Pemda Harus Promosi Terbuka Untuk Pengisian Pejabat Eselon I dan II

Promosi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) mulai tahun ini wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah. Menyusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Kalau sebelumnya hanya instansi pusat yang melaksanakan promosi terbuka, itupun baru sebatas pada eselon III, kini daerah juga harus melaksanakan. Dulu belum kita paksakan karena baru sebatas pada surat edaran saja. Sekarang sudah ada peraturan, mau tak mau harus laksanakan," tegas MenPAN-RB Azwar Abubakar di kantornya, Selasa (1/4).

Keharusan pemda mengisi jabatan eselon I dan II lewat promosi terbuka, lanjutnya, karena sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam undang-undang tersebut, peran kepala daerah untuk menempatkan pejabat atau mutasi dibatasi.

"Kepala daerah tidak bisa lagi menempatkan pejabat yang tidak sesuai keahlian. Sebab, ada tim seleksi yang akan memilih calon pejabatnya. Setelah diperoleh tiga nama yang dijagokan, baru kepala daerah menentukan siapa paling layak," terangnya.

Dia menilai, banyak kepala daerah yang sewenang-wenang dalam memutasi pejabat, dipengaruhi oleh lemahnya posisi UU 32 Tahun 2004. Itu sebabnya, UU Pemda tersebut harus diperkuat sehingga gubernur mendapatkan kewenangan lebih agar bisa menjadi koordinator bagi kabupaten/kota.

"Kalau sekarang, posisinya sangat tidak sehat karena bupati/walikota mainannya langsung ke pusat. Padahal mestinya ada gubernur yang harus dimintai pendapatnya sebelum dibawa ke pusat," tandasnya.

Ditanya apakah promosi jabatan berlaku juga untuk eselon III atau IV di daerah, politisi PAN ini mengatakan, secara otomatis penempatan pejabatnya juga lewat open bidding. Pejabat hasil promosi terbuka akan melaksanakan hal serupa terhadap bawahannya.

"Istilahnya ada penularan. Target kita pejabat tinggi di pusat maupun daerah dulu. Sejalan itu yang pejabat di bawahnya akan mengikuti proses serupa juga," pungkasnya.(jpnn)


Jokowi Calon Presiden 2014-2019

Akhirnya deklarasi PDIP untuk mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah dilakukan, disampaikan oleh Puan di Lenteng Agung.

Pro dan kontra tentunya menjadi berita di media-media Indonesia, pun di media luar negeri ikut memberitakannya.

Salah satu yang menggelitik adalah dengan menyatakam bahwa Jokowi haus kekuasaan, karena baru saja memimpin Jakarta, saat ini sudah mau meninggalkan untuk maju sebagai Calon Presiden.

Saya yakin, sebagian besar rakyat Indonesia tidak setuju pernyataan tersebut. Itu hanya dari orang-orang lawan politik saja, yang sudah merasa minder atau gerah dengan elektabilitas Jokowi. Saya yakin, rakyat Indonesia mengharapkan perubahan, mengharapkan terobosan yang menjanjikan, dan hal itu dapat dilihat dari sosok Jokowi.

Tentunya dengan pertimbangan untuk kepentingan rakyat banyak, rakyat Indonesia, tidak hanya untuk rakyat Infonesia yang tinggal di Jakarta, Jokowi bersedia meninggalkan Jakarta, meninggalkan rakyat Jakarta, untuk Rakyat Indonesia. Toh dengan Jokowi menjadi Presiden tentunya dapat menggurus Jakarta juga, justru lebih banyak membantu dengan program-program kementeriannya. Selama ini Pemerintah (pusat) dianggap tidak banyak berbuat dengan masalah-masalah Jakarta.

Jadi kalo ada anggapan Jokowi haus kekuasaan dan meninggalkan Jakarta, itu SALAH BESAR !!!


Jalan Sehat Menyongsong Pemilu 2014

Secara serentak KPU Pusat, Provinsi dan Jab/Kota menyelenggarakan Jalan Sehat dalam rangka Sosialisasi PEMILU 2014, terutama dalam rangka meningkatkan partisipatif dan waktu pencoblosan.

