Diangkat Plt, Gubernur DKI dan Banten Resmi Cuti

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan melangsungkan pengangkatan pelaksana tugas (plt) untuk Gubernur DKI Jakarta dan Banten di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (26/10) siang ini pukul 13.30 WIB.

"Rabu siang pengesahan dua Plt (Gubernur). Untuk Plt DKI Jakarta, itu Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soemarsono dan Plt Banten, Rano Karno," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya.

Dengan diangkatnya para pelaksana tugas, maka para gubernur aktif sekarang yakni Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dan Gubernur Banten Rano Karno sudah mulai terhitung memasuki masa cutinya selama 4 bulan ke depan.

Acara pengangkatan plt tersebut juga turut mengundang para gubernur, wakil gubernur beserta isteri, Plt gubernur beserta istri, Pimpinan DPRD, sekda, bupati, wali kota serta Forkompimda lain.

"Semua SK sudah saya tandatangani. Surat laporan kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Menko Polhukam, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan dan Menkum HAM," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, tugas Plt adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan, menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan baik, menjaga stabilitas daerah bersama Forkompimda.

Selain itu mereka juga harus menjalin hubungan bersama tokoh masyarakat adat, tokoh agama, ormas-ormas, parpol, dan mensukseskan pilkada dengan aman demokratis.

Jadi Plt Gubernur Banten, Dirjen Pemdes Komitmen Jaga Netralitas Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten menggantikan jabatan Rano Karno sebagai kepala daerah yang ikut serta dalam kontestasi pilkada 2017.

Dia mengatakan, sejauh ini belum berkomunikasi dengan Gubernur Banten Rano Karno terkait pemerintahan di Banten. Rencanannya ia baru akan berbincang-bincang usai acara selesai. Namun, dalam bertugas nanti, Nata berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS di daerah tersebut.

“Saya bersikap tidak ke kiri tidak ke kanan, karena memang janji PNS netral,” kata Nata sebelum acara pengangkatan plt di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Rabu (26/10).

Selama menggantikan posisi Gubernur Rano Karno yang cuti di luar tanggungan negara, Nata Irawan juga menyatakan, akan menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik di sana.

Hal yang sama juga diungkapkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) usai dilantik siang tadi. Menurut dia, pemerintahan harus jalan meski gubernur dan wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pilkada.

“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata dia.

Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.

Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai.

“Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik,” ujar dia.

Ini Alasan Mendagri Angkat Dirjen Otda dan Bina Pemdes sebagai Plt

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasannya memilih Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono dan Plt Gubernur Banten dari Dirjen Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan.

Dia mengatakan, tidak ada alasan khusus. Namun secara rekam jejak dan kepangkatan, Dirjen Sumarsono dan Nata Irawan dinilai telah memumpuni. Sebagai menteri, kata Tjahjo, semua hal tersebut tentu sudah menjadi pertimbangan, karena ia telah pelajari ‘track record’nya.

“Eselon I, pangkat tertinggi 4E sudah punya pengalaman di bawah. Intinya semua adalah eselon I. Kemudian ‘track record’ baik selama ini. Saya sebagai menteri kan sudah pelajari track record semua,” kata Tjahjo usai melangsungkan pengangkatan plt gubernur, Rabu (26/10).

Ia juga menyampaikan pesan kepada para pelaksana tugas ini agar dalam mengambil kebijakan strategis seperti mengisi atau mengganti pejabat harus dengan persetujuan Mendagri. Kemudian, terkait APBD DKI Jakarta dan Banten, Tjahjo yakin para plt ini tak banyak intervensi.

“Saya kira anggaran tinggal 2 bulan. Tidak ada kesempatan merubah. Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Pak Rano dan Pak Ahok. Jalankan dengan baik. Konsultasi dengan DPRD,” ujar dia.

Tjahjo juga meminta agar para plt ini menjaga kondusifitas daerah, termaksud netralitas aparatur sipil negara (ASN). Terkait dengan netralitas, Tjahjo mengatakan, pada pilkada 2015 lalu, ada seorang pejabat daerah diduga tak netral sehingga dikenakan sanksi.

“Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salahgunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu akan kami sanksi. Sanksinya bisa dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat,” kata dia.

Selain itu, Tjahjo berpesan secara khusus kepada kedua plt dalam upayanya mensukseskan pilkada di DKI Jakarta dan Banten harus tetap waspada. Sebab, keduanya masuk dalam katagori rawan sehingga ketika terjun ke masyarakat harus melibatkaan TNI/Polri dan para tokoh masyarakat.

