pembahasan sudah mengerucut pada hasil kesepakatan bersama. Bahkan, diharapkan, Februari, sudah bisa disahkan. Sebab, sudah banyak agenda yang mesti disesuaikan. Misalnya, agenda seleksi penyelenggara pemilu.

“Yang penting sebelum Februari bisa selesai. Ini kan kami juga berpacu dengan Pansel,” kata dia.

Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu sendiri, kata Tjahjo, memuat beberapa opsi terkait sistem pemilu, juga mekanisme dalam pemilihan presiden. Pemerintah, sudah menyiapkan beberapa opsi untuk bisa dibahas dengan DPR. Misalnya opsi sistem pemilu, apakah akan tetap menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka. Juga opsi mengenai kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya ada satu pasangan.

Kutu Loncat

Sebelumnya, Anggota Tim Pakar penyusun Rancangan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Dhani Syafrudin Nawawi, mengatakan partai politik mestinya memprioritaskan kadernya yang benar-benar ‘berkeringat’ untuk jadi calon, baik itu calon legislatif maupun kepala daerah. Bukan kemudian mengusung politisi karbitan, atau kutu loncat.

“Tugas pemerintah adalah membuat aturan yang memungkinkan misalnya kaum perempuan mendapat perlakuan khusus dan kader-kader yang berkeringat di partai diprioritaskan dan didorong untuk menjadi angggota DPR atau DPRD,” kata Dhani.

Jadi, kata Dhani, partai tak lagi tiba-tiba mengusung orang atau politis yang bergabung hanya saat menjelang pemilu.

Pemilu Indonesia “Over Threshold”

Pemilu Indonesia, dinilai sudah over threshold. Penerapan ambang batas perwakilan atau threshold gagal menjadi instrumen penyederhanaan partai. Justru sistem kepartaian dari pemilu semakin meluas alias tidak sederhana.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan itu dalam acara diskusi bertajuk, “Membaca Secara Kritis Sistem Pemilu Yang Menjadi Isu-isu Krusial Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu”, di Jakarta, Minggu (21/8). Menurut August, selain gagal menyederhanakan sistem kepartaian, penerapan ambang batas perwakilan juga menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu, karena efek suara terbuang yang dihasilkannya.

“Patut diingat, threshold di Indonesia tidak hanya satu, sebagaimana yang dipahami selama ini yakni threshold formal 3,5 persen, namun ada threshold lain,” katanya.

Kata August, ada sejumlah threshold terselubung di daerah pemilihan yang berkisar antara 5-10 persen dan threshold metode penghitungan. Belum lagi syarat kepesertaan yang juga termasuk threshold dan threshold keterpilihan caleg dan capres. “Pendek kata pemilu di Indonesia bisa dikatakan sudah over threshold,” kata dia.

Mengenai isu-isu krusial yang masuk dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, August mengapresiasi langkah pemerintah yang mengakomodasi setidaknya empat alternatif sistem pemilu. Empat sistem itu adalah daftar terbuka, daftar tertutup, daftar calon modifikasi dan model kombinasi pencalonan atau campuran. Namun memang jika dikaitkan dengan misi UU Pemilu yakni menjaga proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi perlu diajukan dua alternatif sistem.

“Pertama sistem proporsional daftar tertutup untuk tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota menggunakan daftar terbuka,” ujar August.

Alternatif kedua, kata August, tetap mempertahankan sistem yang dipakai pada pemilu 2014, yakni daftar terbuka dan dapil tidak berubah dengan modifikasi mekanisme alokasi perolehan suara kursi partai. Penghitungan suara kursi partai dihitung pada tingkat provinsi, untuk dialokasikan ke tingkat dapil dan diduduki oleh calon dengan suara terbanyak. “ Misi UU Pemilu hendaknya disebutkan agar jadi rujukan yang sesuai dengan perumusan RUU,” ujarnya.

Pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak, lanjut August, hendaknya juga di ikuti dengan penataan alokasi kursi DPR dan pembentukan dapil. Penataan ini dimaksudkan agar terjadi kesesuaian prinsip satu orang, satu suara dan satu nilai atau Opovov dari dua sistem pemilu yang berbeda dan saat ini hendak disatukan.

“Terkait ambang batas perwakilan, pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan kelebihan ambang batas. Baik itu batas formal 3,5 persen maupun bentuk lainnya. Ambang batas juga tidak berkorelasi secara linier dengan tujuan penyederhanaan sistem kepertaian. Data-data justru memperlihatkan hal sebalinya,” urai August.

13 Isu

Krusial Sementara itu, Dhani Syarifudin Nawawi, anggota tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang juga menjadi pembicara di diskusi tersebut mengatakan, bahwa ada 13 isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurut Dhani, disempurnakannya tiga UU yakni UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu, adalah untuk menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia. “ Prinsipnya mempercepat proses,” kata dia.

Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri kata Dhani, berisi himpunan-himpunan pengalaman dari pemilu ke pemilu. Tujuan dari RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri adalah memperbaiki kekurangan dari empat pemilu yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah mempersingkat waktu, pemilu yang efektif dan hemat biaya.

