Menwa Mahabanten: Pelopor Generasi Muda Berakhlak Tinggi


Dalam meningkatkan nilai etika maupun moral para kaum remaja khususnya di Kota Serang, Menwa Mahabanten menggelas seminar nasional yang bertajuk Aktualisasi Moral dan Etika Politik Demokrasi Pancasila di kampus IAIN Serang, Selasa (19/7). Adapun dilaksanakannya seminar nasional ini bertujuan untuk meningkatkan lagi nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan remaja khususnya pelajar.

Sekitar 180 peserta menghadiri seminar nasional ini. Selain para undangan, hadir pula beberapa tokoh seperti Danmenwa Mahabanten Nana Sukmana Kusuma, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Herry Mulyadi, SH selaku Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, selaku keynote speech dari Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Kasisten Korem 064/MY Letkol Inf Drs. Sutanri Munawi, dan Prof. Dr. Amrai Arief selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia.

Adapun tujuan lainnya seminar nasional ini adalah agar pemuda Indonesia paham pentingnya memiliki moral maupun etika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan mereka bernegara. Dengan masuknya era globalisasi membuat kaum muda meragukan pentingnya memiliki moral dan etika.

Amrai Arief bilang, berdasarkan pada pengalaman, pemuda melupakan pilar-pilar penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. BUkan hanya itu, untuk membawa perubahan untuk Negara ini, bukan hanya dilihat dari jabatan dan pendidikan saja tapi juga dilihat dari lingkungannya.

"Memang tidak dipungkiri, hampir kebanyakan orang menganggap untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki keturunan dari keluarga yang berpolitik. Namun orang biasa juga bisa," kata Amrai saat ditemui BM kemarin.

Senada dengan Amrai, Sutanri Munawi mengatakan, seminar nasional ini merupakan awal majunya pergerakan bangsa Indonesia terutama di kalangan pemuda, memang tidak bisa dipungkiri, hampir rasa ingin tahu para pemuda lebih tinggi dibandingkan mereka mau berbuat hal yang berguna bagi dirinya. Contohnya saja untuk UUD 1945, hampir para pemuda Indonesia, lupa akan isi dari undang-undang tersebut. Tapi bila kita liat lebih dalam lagi, dukungan dari pihak keluarga maupun lingkungan mendukung jalannya perubahan khususnya di negara Indonesia. 

"Para pemuda tidak perlu lagi melihat perkembangan negara lain, namun mereka harus mampu mengembangkan isi dari 4 pilar yang terdapat di negara Indonesia, yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," tambah Sutanri.

Usep sopwanudin menambahkan, acara seminar ini merupakan agenda rutin yang sering kita lakukan setiap tahunnya. Namun untuk tahun ini acara seminar ini melingkupi berbagai jajaran penting khususnya memberikan materi untuk para undangan maupun para peserta. Dan lebih penting lagi, di kalangan pelajar pun harus ditanamkan jiwa etika dan moral politik yang berdasarkan pada Pancasila," imbuhnya.


Sumber : Harian Banten Raya, Kamis 19 Juli 2012, Halaman 12.


Menwa Mahabanten Menyelenggarakan Seminar Nasional Aktualisasi Pancasila

Dalam rangka turut serta mensosialisasikan kembali nilai-nilai kandungan dari dasar Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia - Pancasila, Komando Resimen Mahasiswa Mahabanten (Menwa Mahabanten) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Aktualisasi Moral dan Etika Politik Demokrasi Pancasila". Bertempat di Aula Prof. Sjadeli Hasan IAIN "Sultan Maulana Hasannudin" Banten seminar ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012, dibuka oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Herry Mulyadi, SH mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Dalam kesempatan ini, Komandan Resiman Mahasiswa Mahabanten, Nana Sukmana menyampaikan bahwa arti penting dari peran Menwa khususnya, dan generasi muda umumnya untuk turut serta melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. "Bahwa bendera kita bukan Merah Putih lagi, tetapi sudah berubah menjadi abu-abu, sudah waktunya kitalah yang membuat dan mewarnainya kembali menjadi Merah Putih," demikian tandas Komandan Menwa Mahabanten dalam rangka menekankan arti penting kesadaran bela negara dan demokrasi Pancasila.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Herry Mulyadi, SH sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Banten. Beliau menyatakan sangat bangga masih ada generasi muda yang peduli dengan Pancasila ditengah-tengah masyarakat dewasa ini sudah melupakan asas negara Pancasila. "Perlu penanaman 4 pilar kebangsaan pada generasi muda, khususnya mahasiswa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara," demikian sambutannya.

