Sejumlah Parpol Mulai Jaring Balon Pilgub Banten 2017

Sejumlah partai politik (Parpol) di Banten mulai menjaring nama-nama bakal calon untuk maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2017. Kendati belum mengerucut ke nama-nama bakal calon tertentu yang akan diusung, namun sejumlah parpol mulai membuka kesempatan bagi para bakal calon untuk melakukan lobi politik baik itu yang berasal dari kader internal parpol maupun kader parpol lain dan non kader parpol.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten misalnya mulai menjaring sejumlah nama bakal calon yakni dari internal PKS sendiri mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan anggota DPR RI Zulkieflimansyah.

Sementara nama-nama yang berasal dari luar PKS yakni putra mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, incumbent Gubernur Banten Rano Karno dari PDIP, mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Banten, Budi Heryadi (Ketua DPD Partai Gerindra Banten) dan Wahidin Halim (mantan Wali Kota Tangerang) yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Miftahudin yang didampingi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Sudarman, Sekretaris MPW Najib Hamas, saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PKS Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, Minggu (31/1).

Menurut Miftahudin, sejumlah nama yang dimungkinkan akan mendapatkan dukungan dari PKS pada Pilgub Banten 2017 mendatang yakni Andika Hazrumy dari Partai Golkar; Gubernur Banten Rano Karno dari PDIP; Wahidin Halim dari Demokrat; Mulyadi Jayabaya dari PDIP; dan Budi Heriyadi dari Partai Gerindra.

“Dari nama-nama dari luar PKS tadi yang dimungkinkan mendapatkan dukungan PKS hanya tiga orang yang hadir, Andika Hazrumy, Mulyadi Jayabaya, dan Budi Haryadi. Gubernur Banten Rano Karno berhalangan hadir pada acara Rakorwil DPW PKS, karena ada acara penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Miftahudin.

Sementara itu, menurut Sudarman, saat ini PKS belum bisa menentukan apakah akan berada di kursi nomor satu atau dua di bursa Pilgub Banten mendatang. Menurutnya kondisi saat ini masih dinamis dan masih dalam proses pertimbangan.

“Ini masih dinamis, masih nomor satu atau dua, kita lihat peluangnya. Mau nomor satu atau dua, di politik itu tidak aneh,” katanya.

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) Banten, pada saat menggelar Rakorwil beberapa waktu lalu menyebutkan sejumlah nama yang masuk dalam bursa bakal calon untuk maju pada Pilgub Banten mendatang yakni artis senior Desy Ratnasari yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Selain itu, Yandri Susanto, Ali Taher Parasong, dan Tubagus Luay.

Partai Gerindra memunculkan nama Ali Zamrono yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Banten untuk maju pada Pilgub Banten mendatang. Selain Ali Zamroni ada tiga nama lainnya ditetapkan dalam Rakorda Partai Gerindra beberapa waktu lalu, yang digadang-gadang untuk tampil dalam bursa calon Pilgub Banten yakni Budi Heryadi yang menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Banten, Sekretaris DPD Gerindra Banten Sopwan dan Dayrul.

Secara terpisah, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten, Eli Mulyadi, meminta kepada kader Partai Hanura untuk fokus terhadap pemenangan Pilgub Banten 2017 mendatang. Menurut Eli, Hanura harus mempunyai peranan dalam pesta demokrasi di Provinsi Banten. Menurutnya, Hanura mempersilakan kepada setiap kader untuk mencalonkan diri pada Pilgub mendatang. “DPD mempersilakan kepada kader Hanura yang berkeinginan maju di Pilgub Banten 2017. Mungkin Bang Inas Nasrullah Zubir anggota DPRD RI Dapil Banten III akan maju,” kata Eli.

Sementara, Ketua DPD PDIP Banten, HM Sukira, mengatakan, serangkaian persiapan awal akan dilakukan Februari 2016 ini, yakni pembukaan pendaftaran calon gubernur Banten berdasarkan hasil rekomendasi Rakonas PDIP di Bali beberapa waktu lalu. “Tahapan awal yang akan dilakukan di antaranya menggelar rapat DPD, rapat tim Bapilu dan mulai membuka pendaftaran,” ujar Sukira.