Sumber: kemendagri.go.id



Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Smart City

           Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung status quo harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik, dan inovasi mulai mendapatkan tempat di sektor publik. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang terjadi di luar organisasi, di samping perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran (awareness) yang lebih baik akan haknya. Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yangdapat mengakomodasi dan merespons secara cepat setiap perubahan yang terjadi.
Salah satu perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan, antara masa orde baru dengan saat ini adalah terpisahnya kekuasaan. Bila pada masa lalu bersifat sentralistis, dimana semuanya dipusatkan di Jakarta, kini sebagian kekuasaan dialihkan ke daerah. Desentralisasi lebih diutamakan, diharapkan dengan desentralisasi menjadikan tata kelola pemerintahan daerah lebih maju dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Secara umum berlakunya otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adanya kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya, maka Pemerintah Daerah menganggap paling mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakatnya. Ini adalah salah satu hal positif dari perhelatan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang dipilih oleh masyarakat.
Sebagaimana amanat Pasal 386 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi Pemerintah Daerah ini, harus mengacu kepada prinsip (a) peningkatan efisiensi, (b) perbaikan efektivitas, (c) perbaikan kualitas pelayanan, (d) tidak ada konflik kepentingan, (e) berorientasi kepada kepentingan umum, (f) dilakukan secara terbuka, (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Pemerintah Darah dituntut untuk melakukan pembaharuan diberbagai sektor sebagai langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan agar keberadaan Pemerintah Daerah menjadi bermakna di mata rakyatnya. Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah. Salah satu inovasi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan berbagai tuntutan masyarakat tersebut adalah penerapan E-Government. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep smart tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep smart city sebagai implementasi dari e-Government. Konsep yang disebut sebagai kota pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, konsep kota pintar ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Bisa dibilang, konsep kota cerdas ini adalah integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan.
Selain itu, konsep kota pintar ini juga memang  dihadirkan  sebagai  jawaban  untuk  pengelolaan  sumber  daya secara  efisien.  Bisa  dibilang,  konsep  kota  cerdas  ini  adalah  integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan. Kota-kota besar di Indonesia sebenarnya sangat berpotensi besar terhadap gagasan atau konsep Smart City, beberapa kota besar yang sudah mengarah tentang konsep  smart  city  ini  atara  lain  :  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Bogor. Modal  dari  kota-kota  ini  terbilang sudah  mewakili  untuk  arah  yang dimaksud.  Apalagi  ditopang  dengan  banyaknya  sarana  penunjang  dan dibantu  operator  selular  akan  mempercepat  tercapainya  sebuah  kota untuk  menuju  smart  city dalam  arti  sesungguhnya,  bukan  hanya  pintar dalam kecanggihan teknologi, namun bagaimana mengedepankan sosio-budaya  akan  beriringan  dengan  kemajuan  kota  itu  sendiri

