UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014: KEGUNDAHAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

HIRUK PIKUK PENETAPAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dalam Paripurna DPR RI pada tanggal 26 September 2014. Empat hari menjelang berakhirnya Anggota DPR RI periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada kesempatan itu mengharapkan Undang-Undang Pemerintah Daerah ini bisa bertahan 25 tahun ke depan. 

Pada hari yang sama, DPR RI juga mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Terjadilah hiruk pikuk politik nasional karena dalam kandungan undang-undang yang baru disahkan menyatakan bahwa Gubernur, Bupati Dan Walikota tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi dipilih melalui mekanisme DPRD. Hiruk pikuk politik nasional ini pun menenggelamkan undang-undang pemerintahan daerah. 

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, artinya secara resmi menjadi aturan berkekuatan hukum tetap. Sejak disahkannya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh DPR RI, gelombang penolakan masyarakat cukup besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa sebuah undang-undang yang mendapatkan penolakan kuat dari masyarakat akan menghadapi tantangan dan permasalah dalam implementasinya, atas dasar tersebut Presiden SBY  menerbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Perppu ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Konsekuensi dari terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menggembalikan pilkada secara langsung, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat diterbitkan pula Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kedua Perppu dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan langkah yang diambil oleh Pemerintah. Pada tanggal 20 Desember 2014, Rapat Paripurna DPR RI menyatakan menerima dan menyetujui dan selanjutnya mengesahkan kedua Perppu menjadi Undang-Undang. Selanjutnya diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 

Saat pengesahan dan pengundangan kedua Perppu, rezim sudah berganti, Anggota DPR RI hasil Pemilu 2014 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 sedangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Arah dan kebijakan politik dalam negeri pun berubah mengikuti visi misi presiden dan wakil presiden terpilih.

Pemerintahan Presiden Jokowi dan beberapa anggota DPR RI beranggapan masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam implementasi pilkada, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan. Akhirnya, secara simultan dilakukan pembahasan perubahan undang-undang tersebut dan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 17 Februari 2015, bersamaan dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait pengaturan dalam pilkada. Terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 18 Maret 2015. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan untuk mengikuti undang-undang pilkada.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 YANG TERSEOK-SEOK

Ditengah gonjang-ganjing politik nasional dengan aturan pilkada, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana surat edaran ini mengamanatkan agar dilakukan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Proses pengalihan kewenangan dilakukan baik dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau Pusat maupun sebaliknya, sebagai contoh pengalihan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih kewenangannya ke Pemerintah Provinsi.

Tanpa turunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, proses implementasi hanya menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan batas waktu proses pengalihan selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya. Pada pelaksanaannya, terjadi penolakan oleh beberapa Kepala Daerah terkait proses pengalihan kewenangan tersebut, terutama pengelolaan pendidikan menengah dimana SMA/SMK akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Alasan penolakan tersebut antara lain karena selama ini Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan pendidikan gratis hingga jenjang SMA/SMK kepada siswanya, bagaimana nanti setelah dikelola oleh provinsi? Apakah dapat meneruskan kebijakan ini? Penolakan kepala daerah dilakukan hingga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa pengelolaan SMA/SMK tetap oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017.

Sebelum keluarnya putusan MK, Pemerintah Pusat tetap terus memerintahkan agar Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang sampai dengan batas waktu yaitu 2 Oktober 2016, sehingga per tanggal 1 Januari 2017 susunan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi sudah harus sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus melaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016 untuk batas akhir Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D).

Tetapi disatu sisi, Pemerintah Pusat tidak melakukan proses pengalihan urusan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bilamana kewenangan tersebut berpindah dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat. Salah satu contoh harus beralihnya kewenangan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kementerian Dalam Negeri. Badan Kesbangpol yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota seharusnya menjadi instansi pusat bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alasan keterbatasan anggaran APBN.

Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-757/MK.02/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Usulan Penyediaan Tambahan Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 kepada Kepala BKKBN sebagai Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Status Pegawai Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berisikan bahwa usulan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 untuk belanja pegawai PKB/PLKB yang dialihkan urusannya dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat belum dapat dipertimbangankan dengan penjelasan bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 30 Mei 2016, yang pada intinya tidak memperkenankan dilakukannya pengalihan status pegawai dari Daerah ke Pusat, serta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum pengalihan status pegawai berkenaan sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Bahwa surat dimaksud juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BKN, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk rujukan.

