Kemendagri Siap Bubarkan Inspektorat dan Badan Kesbangpol

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membubarkan keberadaan dua institusi di daerah yakni  Dinas Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan, yang dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara serta tren konflik sosial di tanah air yang terus meningkat secara signifikan. Sesuai revisi UU No. 32/Tahun 2004 tentang Pemda, Kemendagri mengusulkan dua institusi di daerah yakni Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan statusnya ditingkatkan menjadi institusi di pusat saja dan tidak ada lagi di daerah.

"Keberadaannya dibawah kendali Kemendagri, termasuk pengisian personel di daerah harus mendapat persetujuan Mendagri, " ujar Gamawan Fauzi di sela-sela  Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik (Rakornas Kesbangpol) di Jakarta, Selasa (25/9).
"Tren konflik sosial semakin meningkat pada tahun ini mencapai 89 kasus hingga Agustus. Seharusnya konflik sosial itu bisa didektesi secara dini oleh Kesbangpol, bukan sebaliknya kasusnya dibiarkan lalu jadi membesarkan baru dipadamkan, lebih ketika masih kecil dipadamkan. Karena itu, terkait ketertiban dan keamanan akan dibawa kendali Kesbangbol Kemendagri," kata Gamawan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus. Beberapa penyebab konflik, sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial.  Berbagai konflik sosial itu, kata Mendagri diperlukan sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini semua potensi konflik.

Gamawan mengatakan aparat di tingkat kabupaten ataupun kecamatan seharusnya bisa memadamkan api konflik selagi masih kecil. Sebab banyak konflik besar  disebabkan konflik sepele. Konflik-konflik yang terjadi di daerah, seharusnya bisa dipadamkan sebelum membesar. Gamawan memberi contoh mengenai persoalan ajaran agama yang berpotensi terus menciptakan konflik.

Gamawan mengaku heran suatu daerah sering terjadi konflik, seakan-akan tidak ada upaya pencegahan dalam menangani konflik tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar setiap wilayah membuat peta konflik per kecamatan dan berbagai masalah yang belum terselesaikan akan diingatkan untuk segera menyelesaikannya. "Camat atau kepala daerah hendaknya membuat peta potensi konflik. Sebab yang terjadi sekarang, setelah api konflik itu membesar baru semua kaget," katanya.

Menyoal likuidasi institusi Ispektorat Pengawasan di daerah, Gamawan menegaskan pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap pemerintah daerahnya seringkali kurang optimal dan kerap dioptimal oleh kepala daerahnya.

"Bagaimana mungkin pengawas yang diangkat daerah akan mengawasi daerahnya. Nah, hal-hal seperti ini kita evaluasi, harusnya pengawas itu ya dari pusat agar maksimal sehingga menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Kesbangpol di daerah malah digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah. Kemendagri membantah tudingan bahwa pihaknya otoriter.

“Ketika organ itu (kesbangpol, red) ada di daerah, tidak optimal jalankan tugas pemerintah pusat yaitu pemerintahan umum,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan yang sering disapa Djo, Rabu (7/3), di Gedung Kemendagri.

Untuk itu, kata dia, satu-satunya jalan mengoptimalkan fungsi kesbangpol adalah mengembalikannya menjadi alat pemerintah pusat.

Menurut Djohan, selama ini fungsi kesbangpol malah dimanfaatkan pemda untuk kepentingan politik lokal. Kesbangpol di tangan pemerintah daerah, kata dia, diarahkan hanya untuk pembinaan parsial lokal, misalnya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pembinaan kepala daerah.

“Kesbangpol lebih dimanfaatkan menjadi alat politik lokal oleh kepala daerah. Padahal kan bukan itu,” kata Djohan.

Dia menambahkan, hanya penyelenggaraan pemerintahan umum yang akan dijalankan perangkat pemerintah pusat di daerah.

Menurutnya, yang akan diserahkan pada perangkat pemerintah pusat di antaranya pembinaan kesatuan bangsa, ideologi bangsa. “Kalau di pemda tidak berjalan efektif. Kita membina kesatuan bangsa, ideologi bangsa. Tidak dipikirkan oleh dia (pemda-red),” ia menjelaskan.

Menepis

Dia membantah tudingan otoriter terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan demokratis, tugas pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemda. Salah satu tugas pemerintah pusat yang tidak didesentralisasi, kata dia adalah fungsi pemerintah umum. “Politik dalam negeri, pemerintahan umum kan tidak didesentralisasi,” ujarnya.

