BKN Mengeluarkan Beberapa Aturan Terkait Pengalihan Personel Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014


Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan berbagai peraturan per urusan. Hal ini sebagai pedoman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalihan urusan terkait Personel PNS-ASN.

Berikut beberapa Peraturan Kepala BKN terkait Pengalihan Personel:

  1. Peraturan Kepala BKN Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  3. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan Menjadi Pegawai Negeri SIpil Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
  5. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Untuk mendownload tinggal klik saja.


KPU Targetkan 77 Persen Pemilih pada Pilgub Banten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77 persen saat Pilgub Banten pada 15 Februari 2017. Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna mengatakan, target tersebut dicanangkan mengingat jumlah partisipasi pemilih pada Pilgub Banten sebelumnya yang mencapai 62 persen.

“Kita cukup optimistis dari pilgub yang lalu, apalagi ini banyak kandidat. Dari sisi itu akan berpengaruh untuk mendongkrak tingkat partisipasi dan semangat warga untuk datang ke TPS,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (14/3/2016).

Agus mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus mematangkan pesta demokrasi warga Banten dengan melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan KPU di delapan kabupaten/kota.

“Kita sudah siapkan sejumlah cara. Yang jelas, kita ingin melakukan sosialisasi tidak monoton. Kita akan buat sosialiaasi yang lebih menarik dengan lomba pembuatan jingle KPU dan aplikasi game,” tuturnya.

Sumber: okezone.com


Pilgub Banten Diprediksi Rawan Konflik

Pilgub Banten 2017 mendatang diprediksi rawan konflik, khususnya pada saat penghitungan suara. Hal itu dikarenakan saat ini persaingan antarcalon yang maju di Pilgub Banten 2017 cukup ketat.

"Terlebih pada saat agenda pendaftaran pasangan calon Gubernur Banten, masa kampanye dan pada saat penghitungan suara,” kata Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, kepada sejumlah awak media, Rabu (30/03/2016).

Pihaknya pun segera menyusun strategi pengamanan sehingga potensi konflik dapat diminimalisir sedini mungkin. "Pihak Kepolisian akan menetukan sasaran pengamanan, terhadap dinamika Pilgub 2017 mendatang," terangnya. Sedangkan terkait pengamanan di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

"Polda Banten hanya akan melakukan pengamanan di 13 kecamatan, di Kabupaten Tangerang yang masuk ke dalam wilayah hukum Polda Banten. Sedangkan, sisanya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk pengamanan Pilgub 2017 mendatang, dilakukan oleh Polda Banten dan Polda Metro Jaya," tegasnya.

Sumber: rimanews.com


Irna - Tanto Siap Dilantik Gubernur Banten

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36/2283/Otda tanggal 18 Maret 2016 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2011 - 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2016 - 2021.

Selain itu, dalam surat tersebut juga menyampaikan bahwa agar Gubernur Banten segera melaksanakan pelantikan terhadap Sdri. Hj. Irna Narulita, SE, MM dan Sdr. H. Tanto Warsono Arban, SE, ME sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2016 - 2021.


BKN Mengeluarkan Peraturan Pelaksana Pengalihan Guru-Guru SMA/SLTA Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, oleh karena itu BKN telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupatenl/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Sebenarnya aturan ini sedikit terlambat dikeluarkan, karena berbagai tahapan telah dilakukan oleh Pemerintaha Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengalihan pegawai di lingkungan pendidikan menengah ini. Sudah dilakukan pendataan, inventarisasi, hingga validasi untuk hal tersebut. Silahkan dipelajari dan dipedomani.

Poin-poin penting dalam Peraturan Kepala BKN ini adalah:

  • Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah; dan
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
1) Pengawas Sekolah;
2) Kepala Sekolah;
3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
5) Pengelola Perpustakaan;
6) Pr,rstakawan; dan
7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
  • Pengalihan PNS :
  1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
  6. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
  7. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI7.
  8. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran terkait pengalihan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir kali dengan Surat Edaran Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan untuk lingkup Provinsi Banten telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-Pem/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Provinsi Banten.