“Kami harap betul UU tidak hanya sebatas untuk hadapi pemilu 2019, tapi menampung semua problem yang muncul pada 2024. Pada 2024 adalah pemilu serentak penuh, antara Presiden, DPR, DPRD dan Pilkada,” kata Dhani.

Sumber: koran-jakarta.com


Ditjen Polpum Sudah Petakan Potensi Konflik Pilkada, Hasilnya...

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah mulai melakukan pemetaan terhadap potensi konflik di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang.

Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan indikasi kerawanan konflik yang bakal terjadi.

“Pemetaan sudah dilaksanakan. Hingga sekarang ini masih belum ditemukan indikasi-indikasi konflik,” ujar Soedarmo kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Meski demikian, lanjut mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu, ditemukan sejumlah masalah di sejumlah daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius agar bisa segera dituntaskan.

Antara lain menyangkut pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.  Hingga saat ini Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib belum mau melantik komisioner KIP Aceh Timur, meski sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Yang perlu kita waspadai terkait Aceh Timur, yang anggota KIP-nya masih belum diteken Bupati,” ujar Soedarmo.

Masalah lain menyangkut masalah pendanaan pilkada. Di beberapa daerah, kata Soedarmo, pemdanya belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU setempat.

“Dari tujuh provinsi yang akan menggelar pilkada, masih ada dua yang belumteken NPHD, yakni Aceh dan Papua Barat,” terangnya.

Sementara, untuk tingkat kabupaten/kota, masih ada 31 daetah yang belum meneken NPHD. “Khususnya untuk Panwas Pemilihan,” imbuhnya.

Menurut Soedarmo, permasalahan-permasalahan tersebut belum masuk kategori krusial. Dia yakin, masalah yang muncul bisa segera terselesaikan.

Diberitakan sebelumnya, pemetaan potensi konflik yang dilakukan Ditjen Polpum Kemendagri melibatkan seluruh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang daerahnya akan mengadakan pilkada serentak tahun 2017.

Seluruh Kaban Kesbangpol membentuk tim pemantauan, pelaporan , dan evaluasi pilkada serentak.

Pembentukan tim tersebut sesuai  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

Soedarmo menjelaskan, tim yang dibentuk Badan Kesbangpol itu harus menerapkan sistem lapor cepat dan penanganan dini setiap masalah. Selain itu, juga harus aktif berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).

Tim tersebut harus  aktif berkoordinasi, selain dengan Forkopimda, juga dengan komunitas intelijen daerah, serta tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan.

Data hasil pemetaan Badan Kesbangpol dilaporkan kepada tim pusat yang dibentuk Ditjen Polpum.

Sumber: jppn.com


Sebanyak 27 Daerah Belum Serahkan NPHD Jelang Pilkada 2017

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 27 daerah yang belum menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjelang Pilkada 2017.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, dua provinsi yang belum menyerahkan NPHD adalah Aceh dan Papua Barat.

Sementara, ada lima kota yang belum menyerahkan NPHD yaitu Banda Aceh, Sabang, Salatiga, Singkawang, dan Sorong.

Selain itu, terdapat 20 kabupaten yang belum menyerahkan NPHD. Diantaranya adalah, di antaranya Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Kolaka Utara, Seram Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, Puncak Jaya, Intan Jaya, Sarmi, Talikara, Yapen, Tambrau, Membrat, dan Sorong.

"Kami sudah sampaikan ke Menteri Dalam Negeri dengan harapan ada koordinasi agar masalah ini tidak menjadi penghambat Pilkada," kata Muhammad, di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

NPHD dibutuhkan untuk melakukan pengawasan Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan memanggil kepala daerah yang belum menyetorkan NPHD.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami daerah-daerah tersebut.

" Pada Jumat (26/8/2016), kami akan undang yang 27 daerah itu untuk musyawarahkan. Kalau selisih harga, harga yang mana. Seluruh daerah sudah mengajukan anggaran (NPHD) dengan prinsip cukup tercukupi. Yang 27 daerah itu ada yang baru dibayar 10-20 persen," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan, Kemendagri masih terus mendesak 14 kabupaten/kota yang belum menuntaskan NPHD Pilkada 2015 kepada Panwas hingga hari ini.

Ke-14 daerah tersebut akan diberikan sanksi oleh Kemendagri.

"Kami kejar karena NPHD itu kan kewajiban bagi daerah. Kami akan beri sanksi bagi mereka, masa Pilkadanya sudah selesai tetapi NPHD belum dibayar," kata dia.

Berdasarkan data Bawaslu, 14 kabupaten/kota yang belum melunasi hutangnya pada Pilkada 2015 adalah Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Rokan Hulu, Pesawaran, Situbondo, Bengkayang, Balangan, Nunukan, Bulungan, Melaka, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Banggal Laut, dan Morowali Utara.

Nias Selatan menjadi daerah penghutang terbanyak, karena kabupaten itu belum membayar NPHD senilai Rp 1,03 miliar.

Sumber: kompas.com


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More