Soal aparat, kata dia, pemerintah pusat tidak akan secara khusus “menanamkan” orangnya di daerah untuk mengisi fungsi kesbangpol tersebut. Dia mengatakan, aparat tetap akan diisi oleh aparat di pemda yang telah ada sekarang. Hanya, katanya, pusat akan memberi pelatihan dan pendidikan khusus.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah akan mengembalikan fungsi kesatuan bangsa, politik dan pengawasan daerah ke pemerintah pusat. Kedua fungsi tersebut akan menjadi perangkat dekonsentrasi Kemendagri.

“Tugas-tugas kesatuan bangsa, politik (kesbangpol) dan pengawasan tetap di bawah kendali gubernur, tapi merupakan perangkat pusat seperti dulu (sebelum otonomi daerah-red). Semacam dekonsentrasi di daerah,” kata Gamawan, Jumat (2/3).

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso mengatakan, pemindahan fungsi kesbangpol itu tidak menjawab persoalan kebangsaan yang selama ini mendera Indonesia.

Ia menilai, pengambilalihan fungsi kesbangpol oleh pemerintah pusat adalah pola pikir rezim otoriter. “Mereka (pemerintah) tidak bisa menangkap bagaimana menyatukan Indonesia dalam konteks cara berpikir liberal,” ujar Purwo, Selasa

Sumber: http://www.kemendagri.go.id, http://inspektorat-lamsel.blogspot.com


1 komentar:

DINA SHOP mengatakan...

DINA SHOP : Barang yang Kami Tawarkan Semuanya Barang Asli Original Garansi Resmi Distributor dan Garansi TAM .
Semua Produk Kami Baru dan Msh Tersegel dLm BOX_nya.
BERMINAT HUB-SMS:0896-9198-6257 ATAU KLIK WEBSET RESMI KAMI http://www.dina-shop7.blogspot.com/
BlackBerry>Samsung>Nokia>Apple>Acer>Dell>Nikon>DLL

Dijual

Ready Stock !
BlackBerry 9380 Orlando - Black
Rp.900.000,-

Ready Stock !
BlackBerry Curve 8520 Gemini
Rp.500.000,-

Ready Stock !
BlackBerry Bold 9780 Onyx 2
Rp.800.000,-

Ready Stock !
Blackberry Curve 9320
Rp.700.000,-

Ready Stock !
Samsung Galaxy Tab 2 (7.0)
Rp. 1.000.000

Ready Stock !
Samsung Galaxy Nexus I9250 - Titanium Si
Rp.1.500.000,-

Ready Stock !
Samsung Galaxy Note N7000 - Pink
Rp.1.700.000

Ready Stock !
Samsung Galaxy Y S5360 GSM - Pure White
Rp.500.000,-

Ready Stock !
Nokia Lumia 800 - Matt Black
Rp.1.700.000,-

Ready Stock !
Nokia Lumia-710-white
Rp. 900.000,-

Ready Stock !
Nokia C2-06 Touch & Type - Dual GSM
Rp.450.000,-

Ready Stock !
Nokia Lumia 710 - Black
Rp. 900.000,-

Ready Stock !
Apple iPhone 4S 16GB (dari XL) - Black
Rp.1.200.000,-

Ready Stock !
Apple iPhone 4S 16GB (dari Telkomsel)
Rp.1.200.000,-

Ready Stock !
Apple iPod Touch 4 Gen 8GB
Rp.700.000

Ready Stock !
APPLE iPod Nano 8GB - Pink
Rp.500.000,-

Ready Stock !
Acer Aspire 4752-2332G50Mn Core i3 Win7 Home
Rp 1.300.000

Ready Stock !
Acer Aspire S3-951-2364G34iss
Rp. 1.200.000,-

Ready Stock !
Acer Aspire 5951G Core i7 2630 Win 7
Rp. 2.500.000,-

Ready Stock !
Acer Aspire 4755G Core i5 2430 Win 7 Home Premium Green
Rp. 2.500.000,-

Ready Stock !
Nikon D7000 kit 18-105mm
Rp.1.700.000

Ready Stock !
Nikon D90 Kit 18-105mm Vr
Rp 1.300.000

Ready Stock !
Nikon Coolpix L 120 Red
Rp. 900.000

Ready Stock !
Nikon Coolpix P 500 Black
Rp 1.000.000

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More