Terkait proses penjaringan, Sukira mengungkapkan, PDIP mempersilakan DPC, PAC dan tokoh masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri dalam sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang diusung PDIP. Namun, pada akhirnya, untuk penetapan nama calon tetap tergantung pada keputusan DPP PDIP.

“Kewajiban DPD PDIP adalah membuka penjaringan dan mengusulkan sejumlah nama kepada DPP PDIP. Tapi yang berhak memberikan rekomendasi adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri,” ujarnya. Ketua DPD I Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah menjelaskan hal serupa. Pihaknya pun akan memulai penjaringan sekitar Februari 2016 ini. Partai Golkar Banten saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari DPP terlebih dahulu.

Menurut Tatu, Partai Golkar akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap kader potensial sebagai pertimbangan sebelum memilih calon. “Tentunya salah satu poin survei adalah, popularitas, elektabilitas dan kapasitas calon yang bakal diusung,” kata Tatu.


PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

http://bantenprov.go.id/upload/Pengumuman/PENGUMUMAN%20JPT%20SETWAN%20EKBANG%20Januari%202016-3-page-001.jpg
http://bantenprov.go.id/upload/Pengumuman/PENGUMUMAN%20JPT%20SETWAN%20EKBANG%20Januari%202016-3-page-002.jpg

Lebih jelas dapat dilihat di :bantenprov.go.id/read/pengumuman


Industri Kecil & Menengah di Banten Potensial


http://bantenprov.go.id/upload/article_rss/Industri_kreatif.JPG
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten, akan terus mendorong pelaku industri kecil menengan dan besar yang turut memeriahkan pada pagelaran Banten Expo, baru-baru ini. Menurut Kepala BKPMPT Provinsi Banten Babar Suharso, di tahun yang akan datang, diharapkan seluruh perusahaan yang ada di Banten dapat ikut serta dalam pagelaran Banten Expo agar produk-produk unggulan lokal bisa terekspos.

“Sebagai daerah yang memiliki potensi wilayah investasi, kita berharap industri kecil dan menengah dapat bekerjasama dengan industri besar,” kata Babar. Kerjasama tersebut, menurut Babar, perlu dibangun agar industri kecil dan menengah memiliki peluang dalam kegiatan perdagangan yang lebih besar. “Apalagi dalam waktu dekat kita akan menghadapi MEA,” jelasnya.

Babar menilai, potensi invetasi bidang industri kreatif kecil dan menengah sangat potensial. Pasalnya, industri kecil dan menengah terus bermunculan, mulai dari bidang kuliner, kerajinan tangan, hingga batik.

Menteri Perindustrian Saleh Husin. Menurut Menperin, dengan strategi pemasaran yang baik dan kemasan yang menarik, produk Banten diyakini akan mempunyai daya jual tinggi dan memberikan keuntungan yang luar besar bagi pelaku usaha ekonomi industri kecil dan menengah.

Ia menegaskan, pendekatan merek dengan menyematkan nama provinsi paling Barat Pulau Jawa ini diyakini mampu mengerek pemasaran produk khas Banten. Penyematan nama daerah itu dikenal dengan pendekatan indikator geografis. Salah satu yang dilakukan kementerian perindustrian guna mendorong IKM di Banten adalah peningkatan kapasitas dan teknologi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) kemasan.

“Industri besar di Banten harus mempunyai kontribusi terhadap lingkungan sekitar dengan menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan industri yang sehat, maju dan mandiri,” katanya saat menyampaikan sambutannya pada Banten Expo Tahun 2015.

