Sosialisasi Implementasi UU 23/2014 bagi SKPD Provinsi Banten

Dalam rangka memberi pemahaman secara konfrehensif bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten kembali menyelenggarakan sosialisasi implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Latar belakang penyelenggaraan ini menitik beratkan pada implementasi pengalihan kewenangan urusan pemerintahan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/235/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Acara sosialisasi dipimpin langsung oleh Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten, Bapak Drs. H. Takro Jaka Rooseno dan pembicara tunggal ibu DR. Kurniasih, SH, M.Si selaku Direktur Urusan Pemerintah Daerah Wilayah I Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Berikut intisari pemaparan yang disampaikan oleh ibu DR. Kurniasih, SH, M.Si antara lain:

  1. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi peralihan kewenangan urusan pemerintahan, hal ini perlu segera dilakukan peralihan kewenangan tersebut, bukan dengan MoU (kesepakatan kerjasama) karena Pemerintah Daerah merupakan sub ordinat dari Pemerintahan diatasnya;
  2. LATAR BELAKANG perlunya ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014, antara lain: (a) Menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsive, akuntabel, transparan, dan efesien; (c) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; (d) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; dan (e) Menata hubungan pusat dan daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Perlu adanya penegasan terhadap KEKUASAAN PEMERINTAHAN, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 dimana kekuasaan pemerintahan tersebut diurai kedalam berbagai urusan pemerintahan, dimana berbagai urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan di Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
  4. Berkaitan dengan penyelenggaraan PEMERINTAHAN UMUM, titik tolak pertimbangannya adalah adanya instrumen Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga 4 (empat) pilar kebangsaan/konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu unit kerja Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang sebelumnya dilaksanakan di Daerah berubah menjadi Instansi Vertikal dengan sumber dana APBN;
  5. Berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar (8 urusan) tidak perlu diatur lagi di Daerah karena sudah memiliki SPM dan NSPKnya, sehingga Daerah sudah langsung dapat melaksanakannya;
  6. Sedangkan berkaitan dengan urusan wajib non pelayanan dasar (18 urusan) perlu dilakukan pemetaan urusan masing-masing Daerah (Pasal 24), dimana bahwa intensitas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda, hal ini dilakukan untuk menentukan tipologi SKPD. Semakin tinggi tipologi urusannya, maka alokasi APBN akan semakin besar, tidak selama ini yang dibuat sama rata di semua daerah. Pemetaan dilakukan dengan variable umum, terdiri dari jumlah penduduk, besaran APBD, dan luas wilayah, sedangkan untukn variable khususnya dapat disusun bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait;
  7. Untuk pemetaan urusan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, dimana tujuan dari pemetaan ini adalah menentukan Daerah apakah mempunyai atau melaksanakan urusan pemerintahan pilihan;
  8. Pemetaan urusan pemerintahan ini secara umum bertujuan untuk menyusun SOTK Pemerintah Daerah dimana nomenklatur perangkat daerah harus memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait (Pasal 211);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pun berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana tujuan umumnya antara lain: (a) Untuk menjaga profesionalisme dan menjauhkan birokrasi dari intervensi politik maka perlu diatur Standar Kompetensi Jabatan dalam birokrasi pemerintah daerah; dan (b) Selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social cultural menjadi pertimbangnnya.
  10. Berkaitan dengan PEMBANGUNAN DAERAH dijelaskan sebagai berikut: (a) Menciptakan adanya sinergi antara Pusat – Daerah; dan (b) Hal ini dilakukan karena target pembangunan yang telah ditetapkan Pusat sulit tercapai bila tidak didukung oleh Daerah, atau pelaksanaan pembangunan Daerah tidak sesuai dengan rencana pembangunan tingkat Nasional.
  11. Berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/235/SJ tanggal 16 Januari 2015 perlu ditekankan kembali bahwa: (a) Dengan berlakukanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 otomatis urusan pemerintahan harus beralih, sedangkan yang diberikan tenggang waktu adalah yang berkaitan dengan P3Dnya; dan (b) Perubahan SOTK dilakukan setelah adanya pemetaan urusan pemerintahan, Provinsi perlu melakukan pemetaan urusan Kabupaten/Kota didampingi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  12. Bahwa APBD merupakan bagian integral dari APBN, maka: (a) Pengalihan kewenangan di era desentralisasi tidaklah mudah, perlu pemahaman di semua tingkatan; dan (b) Penguatan pemberian wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  13. Kesimpulan dari uraian di atas adalah perlunya inventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya peralihan kewenangan, seperti personil/pegawai, aset dan pendanaannya;
  14. Beberapa hal yang sedang dilakukan persiapan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah: (a) Pembentukan instansi Sekretariat Gubernur (GWPP = Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat); dan (b) Pembentukan instansi vertical Pemerintahan Umum (Kesbangpol) hingga ke level kecamatan. 






0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More