Dalam Seminar ini, narasumber yang hadir dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf Banten, dan Yayasan Alumni Menwa Angkatan XII.




Menwa Yon I/GT Mahabanten Menyelenggarakan Seminar Regional, Tema "Problematika BBM Bersubsisi"

Bertempat di Aula Prof. Sjadeli Hasan IAIN "Sultan Maulana Hasannudin" Banten, telah berlangsung Seminar Regional yang bertema "Problematika BBM Bersubsisi". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa (Menwa) Batalyon I/Garuda Tama Mahabanten bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa dan Masyarakat Tegal (HIKMAT).

Dalam sambutan Panitia Penyelenggara, Hikmat Kurniawan, S.Pd.I selaku Komandan Batalyon I/GT Menwa Mahabanten menyatakan bahwa seminar ini diselenggarakan dalam rangka memahami tentang pro dan kontra BBM Bersubsidi, solusi perlu atau tidaknya BBM Bersubsidi, serta diharapkan seminar ini menghasilkan rekomendasi terhadap Pemerintah berkaitan dengan problemarika BBM bersubsidi.

Selanjutnya, Nana Sukmana selaku Komandan Menwa Mahabanten pada saat membuka acara seminar ini juga menyatakan bahwa Seminar ini sangat bagus ditengah gejolak kehidupan masyarakat. Wacana Pemerintah menaikkan harga BBM akibat dari dikuranginya subsidi BBM perlu disikapi bersama dengan arif dan bijaksana.

Dalam seminar ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diwakili Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Massaputro Delly selaku pemateri menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa Badan Kesbangpol Banten disini mempunyai peran dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan sosial, sehingga gejolak apapun yang terjadi pada masyarakat, termasuk permasalahan BBM. Dalam materinya disebutkan bahwa terdapat beberapa negara dengan harga BBM termurah di dunia. Sesuai rilis dari Perusahaan Asuransi Staveley Head yang berkedudukan di Inggris, Venezuela menempati urutan pertama dengan BBM termurah, seharga Rp 585,- bila di kurs kan dengan rupiah, selanjutnya Turkmenistan Rp 936, Nigeria Rp 1.170, Iran Rp. 1.287.

"Saat ini Indonesia telah menjadi Net Importer untuk BBM" tegas Delly. Indonesia menjadi net importer BBM dengan kebutuhan BBM 1,3 juta barel/hari, sedangkan kapasitas produksi hanya 900 ribu barel/hari, sehingga diperlukan impor sebesar 400 ribu barel/hari, demikian disampaikan.

Selanjutnya, diutarakan beberapa langkah Pemerintah dalam bidang energi ini, salah satunya adalah kebijakan penghematan BBM dan Listrik:
  1. Larangan penggunaan BBM jenis premium untuk kendaraan dinas instansi pemerintah untuk Jabotabek, selanjutnya Jawa Bali;
  2. Larangan penggunaan BBM bersubsidi jenis minyak solar (Gas Oil) untuk mobil barang kegiatan perkebunan dan pertambangan;
  3. Pengendalian volume BBM bagi PLN sesuai asumsi APBN;
  4. Mempercepat konversi BBM ke Bahan Bakar Gas, dimulai dari Jawa;
  5. Kampanye Gerakan Hemat Energi.

Kebijakan ini sebagai upaya pengendalian penggunaan BBM, konversi BBM ke BBG, dan juga penghematan listrik, dalam jangka panjang dapat membantu mengurangi pemborosan energi.