Banten Expo 2015 yang bertajuk ‘Bersatu Mewujudkan Masyarakat Bnaten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa’ tersebut dibarengi dengan Launching SIGAP (Sistem Informasi Harga Pangan) Banten yang diresmikian oleh Gubernur Banten Rano Karno. Program tersebut diharapkan bisa memberikan informasi yang menjadi acuan terhadap perkembangan terkini seputar ekonomi di Banten. Menperin berharap kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat tetap kokoh sehingga melalui berbagai fasilitasi industri di Banten dapat tumbuh dengan pesat.

Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Banten akan terus melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan mengenalkan potensi lokal dari berbagai sektor.

“Expo tahun ini merupakan ajang promosi yang menghadirkan para pelaku usaha dengan tujuan bisa mengenalkan produk lokal masyarakat Banten,” katanya. Menurut Rano, salah satu negara yang intens berkomunikasi untuk menanamkan modalnya di Banten, yaitu Australia.

“Kami akan penuhi undangan Australia, sebagai tindak lanjut investasi yang rencananya akan dilaksanakan di Banten,” ungkap Rano.

Sumber : bantenprov.go.id



Presiden Lantik Gubernur Terpilih 11-12 Februari

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 11 dan 12 Februari mendatang melantik para pasangan gubernur dan wakil gubernur hail Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang digelar pada 9 Desember 2015.

Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, upacara pelantikan akan digelar di Istana Negara Jakarta, disaksikan Wapres Jusuf Kalla, pimpinan lembaga negara, dan jajaran menteri Kabinet Kerja.

"Pelantikan tersebut untuk kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (2/2). Dia mengatakan, pelantikan daerah di tingkat dua terpilih, yaitu bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota akan dilantik secara serentak, pada tanggal 15 Februari mendatang.

Semula, ada wacana pelantikan bupati/wali kota juga dilakukan di Istana Negara. Namun ia tidak menutup kemungkinan lokasi pelantikan batal digelar di Istana Negara. Jika batal, maka para bupati/wali koata hasil Pilkada serentak akan dilantik di Ibu kota provinsi masing-masing.

Sementara itu, mengenai Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang baru melaksanakan Pilkada serentak akhir Januari lalu, Mendagri belum memastikan jadwal pelantikannya. Demikian juga terhadap para kepala daerah yang hasil Pilkadanya digugat di Mahkamah Konstitusi.

Pelantikan Tiga Gelombang

Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 akhirnya mendapat kepastian. Mendagri menjadwalkan pelantikan tidak jadi dilaksanakan secara serentak di Jakarta karena berkaitan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pelantikan kepala daerah akan diawali delapan gubernur terpilih.Yakni gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, pelantikannya disusulkan mengingat saat ini belum ada hasil resmi pilkadadi daerah tersebut.

"Mereka akan dilantik Bapak Presiden (Joko Widodo) di Istana Negara,"kata Tjahjo setelah rapat terbatas bidang pariwisata di Kantor Presiden kemarin (2/2). Sementara itu, pelantikan bupati dan wali kota terpilih bakal dilaksanakan pada 15 Februari di ibu kota masing-masing. Tidak jadi dibawa ke Jakarta seperti niat awal Mendagri.

Tjahjo sempat menyatakan bakal berkomunikasi apakah penarikan ke Jakarta tersebut dimungkinkan secara hukum. "Tadinya mau dikeluarkan perpres untuk itu, tapi ternyata tidak bisa,"katanya.

Pelantikan berlangsung dalam tiga tahap. Selain 15 Februari, pelantikan akan berlangsung Maret dan Juni. Bulan ini, terang Mendagri, ada 200 kepala daerah bupati dan wali kota yang akan dilantik. "Kemudian, Maret itu untuk yang sedang bersengketa di MK (delapan daerah), selebihnya Juni (61),"perinci mantan Sekjen PDIP itu.

SUMBER : INVESTOR DAILY, JAWA POS (03 FEBRUARI 2016),


Mendagri Mengeluarkan Surat Edaran Tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015

Pada hari ini (19/01/2015) Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100/140/SJ tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota tertanggal 19 Januari 2016. Surat Edaran ini dikeluarkan dalam rangka pengusulan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2015.

