Buku Menyusuri Tanah Jawara

Kekayaan alam Indonesia sungguh luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Disana masih terdapat berbagai hal tersembunyi yang perlu dijelajah, perlu disusur, dan perlu dinikmati. Tidak terkecuali dengan wilayah Pulau Jawa bagian Barat dengan nama Banten, dikenal juga dengan tanah para jawara.

Anda pasti menemukan banyak hal-hal baru bila melakukan perjalanan ke tempat-tempat khusus ini, seperti Pulau Sanghyang dengan menyusuri hutan bakau dengan perahu, keindahan bawah lautnya, dan keramahan masyarakatnya. Taman Nasional Ujung Kulon adalah primadonanya wisata alam di Banten, menghadap Samudera Indonesia menjanjikan kelembutan pasir putihnya, berkemah di area ini sungguhlah pengalaman luar biasa, jauh dari kebisingan dunia dan menyatu dengan alam.

Masih banyak lagi pengalaman lain, rafting di Sungai Ciberang, pendakian Gunung Karang dan Anak Gunung Krakatau, bermain di Curug Putri dan Curug Gendang, beramah tamah dengan masyarakat Baduy dan lain sebagainya.

Buku ini merupakan cerita perjalanan bersama Banten Backpacker, Backpackers Indonesia, United Traveller, Kaskus Traveller, dan Kesbangpol X-Pedition.

Informasi Buku :
Penulis : Massaputro Delly TP.
Penerbit : Mujahid Press Bandung
Cetakan : Pertama, April 2016
vi + 112 halaman, 13 x 19 cm
ISBN 978-979-762-449-1

Dapatkan hanya di TOKOPEDIA


Penyesuaian Peraturan Gubernur Banten Tentang Hibah Tahun 2015

Dalam rangka pembinaan terhadap administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten. Atas dasar tersebut maka diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 pada tanggal 14 September 2015.

Pergub dapat diklik untuk diunduh.


BKN Mengeluarkan Beberapa Aturan Terkait Pengalihan Personel Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014


Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan berbagai peraturan per urusan. Hal ini sebagai pedoman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalihan urusan terkait Personel PNS-ASN.

Berikut beberapa Peraturan Kepala BKN terkait Pengalihan Personel:

  1. Peraturan Kepala BKN Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  3. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan Menjadi Pegawai Negeri SIpil Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
  5. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
  6. Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Suber Daya Mineral.

Untuk mendownload tinggal klik saja.


KPU Targetkan 77 Persen Pemilih pada Pilgub Banten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77 persen saat Pilgub Banten pada 15 Februari 2017. Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna mengatakan, target tersebut dicanangkan mengingat jumlah partisipasi pemilih pada Pilgub Banten sebelumnya yang mencapai 62 persen.

“Kita cukup optimistis dari pilgub yang lalu, apalagi ini banyak kandidat. Dari sisi itu akan berpengaruh untuk mendongkrak tingkat partisipasi dan semangat warga untuk datang ke TPS,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (14/3/2016).

Agus mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus mematangkan pesta demokrasi warga Banten dengan melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan KPU di delapan kabupaten/kota.

“Kita sudah siapkan sejumlah cara. Yang jelas, kita ingin melakukan sosialisasi tidak monoton. Kita akan buat sosialiaasi yang lebih menarik dengan lomba pembuatan jingle KPU dan aplikasi game,” tuturnya.

Sumber: okezone.com


Pilgub Banten Diprediksi Rawan Konflik

Pilgub Banten 2017 mendatang diprediksi rawan konflik, khususnya pada saat penghitungan suara. Hal itu dikarenakan saat ini persaingan antarcalon yang maju di Pilgub Banten 2017 cukup ketat.

"Terlebih pada saat agenda pendaftaran pasangan calon Gubernur Banten, masa kampanye dan pada saat penghitungan suara,” kata Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, kepada sejumlah awak media, Rabu (30/03/2016).

Pihaknya pun segera menyusun strategi pengamanan sehingga potensi konflik dapat diminimalisir sedini mungkin. "Pihak Kepolisian akan menetukan sasaran pengamanan, terhadap dinamika Pilgub 2017 mendatang," terangnya. Sedangkan terkait pengamanan di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Tangerang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

"Polda Banten hanya akan melakukan pengamanan di 13 kecamatan, di Kabupaten Tangerang yang masuk ke dalam wilayah hukum Polda Banten. Sedangkan, sisanya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk pengamanan Pilgub 2017 mendatang, dilakukan oleh Polda Banten dan Polda Metro Jaya," tegasnya.

Sumber: rimanews.com


Irna - Tanto Siap Dilantik Gubernur Banten

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36/2283/Otda tanggal 18 Maret 2016 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2011 - 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2016 - 2021.

Selain itu, dalam surat tersebut juga menyampaikan bahwa agar Gubernur Banten segera melaksanakan pelantikan terhadap Sdri. Hj. Irna Narulita, SE, MM dan Sdr. H. Tanto Warsono Arban, SE, ME sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Masa Jabatan 2016 - 2021.


BKN Mengeluarkan Peraturan Pelaksana Pengalihan Guru-Guru SMA/SLTA Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, oleh karena itu BKN telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupatenl/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Sebenarnya aturan ini sedikit terlambat dikeluarkan, karena berbagai tahapan telah dilakukan oleh Pemerintaha Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengalihan pegawai di lingkungan pendidikan menengah ini. Sudah dilakukan pendataan, inventarisasi, hingga validasi untuk hal tersebut. Silahkan dipelajari dan dipedomani.

Poin-poin penting dalam Peraturan Kepala BKN ini adalah:

  • Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah; dan
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
1) Pengawas Sekolah;
2) Kepala Sekolah;
3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
5) Pengelola Perpustakaan;
6) Pr,rstakawan; dan
7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
  • Pengalihan PNS :
  1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada poin (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
  6. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
  7. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI7.
  8. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada poin (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran terkait pengalihan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir kali dengan Surat Edaran Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan untuk lingkup Provinsi Banten telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-Pem/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Provinsi Banten.

Tetapi tak apalah, sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam rangka mempercepat pengalihan urusan pemerintahan ini, karena memang dirasa proses pengalihan pendidikan menangah ini membutuhkan konsentrasi lebih.

Berkas-berkas di atas dapat di download dengan mengkliknya.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More