Hadapi Pilgub Banten, PDIP Kembali Jagokan Rano Karno Jadi Cagub

DPP PDI Perjuangan (PDIP) telah merekomendasikan Rano Karno untuk kembali maju dalam Pemilihan Gubernur Banten 2017. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Ribka Tjibtaning.

"Surat tugas sudah jelas, jadi sudah pasti Pak Rano Karno yang pasti diusung, dan DPP juga sudah memerintah Rano Karno untuk mencari wakil," kata Ribka saat sambutan acara buka bersama pengurus DPD, DPC PDIP Banten di Serang, Minggu (26/6).

Ribka mengungkapkan keputusan tersebut sudah berdasarkan hasil seleksi. Di mana calon petahana berhasil lolos tiga tahap tes.

"Pak Rano juga melalui tiga tahap yang dilalui dan melakukan test dengan berat. Dan sekarang tinggal siapa yang akan menjadi wakilnya," kata Ribka.

Ditemui di tempat sama, Rano Karno menyatakan kesiapannya bertarung dan akan bekerja sama dengan DPD PDIP dan pengurus DPC dan PAC PDIP untuk memenangkan Pilgub Banten.

"Karena di Banten ini kita tidak bisa maju sendiri suara kita hanya 15 kursi, jadi memang selama ini selalu menjawab, saya tidak tahu dan tidak menjawab, dan hari ini saya akan segera bekerja dengan perintah DPP," singkatnya.

Rano Isyaratkan PDIP dan Golkar Akan Bersekutu dalam Pilkada Banten

Gubernur Banten Rano Karno mengakui bahwa Golkar dan PDIP memiliki kimiawi yang sama dalam kepemimpinan di Provinsi Banten. Hal tersebut sangat memungkinkan keduanya untuk berkoalisi pada Pilgub 2017 mendatang.

"Kalau soal chemistry merah (PDIP) dan kuning (Golkar) itu sudah berjalan lama, tinggal siapanya (gubernur) kembali lagi ke partai," kata Cagub Banten, Rano Karno, saat ditemui di rumah dinasnya, Minggu (26/06/2016).

Namun, Rano mengaku belum menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendampingnya dalam Pilgub Banten 2017 mendatang.

"Belum tahu saya. Saya belum bisa jawab sekarang. Chemistry dan pandangan harus sama selebihnya tinggal tekhnis," tegasnya.

Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa Setya Novanto selaku Ketua Umum partai Golkar menyatakan bahwa Golkar dan PDIP memiliki chemistry dan kesamaan dalam Pilgub Banten 2017.

Sumber: http://www.merdeka.com, http://rimanews.com


Bawaslu: Pilgub Banten Rawan Ketidaknetralan

Berdasarkan pemetaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten, Pilgub 2017 ini rawan ketidaknetralan birokrasi. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana menjelaskan, setidaknya ada tiga potensi kerawanan yang dapat menimbulkan pelanggaran berupa mobilisasi birokrasi oleh kepala daerah.

“Tiga hal tersebut yakni, adanya keberadaan calon gubernur/wakil gubernur dari petahana, adanya calon gubernur/wakil gubernur yang memiliki kekerabatan dengan bupati/walikota, dan adanya bupati/walikota yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon gubernur/wakil gubernur,” ungkap Eka, Minggu (12/6).

Menurutnya, kerawanan itu sangat berpotensi membuat para kepala daerah memaksakan kebijakannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon atau calon tertentu. Kata Eka, indikasinya sudah tampak kasat mata.

“Informasi tentang sejumlah program atau kegiatan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota yang ditunggangi kepentingan politik orang tertentu yang akan ikut dalam Pemilihan Gubernur, sudah santer terdengar, padahal tahapan pemilihan gubernur masih pada tahapan perencanaan,” tuturnya.

Eka mengakui, pihaknya bahkan sudah mendapat informasi ada pejabat pemda yang nyata-nyata mengajak anak buahnya memenangkan orang tertentu yang namanya sudah santer disebut akan menjadi kandidat dalam pemilihan gubernur nanti. Informasi tersebut, lanjutnya, ditindaklanjuti dengan cara melakukan pengawasan lebih ketat oleh Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan.