Merasa Tidak Diakomodir di kantor Badan Kesbangpol Banten, Puluhan LSM Ngamuk

Serang - Puluhan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengamuk di kantor Badan Kesbangpol Provinsi Banten, di KP3B Curug Kota Serang. Pasalnya, amukan para LSM tersebut disebabkan karena tidak diakomodir dalam kegiatan pembinaan karakter kebangsaan empat pilar, dan mereka pun menuding Badan Kesbangpol Provinsi Banten pilih kasih dalam menentukan lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut bermula saat mereka diundang ke kantor Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk melakukan audensi terkait kegiatan pembinaan karakter kebangsaan yang ada di badan tersebut. Namun saat sudah berada di ruang audensi, pihak Kesbangpol tidak kunjung datang ke ruang audensi.

Sehingga, itupun sontak membuat para Ketua LSM kesal dan langsung keluar dari ruang audensi, dan mereka pun sempat memasuki ruang Kepala Badan Kesbangpol Banten, Ubaidillah dengan meluapkan emosinya ke Kepala Badan.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Banten, Massaputro Delly mengungkapkan, kendati adanya kecemburuan sosial dari LSM yang tidak dilibatkan dalam kegiatan, pihaknya akan tetap merealisasikan kegiatan pembinaan karakter kebangsaan, karena anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp 160 juta dari APBD Banten Tahun 2012 untuk sepuluh kegiatan.

"Intinya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan Kesbangpol. Jadi, meskipun adanya kecemburuan sosial tetap kita laksanakan, karena yang punya kegiatan itu Kesbangpol,' tegasnya kepada Swara Banten, kemarin.

Delly melanjutkan, pada prinsipnya ini adalah kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Banten, bukan sebagai subsidi ataupun bantuan hibah terhadap LSM, organisasi wartawan, maupun organisasi kepemudaan (OKP). "Kegiatan ini adalah yang melaksanakan Kesbangpol, bukan dalam bentuk subsidi ataupun bantuan hibah yang dikira para LSM itu," tandasnya.

Adapun dari 10 organisasi tersebut, Delly menjelaskan, yang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan karakter kebangsaan empat pilar tersebut yakni salah satunya untuk perwakilan dari ormas, pihaknya melibatkan ormas Laskar Merah Putih (LMP). "Sedangkan untuk organisasi wartawan kita melibatkan dari Aliansi Jurnalis Banten (AJB)," kata Delly.

Sementara itu, salah satu Ketua LSM, Zulkifly (LSM GASAK) mengaku bahwa Badan Kesbangpol Banten telah pilih kasih menentukan lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan karakter kebangsaan. Ia pun menuding, Kesbangpol telah melakukan praktek adu domba antar lembaga LSM di Banten.

"Kita akan terus melakukan protes kepada pihak Kesbangpol. Karena. ini sebagai rencana adu domba bagi LSM Banten yang dilakukan pihak Kesbangpol. Intinya, kami anggap Kesbangpol tidak dewasa, dengan cara seperti ini yang mengajarkan kepada para LSM khususnya di Banten ini," tegasnya.


Sumber : Swara Banten, 16 Juli 2012, Hal: 15.


Formulir Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 di Provinsi Banten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri No. 33 Tahun 2012 diterbitkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Perlu diketahui bahwa Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Menindaklanjuti Permendagri No.33 Tahun 2012 tersebut, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakat Badan Kesbangpol Provinsi Banten selaku pelaksana pengolah dan verifikasi pendaftaran ormas dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Terdaftar telah menyempurnakan formulir pendaftaran ormas pada Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Formulir ini dapat di download dan diperbanyak sehingga dapat memudahkan Pengurus Ormas untuk mendaftarkan diri baik bagi Ormas baru maupun perpanjangan Surat Keterangan Terdaftarnya.