INDIKATOR SMART CITY
Konsep smart city sendiri pertama kali dikemukakan oleh IBM, perusahaan komputer ternama di Amerika. Perusahaan tersebut memperkenalkan konsep smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Untuk menyukseskan konsep kota pintar ini, IBM menelurkan enam indikator yang harus dicapai. Keenam indikator tersebut adalah masyarakat penghuni kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep smart living.
Dengan mengoptimalkan keenam indikator tersebut, konsep smart city bukan lagi sebuah wacana belaka. Namun, perlu diingat, keenam indikator ini bisa lebih difokuskan atau dimaksimalkan salah satunya. Misalnya, kota Copenhagen. Kota yang ada di Denmark ini memfokuskan diri untuk pengoptimalan bidang lingkungan. Karena hal ini, Copenhagen dianggap sebagai salah satu kota pintar di dunia. Predikat smart city juga dimiliki oleh Seoul. Ibu Kota Korea Selatan tersebut fokus pada pelayanan publik pada bidang teknologi informasi. Tidak aneh jika kota ini memiliki jaringan internet tercepat di dunia.
Salah satu contoh indikator di atas adalah smart culture dan smart transport management. Penerapan smart culture dapat dilakukan dengan memperkuat nilai budaya pada infrastruktur perkotaan. Nilai budaya dapat diterapkan seperti bus Trans Jogja yang diberi hiasan motif batik. Hal ini dapat membuat kota mempunyai identitas yang akan menarik wisatawan dan menambah pendapatan daerah. Kemudian, dalam mewujudkan kota cerdas perlu transportasi yang waktu dan rutenya saling terintegrasi. Hal inilah yang disebut smart transport management.
Konsep e-government sudah diterapkan di Kota Surabaya sejak tahun 2002. Konsep lainnya seperti e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring diterapkan kemudian. Dalam konsep e-monitoring, Pemerintah Kota Surabaya misalnya bisa memantau situasi seluruh kota, mulai dari lalu lintas jalan raya hingga kondisi tempat pembuangan sampah.
Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta sudah menginstruksikan penggunaan smart city agar bisa terwujud secara menyeluruh di 2017. Kemudian road map atau grand desain pun tinggal difinalkan tahun ini. Nah, peran serta masyarakat Jakarta yang masih menjadi tantangannya. Saat ini ada aplikasi Qlue milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Qlue merupakan aplikasi yang berperan sebagai wadah penampung segala kepentingan warga Jakarta. Modelnya, seperti jejaring sosial. Di sini, warga dapat menyampaikan aspirasi pengaduan realtime, melaporkan semua kejadian di sekitar, hingga mem-follow teman-teman layaknya jejaring sosial lain.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan konsep Bandung Smart City ini bertujuan untuk mempermudah segala urusan dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan teknologi informasi (TI). Konsep ini, pertama kali diterapkan di 'Kota Kembang'. Salah satu penerapan smart city adalah layanan akses internet di taman-taman kota. Fasilitas itu akan menarik warga untuk berkunjung ke taman. Selain akses penyediaan akses internet di ruang publik, pihaknya juga berencana menerbitkan kartu pintar. Kartu ini salah satunya bisa digunakan masyarakat untuk membayar tarif trasportasi seperti angkot, bus, dan lainnya. Bandung Smart city adalah konsep sebuah kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota, dari permasalahan penanggulangan kemacetan, penumpukan sampah, perbaikan jalan rusak, mengetahui kontur tanah suatu daerah, apakah daerah tersebut cocok untuk didirikan bangunan atau sebagai lahan pertanian. Sebagai langkah awal, Walikota Bandung mewajibkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Camat, dan Lurah untuk memiliki akun twitter, hal ini dilakukan untuk merevolusi cara berkomunikasi antara pemerintah daerah dengan rakyatnya. Supaya warga tahu bahwa Pemerintah Daerah bekerja, seluruh aktivitas pemerintah diabadikan dalam wujud foto/video dan disebarkan melalui akun twitter tersebut atau kanal YouTube resmi milik Pemerintah Kota Bandung.

KEUNTUNGAN  & KERUGIAN E-GOVERMENT/SMART CITY
Keuntungan:
  1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
  2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
  3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
  4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.
  5.  Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
  6. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
  7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
  8. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.
  9. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
  10. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.
Kerugian :
  1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
  2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
  3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
  4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.
  5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government.
  6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
  7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

KESIMPULAN
            Implementasi Smart City harus dilakukan bertahap. Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan besar dan perlu dukungan dari masyarakat. Namun, dukungan tersebut terkadang terkendala pemahaman yang kurang. Untuk itu, perlu dilakukannya edukasi serta sebagai sarana aspirasi masyarakat tentang tata ruang, khususnya Smart City. Selain itu, inovasi ini bisa terus  dikembangkan dan dipertahankan sehingga pelayanan publik dapat terus diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan adanya program smart city diharapkan dapat meminimalisir patologi birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik. Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal, seperti tindakan paternalistik, pembengkakan anggaran, prosedur yang berlebihan, pembengkakan birokrasi dan fragmentasi birokrasi.
           