“Pemetaan potensi ini masih tahap awal, sebagai bagian dari early warning (peringatan dini) bagi para kepala daerah dan jajarannya agar tidak menyimpangkan kewenangan dan program pemerintah, apalagi memobilisasi APBD untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” tegas Eka.

Eka juga menegaskan bahwa terdapat sanksi bagi bupati/walikota yang melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan/kebijakan yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon tertentu. “Sanksi berat bagi petahana yang melanggar ketentuan tersebut adalah pembatalan pencalonan oleh KPU,” tegasnya.

Dilanjutkan, hasil pemetaan Bawaslu Banten akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB Dalam pasal 71, ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah direvisi beberapa hari lalu.

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pada ayat 3 ditegaskan pula, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” paparnya.

Bawaslu Banten, kata Eka, mengajak semua pihak untuk menegakkan dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang yang baru tersebut, agar Pemilihan Gubernur di Banten benar-benar berlangsung dengan berkeadilan.

Sumber: tangselpos.co.id
Foto: tangerangnet.com


Golkar Resmi Usung Andika Hazrumy di Pilkada Banten 2017

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten resmi mengusung anak kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy untuk maju pada Pemilihan Gubernur Banten 2017. Andika yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi III terpilih setelah mengalahkan tiga calon lainnya, yakni Tubagus Hairul Jaman, Tantowi Yahya, dan Madrowi, pada rapat pleno diperluas DPD Golkar Banten yang digelar di Kota Serang.

"Dari delapan DPD II, tujuh DPD II memilih Andika untuk maju sebagai calon Gubernur Banten. Hanya Kota Serang yang tidak mendukung, karena Kota Serang mengusung Pak Jaman," ujar Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah, Rabu (8/6/2016).

Tatu yang kini menjabat sebagai Bupati Serang menjelaskan, setelah ditetapkannya Andika Hazrumy, keputusan ini nantinya akan dikirim ke DPP Partai Golkar untuk menggodok hingga keluar surat keputusan yang ditandatangani oleh Setya Novanto, selaku ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini sudah ditunggu secepatnya sama Tim Bappilu (Badan Pengendali Pemenangan Pemilu) di DPP, kalau keputusan resmi dari DPP kita belum tahu kapannya, yang jelas kita akan berupaya memenangkan suara Golkar di Pilgub Banten nanti," jelasnya.

Sementara itu, putra pertama Ratu Atut itu mengaku berterima kasih atas aspirasinya dan meminta seluruh kader partai Golkar bersama-sama kompak menghadapi pesta demokrasi di tanah jawara.

"Perlunya kebersamaan, kesamaan tekad, kompak, solid, demi menyongsong kemenangan partai Golkar di Pilgub Banten mendatang," tukasnya.

Sumber: sindonews.com


KPU RI Sosialisasi Pencalonan Pilgub Banten 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengumpulkan seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten dari jalur independen dan partai politik. Mereka dikumpulkan dalam sosialisasi tata cara pencalonan dan penggunaan aplikasi pencalonan (silon) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten 2016.

Sebagai narasumber Komisioner KPU RI, Hadar Nafiz Gumay mendadar persyaratan pencalonan perseorangan dan pasangan calon yang diusung partai politik. Untuk bakal calon yang diusung parpol misalnya, Hadar menyatakan harus terpenuhi dukungan pada saat pendaftaran. Misalnya saja, parpol dan gabungan parpol paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.

“Jika persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pihak KPU terpaksa tidak bisa menerima pendaftaran pasangan calon yang usungan parpol tersebut,” kata Hadar Nafiz Gumay di salah satu Hotel di Kota Serang, Kamis (16/6/2016). Ia melanjutkan pendaftaran pasangan calon dapat diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten.