Tetapi tak apalah, sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam rangka mempercepat pengalihan urusan pemerintahan ini, karena memang dirasa proses pengalihan pendidikan menangah ini membutuhkan konsentrasi lebih.

Berkas-berkas di atas dapat di download dengan mengkliknya.


Ratusan Pemuda Deklarasi Dukung Tantowi Yahya di Pilgub Banten 2017

Komunitas relawan pendukung Tantowi Yahya sebagai cagub Banten terbentuk. Mereka menamakan diri Baraya, singkatan dari Barisan Relawan Tantowi Yahya. Baraya dideklarasikan dalam kunjungan Tantowi ke Serang, Jumat (12/2/2016) malam ini. Ratusan pemuda mendeklarasikan diri sebagai pendukung Tantowi dan menjadi anggota Baraya, yang dalam bahasa Sunda berarti keluarga. Pembacaan deklarasi dukungan diwakili ke sejumlah pemuda yang naik ke panggung.

Koordinator Baraya Ozi Fahrozi mengatakan bahwa dirinya bersama pemuda lainnya ini merasa jenuh dengan pandangan orang luar terhadap Provinsi Banten sebagai provinsi yang korup. Dia berharap Tantowi bisa mengubah imej tersebut dan benar-benar merealisasikan visi Banten Baru.

"Kami para pemuda ini butuh Banten yang baru, terlepas dari pandangan orang luar yang memandang provinsi kami sabagai provinsi yang korup. Kami sangat jenuh dengan calon pemimpin yang PHP (pemberi harapan palsu)," ujar Ozi di lokasi deklarasi, Hotel Le Dian, Serang, Banten. Menurut Ozi, Tantowi membawa harapan perubahan bagi provinsi tetangga DKI Jakarta itu. Dia berharap Banten Baru benar-benar bisa terwujud.

"Kami yakin Banten baru bukan hanya slogan untuk bisa maju bersama masyarakat," tuturnya. Tantowi yang dalam acara tersebut mengenakan baju batik mengapresiasi pembentukan Baraya. Dia mengatakan slogan Banten Baru bisa terwujud dengan partisipasi aktif para pemuda.

"Saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih serta apresiasi tertinggi kepada para pemuda yang mau bersama mewujudkan Banten sebagai provinsi yang makmur. Untuk membangun itu sangat butuh orang-orang dengan jiwa muda," ungkap Tantowi.

Sumber: detik.com


Siap Maju Pilgub Banten, Wahidin Halim Belum Tentukan Wakil

Mantan Walikota Tangerang yang sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Wahidin Halim (WH), menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Gubernur Banten 2017. Namun, untuk persoalan siapa yang akan menjadi Wakilnya nanti, WH masih belum bisa mengumumkannya ke publik.

"Nanti ada saatnya. Sekarang dilihat dulu siapa yang kira-kira siap dan cocok untuk mendampingi saya menjadi wakil gubernur" kata Wahidin ketika ditemui di kediamannya di daerah Pinang, Tangerang, Jumat (12/2). Nama WH menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan dalam pemilihan Gubernur Banten tahun depan. Selain disebut sebagai "yang punya" Kota Tangerang dengan basis masa fanatik, WH juga dikenal sebagai birokrat yang bersih dan anti terhadap praktik korupsi.

Pernah memimpin Kota Tangerang selama dua periode berturut-turut menjadi bukti kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Kepercayaan masyarakat juga terlihat ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. WH menjadi salah satu calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia. Bahkan, jika dikonversi dengan jatah kursi di DPR, WH bisa memperoleh dua kursi sekaligus.

Selain WH, nama lain yang juga disebut-sebut akan maju pada Pilgub Banten tahuh depan sudah mulai bermunculan. Diantaranya, Gubernur petahan Rano Karno, Anggota Komisi I DPR RI tantowi Yahya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten Mulyadi Jayabaya, serta Andika Hazrumy yang merupakan anak dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah.

Sumber: progresnews.com


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More