DAFTAR PUSTAKA
Plimbi. 2014. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan di Indonesia. http://www.plimbi.com/news/158601/smart-city-konsep-kota-cerdas, 19 Mei 2016
Ardianto. 2015. Mewujudkan Smart City, Konsep Alternatif Penataan Kota. http://www.balairungpress.com/2015/05/mewujudkan-smart-city-konsep-alternatif-penataan-kota/, 19 Mei 2016
Sriyanti, Sayu. 2012. Pengertian, keuntungan & kerugian E-government. http://sriyanthigeg. blogspot.co.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html, 19 Mei 2016
Hutauruk, Thomas R. 2010. Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi DI Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250568&val=6702&title=TINJAUAN%20DAYA%20INOVASI%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DALAM%20PELAKSANAAN%20DESENTRALISASI%20DI%20KABUPATEN/KOTA%20PROVINSI%20KALIMANTAN%20TIMUR, 19 Mei 2016
Hardi, Rudi. 2015. Inovasi Pemerintah Daerah. http://rudihardipedia.blogspot.co.id/ 2015/03/inovasi-pemerintah-daerah.html, 19 Mei 2016
JogjloSemar. 2010. Perlunya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah. http://edisicetak. joglosemar.co/berita/perlunya-inovasi-tata-kelola-pemerintahan-daerah-23281.html, 19 Mei 2016
Tahir, Muchlas M., dan Ahmad Harakan. 2016. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar. https://www.researchgate.net/publication/ 292151368_Inovasi_Pemerintah_Daerah_Dalam_Pelaksanaan_Program_Smart_Card_di_Kota_Makassar, 19 Mei 2016
Yulanda, Jihan. 2013. Patologi Birokrasi. https://jihanyulanda16.wordpress.com/2013/ 12/11/patologi-birokrasi/, 19 Mei 2016
SigliCyber. 2015. Penerapan smart city Jakarta belum maksimal, Inilah penyebabnya. http://www.siglicyber.com/2015/06/penerapan-smart-city-jakarta-belum.html, 19 Mei 2016
Arse, Budi. 2013. Konsep Smart City Bandung. http://www.vivastor.co.id/index.php/home/3-newsflash/3-bandung, 19 Mei 2016
InfoKomputer. 2015. Bandung Smart City, Langkah Awal Ridwan Kamil Menuju Bandung Juara. http://www.infokomputer.com/2015/08/fitur/bandung-smart-city-ridwan-kamil-menuju-bandung-juara/, 19 Mei 2016

Penulis: MASSAPUTRO DELLY TP., Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten


Mencari Format Penyelenggaraan Otonomi Daerah



OTONOMI DAERAH DALAM KONSTITUSI
Dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", kemudian pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", kemudian dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".
Sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana di atas, disinilah terdapat pengaturan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengaturan-pengaturan tersebut antara lain: (a) pemegang kekuasaan pemerintahan negara adalah Presiden Republik Indonesia, selaku Kepala Pemerintahan, sehingga tanggung jawab pemerintahan secara nasional berada di tangan Presiden, (b) Negara Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, artinya daerah-daerah tersebut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (c) sebagai negara kesatuan maka kekuasaan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota berasal dari kekuasaan pemerintahan negara yang di pegang oleh Presiden, dan (d) otonomi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, hal ini memaknai bahwa pemerintahanan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah pusat.
Sejarah penyelenggaraan otonomi daerah sejak Indonesia merdeka diwarnai dengan tarik ulur besaran kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tarik ulur kepentingan dalam hal kewenangan ini dapat digambarkan sebagai dinamika otonomi daerah sebagai dominasi kewenangan sebagaimana tersirat dalam setiap undang-undang yang dilahirkan. Diawali dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1945, undang-undang sangat dominan sentralisasi atas kewenangan pada pemerintah pusat, tentunya hal ini dimaklumi karena Indonesia baru lahir, sehingga diperlukan pengaruh yang kuat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam rangka tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara yang baru lahir. Tetapi undang-undang ini tidak lama, kurang lebih tiga tahun kemudian lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1948, undang-undang ini mengatur seluas-luasnya otonomi daerah sehingga dominasi undang-undang ini adalah desentralisasi hingga terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1957 pun masih dominan desentralisasi.
Dekrit Presiden sebagai tanda kembalinya konstitusi negara kepada UUD Tahun 1945, mengembalikan pula kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sentralisasi, ditandai dengan lahirnya Presidential Edict No. 6/1959. Kemudian pada tahun 1965 lahir UU Nomor 18 Tahun 1965 dengan mengembalikan otonomi daerah kepada dominasi desentralisasi, tetapi pada tahun 1974 kembali sentralisasi dengan UU Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini bertahan cukup lama pada masa yang disebut dengan orde baru, baru setelah tumbangnya orde baru tatkala memasuki orde reformasi titik berat otonomi daerah kembali ke desentralisasi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999.

OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE BARU
Keiinginan pemerintah pada saat itu dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk menggenjot pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sangat menggebu-gebu. Hal ini dibuktikan dengan pencanangan percontohan otonomi daerah pada tanggal 25 April 1995, yang menetapkan 26 daerah tingkat II di seluruh Indonesia sebagai kabupaten percontohan dengan masa uji coba selama dua tahun. Bahkan, tanggal pencanangan kebijakan ini ditetapkan sebagai “Hari Otonomi Daerah” berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996.
Pada awal April 1997 jumlah daerah tingkat II percontohan otonomi ditambah menjadi 68 daerah, yang terdiri dari 43 Kabupaten dan 25 Kotamadya di semua ibukota provinsi kecuali DKI Jakarta dan Timor-Timur yang tidak memiliki kotamadya otonom. Kalimantan Timur, Bali, dan Bengkulu menjadi provinsi yang paling semangat menerapkan kebijakan percontohan otonomi dan menjadikan semua daerah tingkat II-nya sebagai daerah percontohan.
Bagaimana sebelum era 1990-an? Komitmen pemerintah pada saat itu bisa dikatakan rendah dan berjalan tidak tentu arah. Sejak lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II, namun Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang tersebut tidak kunjung diterbitkan. Dengan ketiadaan aturan petunjuk pelaksanaan ini akhirnya otonomi daerah berjalan sesuai dengan keinginan atau selera Pemerintah Pusat. Asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan berjalan tidak serasi dengan asas desentralisasi. Indikasi ini dapat dilihat dengan munculnya kantor-kantor departemen dan kantor-kantor lembaga pemerintah non departemen di Daerah Tingkat II, bahkan jumlahnya lebih banyak dari jumlah dinas-dinas yangb ada di daerah tingkat II. Dampak buruknya adalah sulitnya melakukan koordinasi dan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
Era tahun 1995-1997 dengan diadakannya proyek percontohan otonomi belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Intervensi pemerintah pusat masih sangat kuat. Pusat tampak tidak sepenuh hati dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah tersebut, ibarat pepatah, kepala dilepas tetapi ekornya tetap dipegang.

OTONOMI DAERAH DI ERA REFORMASI
Dalam era reformasi, ditandai dengan bangkitnya demokrasi, cara-cara pengelolaan pemerintahan pun berubah secara besar-besaran, diawali dengan dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945. Salah satu agenda penting dalam penataan pemerintahan ini adalah penataan otonomi daerah, penerapan asas desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menuju Indonesia Baru. Sudah saatnya pemerintah daerah diberi kepercayaan lebih, pemerintah pusat hanya sebagai pembimbing dan fasilitator dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Atas dasar tersebut lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa pemahaman undang-undang ini antara lain (a) perubahan desain otonomi dari perspektif bertingkat menjadi sejenis. Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi daerah otonom yang sederajat dengan tetap fokus utama otonomi ada di Kabupaten/Kota, (b) kelurahan dan kecamatan diubah menjadi perangkat daerah otonom kabupaten/kota, kemudian penghilangan kantong-kantong dekonsentrasi seperti kantor-kantor departemen yang bersifat teknis atau sektoral diluar wewenang pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, (c) menghidupkan kembali otonomi desa, desa diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, desa tidak lagi diseragamkan formatnya dan menjadi bawahan Camat, tetapi untuk desa yang berada dalam wilayah kota dijadikan kelurahan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat kota, (d) perubahan struktur pemerintah daerah, tidak lagi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, tetapi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. DPRD bukan lagi unsur Pemerintah Daerah, fungsinya dipisahkan secara struktural antara lembaga legislatif dan eksekutif, (e) sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah diubah menjadi bentuk bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, (f) sistem pengawasan dalam hubungan pusat dan daerah lebih ditekankan pada pengawasan represif, pemerintah pusat hanya bertindak bila daerah nyata-nyata melakukan pelanggaran, dan (g) hubungan kepala daerah dengan birokrasi atau perangkat daerah dirasionalkan, pertanggungjawaban dinas/lembaga teknis tidak langsung kepada Kepala Daerah tetapi melalui Sekretaris Daerah.
Format otonomi yang dianut oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 telah mengarah kepada devolusi, yaitu bentuk terkuat dari penyelenggaraan desentralisasi, atau bahkan sudah mengarah kepada faham federal, kalu tidak hati-hati dalam mengelolanya bisa mengganggu integrasi bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadikan eforia kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menyulitkan "control" bagi pemerintahan pusat ke daerah. Atas dasar tersebut lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka mencari keseimbangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara pemerintah pusat dan daerah.