Adapun persyaratan pendaftaran tersebut yaitu:


1.    Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua dan Sekretaris;
2.     Akta pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
3.     Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
4.     Tujuan dan program organisasi;
5.    Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas/Muswil/Musyawarah Tertinggi dalam organisasi tersebut;
6.      Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya;
7.      Pas foto pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
8.      Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
9.  Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh Camat Setempat (Asli);
10.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;
11.     Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (Permanen);
12.  Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas atau dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak  atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
13.     Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa:
a.       Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
b.      Tidak terjadi konflik kepengurusan;
c.   Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel  yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
d.      Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
e.  Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang di serahkan; dan
g.      Tidak akan melakukan penyalahgunaan surat keterangan terdaftar (SKT).
14.  Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
15.  Rekomendasi dari kementerian atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
16.  Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja;
17.   Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
 

Download : 
  1. Formulir Pendaftaran Ormas di Provinsi Banten.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  3. Lampiran Permendagri No.33 Tahun 2012.


LSM Banten meminta Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dibatalkan

Serang – Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten, Kamis (14/7) mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten untuk audien mempertanyakan Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2012 dengan anggaran Rp. 165 Juta berbentuk sosialisasi yang hanya melibatkan 10 LSM dan Ormas pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat.

Pada audien tersebut, mereka meminta kepada Sub Bidang Organisasi Masyarakat untuk membatalkan Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Juli ini.

Dalam audien, mereka diterima diaula rapat Badan Kesbangpol Provinsi Banten oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Heri Mulyadi, SH didampingi Kasubid Organisasi Masyarakat, Massaputro Delly.

Menyikapi Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2012 yang hanya melibatkan 10 LSM dan Ormas pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat, Ketua LSM Gerakan Aksi Sikat Korupsi (GASAK), M. Zulkifli meminta Badan Kesbangpol Provinsi Banten harus bijak dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan organisasi, karena kalau tidak akan terjadi perselisihan diantara LSM dan Ormas.

“Kami minta Bapak harus bijak dalam memilih atau menentukan Organisasi yang akan melaksanakan program, karena, bila tidak, cenderung akan mengadu domba antar lembaga. Jadi saya minta program ini dipending atau lebih baik dibatalkan,”cetusnya.

Selain itu, Bang Zul panggilan akrab M. Zulkifli meminta Kesbangpol bersikap dewasa sebelum didewasakan oleh LSM di Banten yang berjumlah 305.

Senada dikatakan Ketua LSM GEMPUR, Mulya meminta sebelum Kesbangpol membuat program harus mengundang dan duduk bersama dengan LSM dan Ormas yang terdaftar untuk agar tidak salah sasaran.

“Bapakkan tau, bahwa di Banten ada tiga ratus LSM lebih, sebelum melaksanakan program itu harus disosialisasikan kepada kami, tapi kenapa kami tidak diundang atau dikumpulkan dalam membicarakan program yang melibatkan LSM atau Ormas,”ujarnya.

Mulya menambahkan, dalam program itu bukan hanya sosialisasi, tapi ada peningkatan SDM kelembagaan, tapi tidak dilaksanakan oleh pihak Kesbangpol Banten.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Heri Mulyadi, SH mengatakan, kami disini mempunyai kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya adalah sosialisasi untuk memberdayakan kelembagaan dengan bermuara menciptakan kondusifitas.

Untuk kemaslahatan dan persatuan, Heri menyatakan program ini dibatalkan agar tidak terjadi perselisihan diantara LSM dan Ormas di Banten.

“Demi kesatuan dan persatuan, sesuai dengan visi kita, Kesbangpol menciptakan Banten aman, damai dan bersatu, maka program tersebut dibatalkan,”tegasnya. 



Kesbangpol Perketat Pengawasan Ormas

Serang - Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ubaidilah akan memperketat pengawasan lembaga kemasyarakatan seperti organisasi mayarakat (ormas), Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) maupun yayasan. Pengawasan yang akan dilakukan oleh Kesbangpol yaitu dengan melakukan data verifikasi, baik secara adminstratif maupun faktual, atau langsung meninjau ke lapangan. 