Untuk tingkat Provinsi Banten digabung dengan Kota Serang jalan sehat ini dilaksanakan di alun-alun Serang, tepatnya di Jl. Veteran untuk start dan finishnya.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU Provinsi Banten menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dalam tahapan PEMILU 2014, khususnya untuk sosialisasi dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Beliau juga mengajak masyarakat untuk berpatisipasi mendatangi TPS dan mencoblos pada saatnya nanti.

Rano Karno selaku Wakil Gubernur Banten pun mengingatkan masyarakat untuk mencoblos pada hari Rabu tanggal 9 April 2014.


Sosialisasi Larangan Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dilakukan Oleh Kesbangpol Banten

Bertempat di salah satu hotel kawasan wisata Anyer Serang, pada hari ini (7/3) dilaksanakan pembukaan kegiatan Sosialisasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri tentang Larangan Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Angkatan I Tingkat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Banten selama 3 hari 2 malam hingga minggu nanti.

Drs. H. Kamran dalam laporan panitia penyelenggara menyampaikan bahwa hal ini merupakan amanat dari SKB 3 Menteri ini agar terus disosialisasikan kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran menyimpang dari Ahmadiyah di Indonesia. Peserta sosialisasi ini terdiri dari tenaga-tenaga pengajar MTs dan MA Pandeglang, Lebak dan Serang.

Dalam sambutan pembukaan, DR. Ajak Moeslim, M.Pd selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten menyatakan bahwa perlu tetap dipertahankan kondisi Banten yang rukun, damai dan tenang beribadah. Kegiatan ini bermaksud pula untuk memasyarakatkan SKB 3 Menteri, dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada peserta tentang ajaran-ajaran Ahmadiyah, ujar beliau.

Beliau menambahkan mengapa peserta dari kalangan pendidik, hal ini dimaksudkan bahwa dari tenaga pendidik/pengajar inilah dapat menstranformasikan dan menstransfer tentang pemahaman dan pengertian ajaran Ahmadiyah kepada siswa-siswanya, yang merupakan generasi penerus bangsa ini sehingga dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dan berkembangnya pemahaman yang salah.



Materi Sosialisasi :

  1. Peranan Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Banten oleh Damanhuri (Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Provinsi Banten;
  2. Peningkatan Pemeliharaan Kerukunan Dalam Rangka Menumbuhkembangkan Keharmonisan oleh Prof. DR. H. Suparman Usman, SH (Ketua FKUB Provinsi Banten);
  3. Peran BAKOR PAKEM oleh Suratno, SH (Kasi Sospol Kejati Banten);
  4. Penjelasan SKB 3 Menteri oleh Kesbangpol Kemendagri.



Sosialisasi UU Ormas oleh Kesbangpol Banten

Dengan telah ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat maka Badan Kesbangpol Provinsi Banten perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi Ormas/LSM di Provinsi Banten.

Tujuan dari sosialisasi ini dimaksudkan memberikan pemahaman dan persepsi tentang aturan-aturan tentang ormas sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut, selain itu juga agar para stakeholders dapat memenuhi tentang persyaratan pendaftaran ormas sesuai UU 17/2013, demikian yang disampaikan Maman Suratman selaku Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi Badan Kesbangpol Provinsi Banten yang sekaligus sebagai ketua panitia pelaksana.

Dalam sambutan pembukaan pada hari ini (5/3), DR Ajak Moeslim selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, menyatakan bahwa dengan telah ditetapkan UU Ormas maka forum ini ada transformasi dan ide dalam aturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pengurus ormas, serta dapat menularkan informasi yang diperoleh kepada stakeholders lainnya di lingkungan masing-masing. Sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari ditetapkannya UU Ormas sampai kepada masyarakat, terutama para pelaku organisasi kemasyarakatan, demikian ujar beliau.