Berikut terlampir Surat Edaran dimaksud. (klik saja)


Reaktivasi Kereta Api Rangkasbitung-Labuan Terus Dikebut

Sesuai janji Pemerintah sekarang yang terus membangun infrastruktur sehingga konektivitas antar daerah dapat terhubung dengan cepat, hal ini berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Melihat anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2016, sesuai yang telah tercantum dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, ada beberapa kegiatan pada Tahun 2016 ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubugan.

Melalui Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, terdapat beberapa paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu:

A. Tahap Penyusunan DED :
  1. DED Penanganan Perlintasan Sebidang antara Tigaraksa - Merak, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.875.000.000, serta metode Pemilihan Penyedian adalah Seleksi Umum;
  2. DED Reaktivasi Jalur KA antara Saketi - Labuan, Rp. 3.406.170.000, Seleksi Umum;
  3. DED Reaktivasi Jalur KA antara Rangkasbitung - Pandeglang, Rp. 3.397.850.000, Seleksi Umum;
  4. DED Reaktivasi Jalur KA antara Pandeglang - Saketi, Rp. 3.195.980.000, Seleksi Umum. 

B. Pembangunan Fisik :
  1. Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan rel) di Km. 66+925-Km. 68+425 antara Maja-Rangkasbitung sepanjang 1,50 Km'sp, Rp. 6.637.051.000, Lelang Umum;
  2. Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan rel) di Km. 68+425-Km. 69+925 antara Maja-Rangkasbitung sepanjang 1,50 Km'sp, Rp. 6.462.112.000, Lelang Umum.

C. Kegiatan Pendukung Proyek Pembangunan Fisik :
  1. Dokumen Pemantauan RKL/RPL Pembangunan Jalur Ganda KA lintas Maja - Rangkasbitung, Rp. 300.000.000, Seleksi Umum;
  2. Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan rel) di Km. 66+925-Km. 69+925 antara Maja-Rangkasbitung, Rp. 436.746.000 , Seleksi Umum.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Bambang S Prayitno mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Banten sudah melakukan pembicaraan dengan pihak KAI untuk aktivasi kembali jalur kereta tersebut.

"Pemda Banten memang sedang mengkaji lagi untuk jalur Rangkasbitung - Labuan itu," kata Bambang di Jakarta, Kamis (24/12/2015)

Dia menjelaskan, memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan pemetaan terhadap jalur kereta api yang sudah non operasi seperti Rangkasbitung hingga Labuan.

Jika diaktifkan kembali dari Rangkasbitung akan melewati beberapa stasiun yakni Pandeglang, Kadukacang, Saketi, Menes dan terakhir Labuan.

"Rata-rata 2 kilometer lah untuk satu stasiunnya, ini akan mempercepat perjalanan," ujar Bambang.

Jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Rangkasbitung dengan Stasiun Labuan, Banten. Lintas ini dibangun pada tahun 1908 dan ditutup sejak tahun 1982 karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya. Lintas kereta api sepanjang 56 km ini memiliki percabangan ke arah Bayah dari Stasiun Saketi. 

Sejak beberapa tahun terakhir muncul wacana dan rencana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api ini. Diharapkan bahwa proses reaktivasi jalur kereta api ini berlangsung lancar, dan dapat diselesaikan pada tahun 2017. Lima stasiun pada jalur ini, yakni Pandeglang, Kadukacang, Saketi, Menes, dan Labuan, dipilih sebagai stasiun yang direncanakan untuk dihidupkan kembali. Rencana mengaktifkan jalur kereta api di Banten bertujuan untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang berada di Pandeglang Selatan. 