Kami akan awasi terus keberadaan lembaga kemasyarakatan tersebut, mulai dari kegiatan sampai mengaudit keuangannya, ujar Ubaidilah, akhir pekan kemarin. Dikatakannya, saat ini lembaga kemasyarakatan yang tercatat di Kesbangpol Provinsi Banten jumlahnya mencapai 700, terdiri dari 280 LSM, 300 Ormas, dan sisanya adalah yayasan. Menurut Ubaidilah, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Saya tidak tahu persis berapa persen jumlah kenaikannya, namun yang jelas peningkatan tersebut bukan karena persyaratan mendirikan lembaga kemasyarakatan itu diperlonggar, ujar dia, seraya menambahkan bahwa kesbangpol juga tidak membatasi jumlah organisasi kemasyarakatan, selama dalam pendiriannya tidak menyalahi aturan. 

Ketika ditanya terkait banyaknya lembaga kemasyarakatan yang sering melakuan aksi demonstrasi, bahkan sampai anarkis, Ubaidilah mengatakan itu merupakan tupoksi dari aparat kepolisian. Terpenting, LSM atau Ormas harus mempunyai izin dari Kesangpol ketika akan melakukan aksi tersebut. Kami juga akan terus melakukan sosialisasi beserta penyuluhan ke setiap lembaga, agar hal-hal yang diresahkan masyarakat tidak terus berulang, tegasnya. 

Ditambahkan, upaya lain dalam menyiasati tidak adanya lembaga masyarakat yang bodong, dalam waktu dekat Kesbangpol juga merilis daftar-daftar nama lembaga itu kepada masyarakat umum. Masyarakat jelas harus mengetahui mana saja lembaga yang ilegal dan mana yang mempunyai SKT dari kami. Mudah-mudahan dengan cara ini, tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan keberadaan lembaga kemasyarakatan ini, pungkasnya



Cegah Peyimpangan Paham Radikalisme, Badan Kesbangpol Banten Gelar Sosialisasi

TANGERANG - Kamis, 5 Juli 2012 - Guna mencegah terjadinya penyimpangan aliran dan penyebaran negara islam indonesia (NII). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi penguatan wawasan kebangsaan di Gedung Serbaguna Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang.

Acara yang dihadiri sekitar 200 orang, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa dan Pelajar se Tangerang ini menghadirkan pembicara Nasir Abas, Mantan pengurus Jamaaah Ilsamiyah (JI) dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ubaidilah AS mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyrakat terhadap langkah-langkah pencegahan penyebaran NII dan aliran serta pemahaman yang menyimpang di Provinsi Banten ini.

"Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan semua lapisan masyrakat dapat meningkatkan kesdaran berbangsa dan bernegara, serta mempertahankan dan memperkokoh kesatuan bangsa," ujarnya.

Jika tidak dilakukan upaya-upaya sedini mungkin, dikhawatirkan penyebaran paham serta aliranm yang menyimpang akan marak terjadi di Provinsi Banten ini. Apalagi Tangerang sebagai gerbang negara RI yang menghubungkan ke seluruh negara-negara di dunia, akan rentan terjadinya penyebaran penyimpangan paham dan aliran yang menjurus kepada perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami selaku aparat pemerintah, bekerjasama dengan aparat kemanan yang tergabung dalam Satgas Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk mensosialisaikan wawasan kebangsaan ini," tuturnya.

Satgas yang terdiri dari Kesbangpol, Ulama, Polisi, Kodim, dan elemen masyarakat lainnya, tentu berkewajiban untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan untuk keutuhan NKRI. "Ini kewajiban kita bersama untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI," tukasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Mathlaul Anwar Provinsi Banten KH Zaenal Abidin Sujai mengatakan, di Banten khususnya di Tangerang penyebaran NII maupun paham dan aliran lainnya, tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Mengingat kota yang menjadi favorit kaum urban, sulit terkontrol pertumbuhan NII maupun aliran lain tersebut.

"Pemerintah maupun masyrakat tentunya perlu waspada terhadap perkembangan NII dan aliran serta paham lain di Tangerang ini. Karena keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta kedekatan dengan Ibukota Jakarta, akan semakin mudah penyebaran organisasi yang mengarah kepada tindakan radikalisme ini," tuturnya.