FORMAT BARU OTONOMI DAERAH : UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Pasang surut dan tarik ulur penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak berhenti hingga saat ini, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 secara besar-besaran mengkoreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah terkait penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan. Koreksi terhadap fenomena yang terjadi sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya lahirnya raja-ratu kecil di daerah (sebenarnya terlahir sejak UU Nomor 22 Tahun 1999), kontrol yang masih sulit dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, hingga tidak adanya kesatuan gerak dalam rangka penyelenggaraan pembangunan secara nasional, daerah melaksanakan masing-masing pola pembangunannya tanpa mengikuti alur pembangunan nasional dan lain sebagainya. UU Nomor 32 Tahun 2009 dirasakan terlalu kompleks terkait pengaturan-pengaturan di dalamnya, undang-undang ini dipecah menjadi tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kekinian terjadi dinamika politik dan UU Nomor 22 Tahun 2014 sudah diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 27 Bab dan 411 Pasal, dimana mengatur kurang lebih 24 poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu poin krusial dalam amanat undang-undang ini adalah terkait pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Ada empat pengaturan afirmatif atau saling menguatkan, yaitu:
1.      Dilaksanakannya pemetaan urusan pemerintahan untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2.      Adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat;
3.      Adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas, dimana pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Kementeriaan Dalam Negeri serta pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
4.      Presiden melimpahkan kewenangan kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
Pembagian kekuasaan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan Pemerintah Provinsi atau Gubernur dalam tiga status, yaitu (a) provinsi sebagai daerah otonom yang melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangannya, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan dibiayai oleh APBD Provinsi, (b) provinsi sebagai wilayah administratif menjadi wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh instansi vertikal dan didanai oleh APBN, dan (c) provinsi sebagai wilayah administratif menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat gubernur dan dibiayai oleh APBN. Pengaturan ini memiliki batas yang jelas karena mempunyai pengaturan, tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang berbeda dan tentunya menuntut pertanggungjawaban administrasi negara yang berbeda pula.
Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur ulang urusan pemerintahan ke dalam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan konkuren yang terbagi-bagi dalam masing-masing pemerintahan pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum dimana urusan ini merupakan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah (kepala daerah). Konsekuensinya adalah perubahan secara besar-besaran terkait beralihnya kewenangan terhadap manajemen pemerintahan. Unsur dan fungsi manajemen yang berubah tersebut menuntut adanya peralihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan. Sebagai contoh: dengan beralihnya kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi, hal ini menuntut peralihan terhadap guru-guru SLTA, termasuk didalamnya tenaga-tenaga penunjang lainnya, peralihan aset gedung dan sarana prasarana SLTA, serta pendanaan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Tenggang waktu peralihan ini sebagaimana amanat undang-undang adalah dua tahun, artinya sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 hingga 2 Oktober 2016, sebentar lagi. Konsekuensi lain dari perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini adalah tata ulang kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan keweangan urusan pemerintahan yang dimiliki sesuai dengan tipologinya (hasil pemetaan).
Pertanyaannya: Apakah format otonomi menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah baik atau sesuai harapan? Tentunya tidak bisa dijawab sekarang, penyelenggaraan otonomi daerah seiring sejalan dengan dinamika politik negeri ini. Hingga saat ini, tarik ulur dan pasang surut peraturan pemerintah sebagai aturan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 masih terus terjadi, hal ini ditandai masih minimnya aturan pelaksana hingga batas akhir masa efektifnya undang-undang ini pada tanggal 2 Oktober 2016. Tarik ukur kepentingan selalu mewarnai peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Prinsipnya adalah harus sesuai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Djohan, Djohermansyah. 1998. Kebijakan Percontohan Otonomi. Jakarta: Yarsif Watampone.
____________________. 2003. Kebijakan Otonomi Daerah Tahun 1999. Jakarta: Yarsif Watampone.
____________________. 2014. Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi. Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK).
Haris, Syamsuddin. 2002. Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: AIPI.
Wawan, Hadi. 2016. Perjalanan Panjang Mencari Format Baru Pelaksanaan Otonomi Daerah. https://www.hadiwawan.com/perjalanan-panjang-mencari-format-baru-pelaksanaan-otonomi-daerah.html, 16 Mei 2016.

Penulis: MASSAPUTRO DELLY TP., Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten



Kemendagri MOU Dengan KPU Pemanfaatan NIK dan KTP El

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan nota kesepahaman (MOU) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka pemuktahiran data pemilih dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan MOU ini pemerintah turut berperan dalam mendukung KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, yang nanti berujung pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.

“Kami minta Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri untuk kelola data dan dokumen kependudukan ini. Kemudian, terus menerus berkordinasi dengan KPU sampai pada tataran teknisnya,” kata Tjahjo di acara MOU di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (12/10).

Ke depannya juga, kata dia KPU daerah bisa langsung berkordinasi dengan KPU pusat soal data kependudukan ini. Kemendagri juga saat ini per Oktober 2016 – Januari 2017 mendatang akan fokus pada masalah kependudukan untuk daerah yang melangsungkan pilkada Februari nanti.

Sejauh ini, pihak pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan data kependudukan. Pada awal 2016 lalu, Tjahjo mengatakan, dari 254 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 183 juta penduduk wajib KTP. Namun masalahnya, masih ada 22 juta penduduk belum merekam data kependudukan.