Beliau menambahkan, bahwa lahirnya UU Ormas merupakan hasil dari reformasi, karena undang-undang terdahulu dianggap sudah tidak sesuai lagi, baik dari sisi aturan-aturan dasarnya maupun perkembangan dinamika masyarakat saat ini.

Sosialisasi UU Ormas ini merupakan tahap pertama dari 3 angkatan yang direncanakan. Dibagi berdasarkan zona wilayah di Provinsi Banten, angkatan pertama ini diikuti oleh ormas/LSM berasal dari Pandeglang dan Lebak bertempat di salah satu hotel di kawasan wisata Anyer Serang.


Badan Kesbangpol Banten Mengadakan Diseminasi Budaya Politik


Bertempat di salah satu hotel di kawasan wisata Anyer Serang, pada hari ini (3/3) dibuka kegiatan Diseminasi Budaya Politik Dalam Pelaksanaan Demokratisasi Masyarakat Provinsi Banten.


Kegiatan ini dimaksudkan memberikan pemahaman budaya politik dan tata pemerintahan yang benar demi kesejahteraan masyarakat, demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Sdr. Gustiawan, Sip, M.Si (Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik, Badan Kesbangpol Provinsi Banten).

Peserta kegiatan ini berasal dari unsur Ormas/LSM, mahasiswa, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya.
DR. Ajak Moeslim, selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa budaya politik merupakan hal yang abstrak, apakah budaya politik ada kaitannya dengan kondisi politik sekarang ini? Ini adalah pertanyaan yang penting maka kegiatan ini dilaksanakan. Pemahaman dan pengembangan etika dan sistem politik yang baik sehingga budaya politik dapat mensejahteraan masyarakat, demikian ujar beliau.

Beliau menambahkan, buah dari reformasi telah merubah sistem politik Indonesia, transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi, mudah-mudahan demokrasi ini dapat menciptakan NKRI yang mensejahterakan kehidupan masyarakat. Budaya politik berbeda antar negara, tergantung dari sejarah panjang negara tersebut, tetapi ada akar yang sama, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi PEMILU 2014, apakah hal ini menciptakan tradisi politik ke masa depan? Sehingga budaya politik yang diharapkan akan menciptakan Indeks Demokrasi Indonesia, khususnya di Banten, diharapkan budaya politik yang ada di Banten adalah budaya tidak anarkis, demikian sambutan beliau.


KPU Banten Mengadakan Rakor Persiapan Pelaksanaan Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat Umum, KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi hari ini (26/2) bertempat di Ruang Rapat Restoran Sambara di Kelapadua - Serang.

Rakor dipimpin oleh Komisioner KPU Saeful Bahri, beliau menyatakan bahwa tujuan rakor ini antara lain penetapan lokasi rapat umum untuk tingkat Pusat dan Provinsi Banten. Kemudian juga persiapan deklarasi/karnaval kampanye damai dengan peserta partai politik. Karnaval ini dilaksanakan serentak di setiap tingkatan, mulai dari Pusat hingga Kabupaten/Kota.

Rakor dihadiri oleh Partai Politik, Calon DPD, serta instansi pemerintah terkait lainnya. Hal-hal penting lainnya yang disampaikan adalah sebagai berikut:


  1. Bagi Partai Politik yang tidak melaksanakan Rapat Umum sesuai jadwal, maka dapat mengajukan pelaksanaan kampanye selain rapat umum dan disampaikan pemberitahuannya.
  2. Kampanye rapat umum dilaksanakan dari jam 09.00 WIB hingga 17.00 WIB, bila batas jam ini dilanggar, Bawaslu dan atau pihak kepolisian dapat membubarkan rapat umum tersebut.
  3. Pelaksanaan kampanye memperhatikan daya tampung tempat yg dihadiri oleh masyarakat.
  4. Memperhatikan waktu-waktu ibadah.


Pada kesempatan ini juga disampaikan lokasi-lokasi yang akan dijadikan kampanye rapat umum di 8 kab/kota seprovinsi Banten. Lokasi untuk kampanye rapat umum ini merupakan hasil koordinasi yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada hari Senin (24/2) kemarin.



Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More