Menurut Zaenal, guna menangkal radikalisme tersebut, tentunya unsur pemerintah, unusr keamanan serta unsur masyarakat perlu bahu-membahu, untuk menyampaikan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. "Paling tidak kita harus waspada terhadap penyebaran paham radikalisme ini," tukasnya.



Badan Kesbangpol Banten Akan Tertibkan LSM Pemeras

SERANG, BP – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten akan membekukan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbukti melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap instansi-instansi pemerintahan, serta merugikan masyarakat.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Ubaidillah usai Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, di Gedung Korpri, Kota Serang, Jumat (8/6).

“Peran LSM adalah melakukan pengawasan, bukan malah mengintimidasi dan melakukan pemerasan yang merugikan masyarakat atau Negara. Jika terbukti melanggar, maka akan kita bekukan Surat Keterangan Terdaftarnya,” tegas Ubaidillah.

Ia mensinyalir LSM atau organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan LSM liar atau belum terdaftar. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada LSM tersebut agar mendaftarkan lembaganya untuk mendapatkan pembinaan terkait aturan-aturan sebuah LSM.

“Fungsi yang disalahgunakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga akan menghancurkan citra LSM itu sendiri,” ujarnya.

Ubailillah mengaku, saat ini pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait banyaknya LSM yang melakukan tindakan di luar batas.  Untuk itu, katanya, Badan Kesbangpol Banten akan segera melakukan penertiban terhadap LSM-LSM liar atau tidak memiliki SKT.

“Kami akan cek ormas mana saja yang tidak terdaftar dengan menelusuri keberadaan kantornya, atribut yang digunakan hingga pergerakannya. Jika semuanya terbukti di luar koridor yang telah ditentukan, maka LSM atau ormas tersebut disebut liar dan harus ditertibkan,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, lanjut Ubaidillah, saat ini organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar di Kesbangpol Banten berjumlah 667 lembaga. Terdiri dari 254 ormas, 302 LSM dan sebanyak 61 yayasan dan lembaga nirlaba lainnya.



Badan Kesbangpol Provinsi Banten Adakan Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2012

Serang, 8 Juni 2012 - Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di miliki oleh setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di jamin dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila hal tersebut tertuang di pasal 28 yang menyatakan bahwa,” kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dsb di tetapkan oleh UUD ”.

Berdasarkan hal tsb setiap orang berhak membuat / mendirikan atau menyampaikan aspirasinya melalui sebuah organisasi / lembaga perkumpulan. Berkenaan dengan hal tsb di atas maka Badan KESBANGPOL Provnsi Banten melaksanakan kegiatanya pada 08 Juni 2012 bertempat di Gedumg Korpri Serang dengan Tema ,” SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012, “ Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini merupakan rencana kegiatan T. A 2012 tidak terlepas dengan paradikma yang telah di tetapkan dalam dokumen rencana strategis yang mencakup peningkatan kemitraan antara pemerintah dan ORKEMAS serta LSM di Provinsi banten. 

Tujuanya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi antara LSM , ORMAS dengan Pemerintah daerah setempat dalam rangka memahami arti kehidupan Berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Acara ini di buka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten H. Ubaidillah bersama perwakilan dari kemendagri yang sekaligus menjadi Nara sumber Drs. Bahtiar MSi, Kabid Hubtarga Badan Kesbangpol Provinsi BAnten Herry Mulyadi, SH, dan Kasubid Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Banten Massaputro Delly TP. Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam kesempatan ini mengundang ORMAS dan LSM serta para Wartawan se Provinsi banten yang hadir sebanyak 150 orang.



Diduga Kampanye Terselubung, Kepala Badan Kesbangpol Diperiksa Panwaslu Banten

SERANG (Pos Kota) – Rabu, 24 Agustus 2011 - Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Asmudji diperiksa Panwaslu Banten. Pemeriksaan terhadap pejabat yang pernah ditugasi menjadi Pjs Walikota Serang dan Bupati Pandeglang ini, terkait laporan gabungan LSM Banten tentang dugaan kampanye terselubung yang dilakukan incumbent. Dalam pemeriksaan tersebut Asmudji kapasitasnya sebagai terlapor.