“Per hari ini, dari 22 juta sudah menyentuh separuhnya. Hanya tinggal sekitar 9 jutaan penduduk yang terhitung belum merekam data. Namun, kami masih terus mendata warga yang sudah ganti status, pindah alamat, termasuk masih hidup atau sudah meninggal dunia,” ujar dia.

Tjahjo berharap, dengan adanya kerjasama ini mampu meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemendagri sebagai poros pemerintahan, selalu mendorong dan mendukung lembaga lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Sampai sekarang sudah ada 96 lembaga swasta maupun pemerintah, termasuk perbankan, asuransi dan keuangan yang menjalin kerjasama ini (pemanfaatan NIK dan KTP El). Dengan demikian, harapannya bisa melayani publik, dan tahun depan semoga terwujud data tunggal,” tutup dia.

Pada kegiatan MOU ini hadir juga Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakhrulloh, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman serta seluruh komisioner KPU pusat, dan perwakilan komisioner KPU daerah tingkat provinsi. Usai itu, KPU juga akan melangsungkan rapat kordinasi (rakor) pemukhtahiran data pemilih 2016.

Sumber: kemendagri.go.id


Visi Misi Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 - 2022

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 - 2022 pada tahun 2017, para kandidat harus menyampaikan Visi dan Misi kepada KPU pada saat pendaftaran. Sebagai masyarakat, kita perlu mencermati Visi dan Misi tersebut, dimana Visi Misi ini akan menjadi dasar bagi siapapun pemenang dalam Pilgub 2017 sebagai dasar dan pijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan lima tahun kedepan.


VISI MISI & PROGRAM 
Dr.H. Wahidin Halim, M.Si dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.Ap

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
  • Maju berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dipakai. Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efesien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.
  • Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah, Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleg bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.
  • Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.
  • Sejahtera diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.
  • Akhlakul Karimah menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.
MISI
  1. Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut:
  2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
  3. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
  4. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
  5. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
  6. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
PRIORITAS PROGRAM

A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
  1. Penerapan e-planning, e-monev, dan e-budgeting;
  2. Reformasi birokrasi;
  3. Penerapan manajemen kinerja (peningkatan predikat LAKIP dari CC ke BB);
  4. Reformasi tata kelola keuangan (peningkatan predikat dari disclaimer/WDP ke WTP);
  5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik;
  6. Perbaikan angka Indeks Persepsi Korupsi;
  7. Perbaikan hubungan kerja daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
  1. Pemangunan 273.000 meter ruas jalan provinsi yang rusak dari total 852.000 meter jalan provinsi;
  2. Pembangunan jalan kolektor baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
  3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan provinsi;
  4. Pembangunan jembatan penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
  5. Normalisasi 32 sungai dari seluruh sungan yang ada di Banten;
  6. Normalisasi 41 situ untuk pengembalian fungsi situ;
  7. Pembangunan terminal tibe B dan pengembangan sistem transportasi massal skala provinsi;
  8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang sistem transportasi laut dan aktivitas ekonomi sektor maritim;
  9. Revitalisasi kawasan Banten Lama dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian cagar budaya serta kearifan lokal;
  10. Penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan;
  11. Pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengelolaan sampah skala provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
  12. Evaluasi perencanaan pemanfaatan pengendalian tata ruang wilayah provinsi;
  13. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (bendungan, irigasi, dll).
C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
  1. Pembangunan 2.016 ruang kelas baru/168 unit sekolah untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK dari 66 ke 80, setara biaya 705 miliar;
  2. Pembangunan 1.563 ruang kelas baru atau 130 unit sekolah untuk jenjang SMP untuk meningkatkan APK dari 79 ke 90, setara biaya 550 miliar;
  3. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan strata 1 bagi 343 guru SMA dan 820 guru SMK;
  4. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan strata 1 bagi 7.832 guru SD;
  5. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan strata 2 bagi 500 guru SD, SMP, SMA, SMK;
  6. Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk 1.000 PAUD dan TK;
  7. Peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif bagi 110.996 guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK;
  8. Pembangunan 1.000 perpustakaan dan tempat uji kompetensi (TUK), setara biaya 100 miliar;
  9. Peningkatan prestasi siswa berbakat bagi 1.000 siswa SD, SMP, SMA, dan Sekolah berkebutuhan khusus;
  10. Peningkatan fungsi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai agama serta membentuk karakter yang berakhlaqul karimah.
D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
  1. Pengembangan rumah sakit umum provinsi menjadi rumah sakit rujukan regional;
  2. Pembangunan 77 Puskesmas baru untuk mencapai rasio 1 kecamatan 2 puskesmas;
  3. Penyediaan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya untuk wilayah terpencil dengan pemberian insentif bagi 440 dokter umum/gizi dan petugas kesehatan masyarakat;
  4. Peningkatan kapasitas regulasi di bidang pelayanan kesehatan;
  5. Peningkatan penyediaan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan 8 sumber air baku di kabupaten/kota.
E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
  1. Penciptaan iklim investasi melalui perbaikan perizinan, infrastruktur, regulasi tenaga kerja, fasilitasi sumber energi dan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan daya saing daerah;
  2. Pengendalian inflasi daerah;
  3. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan;
  4. Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata;
  5. Peningkatan tata kelola APBD untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta fungsi APBD dalam hal distribusi dan alokasi;
  6. Peningkatan kemampuan angkatan kerja untuk memasuki dunia kerja melalui peningkatan fungsi balai latihan kerja dan fungsi pendidikan formal lainnya.
 