“Baru ini pendaftarannya bisa diambil alih oleh DPP. Jadi DPP bisa mendaftarkan, dengan menunjukkan SK DPP yang berlaku. KPU bisa menerima DPP sepanjang mengambil alih pengurus setempat,” imbuhnya dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, menilai  peluang bagi calon yang mendaftar melalui jalur perorangan/independen di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang sangat kecil. Hal itu terjadi karena proses verifikasi atas persyaratan dukungan hanya diberi waktu selama 3 hari.

Komisioner KPU Banten Syaiful Bahri menjelaskan,  jika setelah diverifikasi dan ditemukan cacat syarat, calon independen bersama timnya harus langsung segera memperbaiki berkas persyaratan dukungan. “Waktu yang disediakan untuk memperbaiki berkas persyaratan  juga terbatas," ujar Syaiful.

Menurut Syaiful, tantangan terberat bagi calon independen yaitu ketika melakukan perbaikan berkas dukungan, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak yang berguguran.

"Saya punya landasan ini karena melihat pelaksanaan Pilkada di Provinsi Gorontalo. Dari 3 calon independen yang waktu itu maju, semuanya gugur karena kurang waktu untuk memperbaiki berkas persyaratan. Maka saya harapkan semua tim dari para calon yang maju melalui jalur independen  bisa mempersiapkan ini semua dengan matang," kata Syaiful.

Salah satu bakal calon yang maju dari jalur independen yakni Ahmad Dimyati Natakusumah, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PPP, mengaku tidak akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur di partai berlambang kabah. Dimyati mengaku sudah mantap untuk maju melalui jalur perseorangan/independen pada Pilgub Banten 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan  Dimyati seusai  menghadiri acara Sosialisasi Tata Cara Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Pencalonan (Silon) yang diadakan oleh KPU  Provinsi Banten.

Dimyati beralasan, majunya ia melalui jalur independen karena desakan dari berbagai pihak yang menginginkannya tidak mencalonkan diri melalui jalur partai politik. Terutama relawan 'Dulur Dimyati' yang telah membantunya menggalang dukungan di berbagai wilayah.

"Saya maju karena tidak ingin berhutang budi pada elit parpol, tapi saya mau berhutang budi pada masyarakat dengan cara membayar kepercayaan yang diberikan. Lagian kasihan juga 'Dulur Dimyati' yang udah mengumpulkan KTP, mereka akan menarik diri jika saya maju pakai partai," kata Dimyati.

Namun mengenai pasangan calon, Dimyati mengaku tidak mempermasalahkan jika nanti pasangannya berasal dari partai politik. "Ada 6 kandidat yang sedang dikaji sama relawan, 2 dari birokrat, 2 dari parpol dan 2 lagi dari tokoh masyarakat. Tapi kemungkinannya berpasangan sama calon dari parpol dan gak bisa saya sampaikan di sini, karena nanti kalau dibocorkan gak menarik juga," ujar Dimyati.

Sosialisasi kali ini dihadiri oleh dua pasangan calon perseorangan seperti Mayjen (Purn) Ampi Tanudjiwa, dan Dimyati Natakusumah. Sementara kandidat bakal calon dari jalur partai politik tidak satupun yang hadir. Mereka diwakili oleh pengurus partai pengusung. Komisioner KPU Banten terlihat Ketua KPU Banten Agus Supriyatna, Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri, Enan Nadia, dan Didih M Sudih. 


Rapat Koordinasi Anggaran Penyelenggara Pilgub Tahun 2017

Pada hari Selasa, 14 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Banten berlangsung Rapat Koordinasi Anggaran Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Sesuai dengan judulnya, rapat ini bertujuan untuk mencari informasi terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pilgub 2017, yaitu KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten.