Berikut adalah stasiun-stasiun yang terlewati kereta api Rangkasbitung - Labuan :
  1. Stasiun Rangkasbitung (RK)
  2. Stasiun Warunggunung (WRG)
  3. Stasiun Cibuah (CBH)
  4. Stasiun Pasirtangkil (PTK)
  5. Stasiun Pandeglang (PDG)
  6. Stasiun Cibiuk (CBI)
  7. Stasiun Cimenyan (CMY)
  8. Stasiun Kadukacang (KDK)
  9. Stasiun Sekong (SE)
  10. Stasiun Cipeucang (CPG)
  11. Stasiun Cikaduwen (CWN)
  12. Stasiun Saketi (STI)
  13. Stasiun Sodong (SOG)
  14. Stasiun Kenanga (KNA)
  15. Stasiun Menes (MNS)
  16. Stasiun Babakanlor (BBR)
  17. Stasiun Kalumpang (KAL)
  18. Stasiun Labuan (LBN)


Perkembangan Jalan Tol Baru di Jabodetabek

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry Trisaputra Zuna, Selasa (5/1/2016), menyampaikan perkembangan berbagai ruas jalan tol yang bakal melengkapi Jaringan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang sudah ada.

Berikut perkembangannya :
  1. Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran sepanjang 14,19 km terdiri dari 4 seksi pekerjaan saat ini tengah menunggu kesiapan lahan. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 1,34 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 3,507 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 1,219 triliun ini telah mencapai 15,57%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  2. Kunciran-Serpong sepanjang 11,19 km terdiri dari 2 seksi pekerjaan, saat ini tengah menunggu kesiapan lahan. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 760 miliar, dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 2,623 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 959 miliar ini telah mencapai 27,05%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  3. Serpong-Cinere sepanjang 10,14 km terdiri dari 2 seksi pekerjaan saat ini tengah menunggu kesiapan lahan. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 550 miliar, dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 2,219 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 712 miliar ini telah mencapai 0,75%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  4. Cinere-Jagorawi sepanjang 14,64 km terdiri dari 3 seksi pekerjaan, saat ini perkembangan pekerjaan fisiknya sudah mencapai 42,39%, di mana seksi 1 jalan tol ini telah beroperasi sejak 3 Februari 2012. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 1,11 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 2,621 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 900 miliar ini telah mencapai 63,45%. Ditargetkan beroperasi seluruhnya di 2016.
  5. Cimanggis-Cibitung sepanjang 25,39 km terdiri dari 4 seksi pekerjaan saat ini tengah menunggu kesiapan lahan. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 1,61 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 4,624 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 1,314 triliun ini telah mencapai 0,36%. Ditargetkan beroperasi di 2019. 
  6. Cibitung-Cilincing sepanjang 34,02 km ini terdiri dari 4 seksi pekerjaan. Proyek ini tengah menunggu kesiapan lahan. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 2,5 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 4,22 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 200 miliar ini telah mencapai 10,56%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  7. Depok-Antasari sepanjang 21,54 km terdiri dari 5 seksi pekerjaan, saat ini perkembangan konstruksi fisiknya sudah mencapai 2,52%. Biaya konstruksi Jalan Tol ini mencapai Rp 1,46 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 2,909 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 769 miliar ini telah mencapai 26,42%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  8. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sepanjang 21,04 km terdiri dari 2 seksi pekerjaan, saat ini perkembangan konstruksi fisiknya sudah mencapai 10,29%. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 4,75 triliun dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 7,2 triliun. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 449 miliar ini telah mencapai 30,49%. Ditargetkan beroperasi di 2019.
  9. Bogor Ring Road sepanjang 11 km terdiri dari 3 seksi pekerjaan, saat ini perkembangan konstruksi fisiknya sudah mencapai 35,67%, di mana seksi I jalan tol ini telah beroperasi sejak 29 November 2011, dan seksi II A sejak 25 Mei 2015. Biaya konstruksi jalan tol ini mencapai Rp 530 miliar, dengan total kebutuhan biaya investasi mencapai Rp 963 miliar. Proses pembebasan lahan yang membutuhkan biaya Rp 963 miliar ini telah mencapai 61,76%. Ditargetkan beroperasi sepenuhnya di 2019.

Sumber. detik.com


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More