VISI MISI & PROGRAM 
H. Rano Karno dan H. Embay Mulya Syarief

VISI : BANTEN BANGKIT, MAJU, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
  • Banten Bangkit adalah bagian dari semangat pembentukan Provinsi Banten yang disampaikan rakyat Banten untuk memperkuat, mengembangkan dan memajukan bangsa dan negara di era otonomi daerah. Oleh karena, seluruh lapisan masyarakat Banten mampu bangkit untuk melakukan percepatan pembangunan daerahnya sehingga mampu sejajar dengan provinsi lain dengan mengoptimalkan kekuatan potensi daerah yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkesinambungan;
  • Banten Maju adalah harapan untuk menjadi salah satu jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2011 ditandai dengan: kondisi sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan;
  • Banten Sejahtera adalah hakekat pembangunan dalam peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup serta memampukan masyarakat Banten secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, Banten Sejahtera dapat dicapai dengan memperkuat landasan dan peningkatan kinerja pada bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan, pemerintahan daerah, pengembangan kawasan dan wilayah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana dasar yang diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM yang cerdas, religius, dan berdaya saing menuju terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • Banten yang berlandaskan Iman dan Taqwa adalah persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang agamis, agar senantiasa berakhlak mulia dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
MISI
  1. Memantapkan pembangunan infrstruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
  2. Menciptakan ekosistem ekonomi yang sinergi antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif serta keberpihakan pada masyarakat;
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
  4. Memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kerjasama pembangunan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang;
  5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
PROGRAM UNGGULAN

A. Memantapkan pembangunan infrstruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
  1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi dengan pola pembangunan/pemeliharaan berkelanjutan;
  2. Mengembangkan kawasan ekonomi pesisir terpadu sebagai sabuk maritim;
  3. Membangun infrastruktur air bersih, persampahan, energi dan sistem transportasi untuk menjadikan Banten sebagi provinsi yang cerdas (smart provinsice).
B. Menciptakan ekosistem ekonomi yang sinergi antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif serta keberpihakan pada masyarakat
  1. Meningkatkan dan melindungi usaha ekonomi kerakyatan bagi petani, nelayan, dan UMKM;
  2. Mendorong dan memfasilitasi kewirausahaan pemuda dalam menciptakan kemandirian berbasis ekonomi kreatif;
  3. Memacu pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
  4. Mengembangkan produk unggulan daerah yang inovatif dan kompetitif dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan dukungan akses permodalan dan pendampingan.
C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
  1. Membangun Islamic Science Technopark yang terdiri dari Perpustakaan dan Museum Syech Nawawi Al-Bantani, Pusat Vokasional, Banten Islamic Center dan Pusat Pengembangan Teknologi;
  2. Mengembangkan Taman Budaya Banten sebagai ruang interaksi publik untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai jati diri dan kebudayaan Banten;
  3. Meningkatkan dan memperluas akses layanan SMA dan SMK yang bermutu dan relevan ditambah dengan pendidikan vokasi dan pemagangan;
  4. Meningkatkan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah Banten menjadi Rumah Sakit kelas A.
D. Memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kerjasama pembangunan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang
  1. Membangun sistem angkutan umum masal antar kabupaten/kota untuk memperkuat konektivitas ekonomi perkotaan dan perdesaan;
  2. Membangun kawsan wisata unggulan berorientasi internasional berbasis budaya dan pesona alam;
  3. Merevitalisasi fungsi-fungsi koordinasi pimpinan daerah dan antar kepala daerah dalam semangat banten bangkit.
E. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas
  1. Menegakkan pencegahan korupsi di pemerintahan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur pemerintahan daerah untuk menghadirkan Negara dalam memenuhi hak publik.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More