Seperti halnya dengan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat 45 jenis tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dibebankan pada APBN serta membentuk Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tetapi, melalui Surat Sekretariat Kabinet Nomor B543/Seskab/Polhukam/09/2016 tanggal 29 September 2016 menyampaikan arahan Presiden, bahwa dengan keluarnya Undang-Undang tidak harus diikuti dengan pembentukan badan baru, serta Kementerian Dalam Negeri pun tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk menjalankan pendanaan tugas dan wewenang sebagaimana amanat undang-undang melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

REFLEKSI TIGA TAHUN

Hingga tiga tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, masih sangat minim peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi undang-undang tersebut. Kementerian-kementerian pun hanya mengandalkan surat edaran untuk tetap menjalankan amanat undang-undang. 

Pada kesempatan ini, penulis mencoba merefleksikan tiga tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta harapan yang diinginkan:
Pertama, keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah selalu berdampingan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga bila terjadi kebijakan politik terkait undang-undang pilkada, maka undang-undang pemerintahan daerah pun ikut berubah.
Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan struktur urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, hal ini mengakibatkan pergeseran atau peralihan kewenangan. Terjadi resistensi, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pemerintah Daerah resistensi yang menonjol adalah pengalihan pendidikan menengah (SMA/SMK), sedangkan resistensi dari Pemerintah Pusat adalah pengalihan pegawai dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat untuk dibeberapa urusan pemerintahan.
Ketiga, ketiadaan peraturan pelaksanaan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, padahal amanat undang-undang adalah dua tahun. Hingga Desember 2016, hanya ada empat aturan yang terbit, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Tentang Tata Ruang Daerah.  Pada awal tahun 2017 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat 32 (tiga puluh dua) peraturan pelaksanaan lainnya masih dalam proses pembahasan dan harmonisasi antar kementerian/lembaga.
Keempat, akibat poin kedua dan ketiga di atas, akhirnya Pemerintah Daerah tetap menjalankan urusan pemerintahan yang bukan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai contoh: Dalam menjalankan tugas dan wewenang Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur menggunakan APBD karena belum terpenuhinya melalui APBN serta keberadaan Badan Kesbangpol baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat saat ini, dan menghindari permasalahan hukum terkait implementasi kewenangan urusan pemerintahan, sebaiknya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dimaksud untuk mengikuti isue-isue kebijakan Pemerintahan dan politik dalam negeri saat ini, sehingga terjadi harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.


DINAMIKA ORGANISASI KEMASYARAKATAN: PENGAWASAN, PENDAFTARAN, DAN PEMBINAAN

Pendahuluan

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersebut, dapat membentuk suatu organisasi kemasyarakatan, dimana tentunya dalam menjalaninya harus tetap menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan tujuan dibentuk dan berdirinya ormas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah untuk (a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, (b) memberikan pelayanan kepada masyarakatan, (c) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (d) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, (e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (f) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, (g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan (h) mewujudkan tujuan negara.

Dari pengertian dan tujuan di atas tersirat bahwa, prinsip pendirian ormas adalah memiliki tujuan jelas dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demi tercapainya tujuan negara, artinya ormas merupakan mitra strategis bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap ormas sehingga menjadi motor penggerak pada masyarakat karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri.

Dinamika Peraturan Perundang-undangan Keormasan

    Keberadaan organisasi kemasyarakatan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan, undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terbitnya undang-undang ini pun tidak lepas dari pro dan kontra di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris sebelum undang-undang ini disahkan mengatakan bahwa pemerintah telah menganut paham terbalik kebebasan masyarakat, sehingga menjadikan pemerintahan ingin berkuasa secara penuh.
"Asumsi pembuatan UU Ormas ini adalah bahwa masyarakat merupakan sumber masalah bagi negara dan kekuasaan. Masyarakat dianggap sebagai sumber konflik dan penyebab disintegrasi bangsa. Itu adalah pandangan yang salah sejak awal," kata Syamsudin dalam jumpa pers ‘Menolak RUU Ormas, Menolak Hegemoni Negara,” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).

Pemerintah beralasan bahwa terbitnya undang-undang keormasan dalam rangka pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya. Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

Sebagai petunjuk pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 baru diterbitkan pemerintah tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. PP Nomor 58 Tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2013 mengatur tentang tata cara pendirian ormas, pendaftaran dan pemberdayaan ormas, dibangunnya Sistem Informasi Ormas dan perizinan, tim perizinan dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Selain itu, peraturan pemerintah ini mengatur bagaimana dilakukannya pengawasan, mediasi penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap ormas. Sedangkan PP Nomor 59 Tahun 2016 lebih ditekankan pada tertib administrasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut, serta tata cara pengenaan sanksi bagi yayasan asing atau sebutan lainnya.

Pada tahun 2017 ini, Pemerintah beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya. 

Atas dasar tersebut, maka terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain alasan diatas, dalam Perppu ini menyatakan bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar ormas yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas ormas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas belum menganut asas cantrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham sebagaimana di atas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan tiga pertimbangan pemerintah dalam penerbitan perppu. Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

"Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang," ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/7/2017).
Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.
"Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum," ujar Wiranto lebih lanjut.
Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru. Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala.

"Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu undang-undang yang baru tidak bisa, harus segera diselesaikan," kata Wiranto.

Tiga pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, melalui Rapat Paripurna DPR RI sepakat mengesahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. Pengesahan itu disepakati lewat mekanisme voting setelah upaya musyawarah mufakat tak tercapai. Selanjutnya dimasukkan dalam berita negara menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201t tentang Perubahan Astas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 22 November 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 2 tahun 2017, sebelum menjadi undang-undang, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa aturan petunjuk pelaksanaan, yaitu Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2017, Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (21 Juli 2017), dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (21 Juli 2017).

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bertujuan untuk (a) menjamin aktivitas ormas berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas, dan (c) menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh ormas itu sendiri melalui struktur organisasi yang ada, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada setiap level jenjang pemerintahan, Pusat dan Daerah, melalui unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila belum tersedia pada Pemerintah Daerah, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Tim terpadu dapat melibatkan instansi vertikal, seperti unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Badan Intelijen Negara.

Permendagri ini juga sekaligus mencabut Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

Pendaftaran dan Pengelolaan SIORMAS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diterbitkan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. 


Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang “tidak berbadan hukum” untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi. SKT diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan masa berlaku 5 (ima) tahun.

Perubahan besar pada peraturan ini adalah bahwa Surat Keterangan Terdaftar tidak bisa lagi dikeluarkan oleh Daerah, seluruhnya terpusat di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri. Tentunya ini akan memperpanjang birokrasi yang ada untuk ormas di daerah. Bila ormas di daerah akan melakukan pendaftaran organisasinya, dapat langsung mendatangi Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri, atau melalui Pemerintah Daerah. Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki Unit Layanan Administrasi, maka secara fungsional dilakukan oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, berkas pendaftaran tersebut baru dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Pendaftaran tersebut dapat saja ditolak, tentunya dengan disertai alasan penolakan.

Surat Keterangan Terdaftar ormas yang telah berakhir masa berlakunya dapat melakukan perpanjangan atau perubahan. Perubahan SKT dimaksud apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, NPWP, dan/atau alamat ormas. Perpanjangan atau perubahan SKT tetap melalui prosedur atau tata cara yang sama dengan proses pendaftaran ormas di atas.
Pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara tersebut ini, tentunya dalam rangka pengawasan dan pembinaan keberadaan organisasi kemasyarakat, sekaligus untuk menghimpun data ormas di seluruh Indonesia ke dalam SIORMAS.

*) Disampaikan dalam bentuk paparan pada kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tingkat Kabupaten Lebak, di Rangkasbitung, 30 November 2017.


Buku Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom

Tujuan pemekaran daerah adalah mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang dibumbui dengan kepentingan pribadi atau golongan. Akar keinginan memisahkan diri dapat berupa karena agama, gesekan etnis dan budaya, serta ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada juga karena kepentingan politik elit masyarakat yang tidak tersalurkan pada daerah tersebut, sehingga memicu keinginan membentuk daerah lepas dari induknya dan membangun politik kekuasaan sendiri.

Apakah usulan pemekaran di Banten didasari oleh kepentingan-kepentingan tersebut? Apakah kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan masyarakat? Buku ini mencoba memberikan gambaran pertanyaan di atas. Usul pemekaran daerah otonom baru di Banten, yaitu Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin di wilayah Kabupaten Pandeglang, serta Kabupaten Cilangkahan di wilayah Kabupaten Lebak. Buku ini memberikan kronologis perjuangan masyarakat di wilayah Banten bagian Selatan untuk mewujudkan mimpinya sebagai upaya peningkatan kesejahteraannya hingga saat ini.

Disatu sisi, Pemerintah Pusat melakukan moratorium pemekaran daerah, atau penghentian sementara pembentukan daerah otonom baru.

Informasi Buku:
Judul: Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom
Penulis: Massaputro Delly TP
Penerbit: Mer-C Publishing
Cetakan: Pertama, Oktober 2017
               xvi + 152 halaman, 14 x 21 cm
ISBN 978-602-5438-15-8

Dapatkan buku ini di TOKOPEDIA dan BUKALAPAK ... !!!


Buku: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi

Eksistensi partai politik di Banten sangat kental hubungannya dengan kepengaruhan para ulama atau kiyai, para jawara dan pengusaha-pengusaha lokalnya. Tiga pilar ini sudah ada dan tumbuh berkembang di Banten sejak Kesultanan Banten berdiri, masa kolonialisme, hingga Indonesia merdeka. Walaupun secara nasional saat ini partai politik di Indonesia terbagi dua, yaitu dengan faham nasionalis-sekulerisme dan agamis (Islam), pengaruh ulama, jawara, dan pengusaha masih kental dalam tubuh partai politik di Banten.