Berdasarkan pengakuan Asmudji kepada Panwaslu, bahwa pihaknya mengaku tidak tahu adanya pembagian bingkisan yang berisi sarung, sajadah ataupun kalender bertanda gambar incumbent.

Namun Asmudji membenarkan jika acara tersebut merupakan acara Kesbangpol tentang penguatan kelembagaan untuk LSM. Saat itu memang yang menjadi pembicara tunggal adalah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

“Ketika saya masuk aula di Hotel Ratu memang peserta sudah membawa bingkisan tapi saya tidak tahu bingkisan itu dari mana, begitupun isi bingkisan itu saya tidak tahu,” kata Asmudji.

Namun, menurut Asmudji, dirinya kemudian diberitahu dari stafnya yang ternyata juga menerima bingkisan tersebut, bahwa  isi bingkisan itu berupa sarung, sajadah dan kalender bergambar Ratu Atut Chosiyah

“Terus terang saja, saya tidak tahu adanya pembagian bingkisan itu tapi saya akui acara itu adalah acara saya acara Kesbangpol,” aku Asmudji.

Meski begitu, Asmudji  mengakui bahwa usai acara pihaknya memberikan uang untuk transportasi peserta kepada setiap peserta. “Tapi pemberian uang memang untuk transport dan sudah dianggarkan oleh panita dan bukan berniat macam-macam,” imbuhnya.

Sabihis, Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Banten mengatakan masih terus mendalami kasus bagi-bagi alat peraga kepada puluhan LSM di Hotel Ratu beberapa waktu lalu.

“‘Kami masih terus dalami kemungkinan dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi kepada Ratu Atut Chosiyah,”kata Sabihis di kantor Panwas, Rabu (24/8) seraya menyatakan sesegara mungkin pihaknya akan melakukan pleno hasil tindak lanjut dari kasus curi start.



Badan Kesbangpol Provinsi Banten Terbitkan Ratusan SKT

13 Februari 2011 - Hingga akhir Desember 2010 lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada 163 Organisasi Kemasyarakatan (ormas), 194 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 42 Yayasan. Seluruh ormas dan lembaga nirlaba lainya tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota di Banten.

“Jumlah riil dilapangan mungkin bisa mencapai dua kali lipat, namun karena mereka belum mendaftarkan lembaganya jadi yang terdaftar baru ada segitu,” kata Massaputro Delly, Kasubid Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Banten, kemarin, di ruang kerjanya.

Dikatakan Delly, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1986 Bab II pasal 5 tertulis organisasi kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan ruang lingkup ormas yang bersangkutan.

“Sesuai aturan, pemberitahuan kepada pemerintah juga disesuaikan dengan ruang lingkup ormas. Jika ormas tingkat nasional disampaikan oleh pengurus pusat ke Mendagri, bagi ormas yang ruang lingkupnya provinsi disampaikan ke Gubernur dan ormas yang ruang lingkupnya di Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Bupati/ Walikota dan seterusnya,” katanya seraya mengatakan pemberitahuan keberadaan ormas, LSM dan Yayasan disertai dengan AD/ART organisasi, susunan pengurus dan program kerja.

Menurut Delly, dengan terdaftarnya lembaga ormas, lsm dan yayasan secara otomatis mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah maupun peluang kerjasama. “kerjasama dimaksud tentunya kerjasama positif dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat,” imbuh Delly.

Disebutkan oleh Delly bahwa pada tahun 2010 lalu, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol adalah memberikan bimbingan teknis kepada ormas dan LSM agar lembaga dimaksud dapat lebih meningkatkan tupoksinya masing-masing.

“Tahun 2010 lalu, kami menyelenggarakan bintek untuk tiga angkatan. Masing-masing angkatan terdiri dari 50 orang peserta dari perwakilan masing-masing ormas dan LSM,” katanya.



Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More