Rapat dipimpin langsung oleh Hudaya Latuconsina selaku Kepala Bappeda Provinsi Banten, didampingi oleh Kusmayadi (Kepala Biro Pemerintahan) dan Rusdjiman (Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten). Dihadiri Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, didampingi oleh komisioner yang lain, yaitu Syaeful Bahri, Agus Supadmo, Didih M. Sudi dan Enan Nadia beserta Sekretaris KPU dan unsur staf lainnya. Sedangkan dari Bawaslu dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pramono T. Ubaid didampingi oleh Eka Satya Laksamana, sedangkan komisioner lainnya Solihin berhalangan hadir. Komisioner Bawaslu pun didampingi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu dan unsur staf lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, pada APBD Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran untuk Pilgub 2017 masing-masing sebesar 150 milyar untuk KPU Provinsi Banten dan 50 milyar untuk Bawaslu Provinsi Banten. Hal ini dirasa oleh kedua penyelenggara tersebut masih kurang sehingga mengusulkan kembali tambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2016. Seperti Ketua KPU menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan hari H pencoblosan saja, terkait honor KPPS dan bantuan TPS mencapai hingga 80 milyaran mengingat jumlah TPS diperkirakan mencapai 16 ribu lebih TPS. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu dimana pada hari H harus membayar honor pengawas di masing-masing TPS.

Kepala Bappeda pada kesempatan ini belum memutuskan besaran alokasi tambahan untuk kedua penyelenggara pilgub tersebut, karena akan dibicarakan terlebih dahulu dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Tetapi Gubernur Banten sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan Pilgub harus menjadi prioritas sehingga tidak ada kata lain memang harus ditambah, sekarang hanya tinggal besaran atau jumlah yang dialokasikan.

Selanjutnya Kepala Bappeda sesegera mungkin menyampaikan kepada KPU dan Bawaslu setelah adanya keputusan untuk penambahan anggaran KPU dan Bawaslu pada hajat Pilgub 2017.


Mendagri: Isu Tidak Benar, Apalagi Membenturkan Otonomi Daerah Dengan Syariat Islam

Mendagri Tak Mau Terjebak Opini Pembatalan Perda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap wajar munculnya opini masyarakat terkait Pembalan 3.143 peraturan daerah (perda) bermasalah. Mendagri mengapresiasi opini positif berbagai kalangan yang diantaranya melalui Media Sosial (medsos) terhadap langkah Kemendagri dalam melaksanakan instruksi Presiden tersebut, namun demikian Tjahjo juga tidak menafikan adanya sentimen negatif.

“Adanya sentimen negatif sangat wajar terjadi. Meski orientasi sebenarnya dari pembatalan perda adalah agar daerah tidak bertentangan dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (16/6).

Mendagri menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan tidak akan terjebak dengan framing negatif tersebut. Selain itu, ke depannya juga tetap akan mengevaluasi perda-perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. “Isu yang beredar dianggap tidak benar dan berlebihan, apalagi sampai membenturkan otonomi daerah dengan syariat Islam,”ujar Tjahjo.

Adapun perda lainnya, lanjut Tjahjo, akan tetap menjadi perhatian Kemendagri dan diinventarisir bersama dengan daerah. “Lalu ada evaluasi terhadap peraturan yang tidak sesuai dengan semangat menjaga persatuan Indonesia, bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan sebagai pilar kebangsaan,” ujar dia.

Mendagri mengingatkan, tanpa perlu mempersoalkan sentimen negatif sejumlah pihak tersebut, opini positif atas pembatalan perda ini jauh lebih besar jumlahnya seperti di pemberitaan dan media sosial. “Pencapaian baik ini patut mendapat apresiasi,” pujinya.

Pemerintah pusat menginginkan agar daerah bisa lebih berkembang dan kebijakannya sejalan dengan program prioritas nasional. Makanya, peraturan yang dinilai menghambat investasi, memperpanjang jalur perizinan dan masalah retribusi harus dihapuskan. 


Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016

Melalui Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-1615/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Penyampaian Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016, disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah berupa Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-71 untuk Tahun 2016. Selain itu diharapkan juga untuk dapat mensosialisasikan logo tersebut di lingkungan kerja masing-masing.

Logo dapat di unduh laman resmi Kementerian Sekretariat Negara di www.setneg.go.id


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More