Selain itu, karakteristik utara dan selatan Banten pun berbeda. Banten Utara dengan masyarakat heterogennya lebih mudah berubah kecenderungan politiknya. Sedangkan Banten Selatan dengan masyarakat homogennya lebih statis pandangan politiknya, bila ada perubahan-perubahan perolehan suara tidak terlalu signifikan.

Beberapa kejadian atau aktifitas politik di Provinsi Banten di enam tahun terakhir, mulai dari Pilgub Banten tahun 2011, Pemilu Legislatif fan Pemilihan Presiden tahun 2014, hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015, dan terakhir kali dengan diselenggarakannya Pilgub Banten tahun 2017, telah memberi warna demokrasi dan politik di tanah jawara. Masyarakat secara terus-menerus melakukan aksi politik individunya untuk turut serta menentukan pemimpinnya.

Singkatnya, buku ini menggambarkan refleksi demokrasi di Banten. Penggambaran demokrasi dan perpolitikan di Provinsi Banten ini dipertegas kembali dengan adanya pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat dengan IDI. Semoga kehadiran buku ini menambah khasanah perpolitikan Indonesia, khususnya di Banten.

Judul: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi
Penulis: Massaputro Delly TP
Penerbit: Yayasan Jatidiri Bandung
Cetakan: Pertama, Juli 2017
234 hlm., 14x21 cm
ISBN: 978-602-61561-9-8

Harga Buku: Rp60.000,-
Pemesanan: Klik Disini via Tokopedia atau Bukalapak


Akhirnya Pemerintah Mengeluarkan Perppu Pembubaran Ormas

Hari ini, 12 Juli 2017 secara resmi Pemerintah Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Ada tiga pertimbangan Pemerintah dalam menggeluarkan Perppu ini, yaitu:

Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/puuVII Tahun 2019.

"Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang," ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/7/2017).

Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

"Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum," ujar dia.

Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala.

"Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu undang-undang yang baru tidak bisa, harus segera diselesaikan," kata Wiranto.

Tiga pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.


Sumber Foto: (KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)


KTP Elektronik Ditarget Selesai Oktober untuk Kebutuhan Pileg dan Pilpres

Pemerintah menargetkan proses perekaman KTP elektronik bisa rampung pada Oktober 2017. Dengan begitu, pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bisa memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut proses perekaman KTP el ditargetkan selesai bulan Oktober tahun ini. "Target kami Oktober ini selesai, agar bisa untuk persiapan Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Tjahjo sudah lebih dari 90 persen warga merekam data untuk KTP el. Namun, Tjahjo mengatakan bila warga yang tinggal di apartemen agak sulit dicari, seperti di Jakarta.

"Proses sudah 97,29 persen yang sudah merekam data tapi yang tinggal di apartemen-apartemen Jakarta itu yang sulit dicari, mungkin sibuk," ujarnya.

Untuk detail angkanya, Tjahjo mengatakan ada sekitar 1 juta lebih warga yang belum merekam data KTP el. Dia pun berharap perekaman data ini segera selesai agar memudahkan masyarakat mengurus surat-surat keterangan lainnya.

"Masih 1,6 juta masyarakat Indonesia yang belum mau mereka datanya, target kami tahun ini warna Indonesia juga punya akte kelahiran. Lahir, kasih surat akte," kata Tjahjo.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id


Kajian Revisi UU Ormas Sudah Dilakukan

Kajian tentang revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, selanjutnya menjadi kewenangan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Kewenangan di Menkopolhukam, tapi kajian merevisi UU Ormas sudah selesai, oleh Kemendagri, oleh kejaksaan, oleh kepolisian, dan semua institusi terkait. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya," kata Tjahjo usai Ceramah Umum Sespim Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Senin (10/7).

Nanti, apabila UU itu telah direvisi, Tjahjo menyebut ormas yang akan dibentuk di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pokoknya ormas yang mau berdiri di Negara Kesatuan Indonesia harus menerima Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ormas-ormas agama yang memperjuangkan keyakinannya, harus. Tapi sebagai ormas di negara Indonesia, dia harus menerima Pancasila," ujar dia.

Terakhir, pada Selasa, 25 April 2017, Menkopolhukam Wiranto mengadakan rapat koordinasi tertutup terkait dengan revisi UU Ormas tersebut. Wiranto mengatakan revisi ini diperlukan agar kegiatan dan tujuannya tidak bertabrakan dengan pemerintah.

"Karena kan sebenarnya ormas atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) bagian dari civil society, masyarakat madani, di mana kegiatan ormas itu tidak boleh bertabrakan dari kegiatan pemerintah," tuturnya.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More