Banten Menuju Perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial


Melalui Instruksi Gubernur Banten Nomor 050/981-Bapp/2018 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial tanggal 17 April 2018, Gubenur Banten mengintruksikan kepada beberapa Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial seusai dengan lingkup kewenangannya.

Intruksi Gubernur ini ditujukan kepada Kepala Bappeda , Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Banten, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 

Tujuan Intruksi Gubernur Banten adalah untuk menyusun program kegiatan dan sub kegiatan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman terhadap RPJMD tahun 2017-2022 dan Renstra SKPD tahun 2017-2022.

Pertanyaannya: 
Apa itu  Perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial?




1. Pendekatan Holistik-Tematik

Pengertian Holistik menurut Kamuslife.com adalah suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata holistic ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Jika kata holistic ini dipakai dalam rangka pelayanan kepada orang lain, maka mempunyai arti layanan yang diberikan kepada sesama atau manusia secara utuh, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual yang mendapatkan perhatian seimbang. Dalam geografi, holistic biasanya berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam bidang pendidikan, holistik adalah suatu filsafat yang menekankan bahwa individu dapat menemukan identitas, tujuan dan makna hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual dan lingkungan alam. Tujuan pendidikan holistik sendiri adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

Pengertian Tematik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tema (pokok permasalahan). Pendekatan tematik diartikan sebagai suatu sistem yang menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan / terpusat pada satu pokok permasalahan / tema, sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain. Jika dihubungkan dengan pembelajaran tematik, maka hal tersebut akan memberikan pengalaman bagi siswa yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menghubungkan antara konsep belajar yang telah dilakukan dengan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi/ kabupaten.

Dalam pencapaian prioritas nasional Kedaulatan Pangan, misalnya memerlukan koordinasi antar kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian  Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah.




2. Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.

Untuk mencapai prioritas nasional Kedaulatan Pangan, misalnya, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas lahan existing dan menyetop konversi lahan produktif, tapi juga melakukan reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya.

Jadi, diperlukan adanya kombinasi dari berbagai program dan kegiatan.




3. Pendekatan Spasial

Pengertian spasial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Pendekatan spasial sendiri lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keruangan) dan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, distribusi (persebaran), interelasi serta interaksinya. Salah satu contoh pendekatan keruangan tersebut adalah sebidang tanah yang harganya mahal karena tanahnya subur, dan terletak di pinggir jalan. Pada contoh tersebut, yang pertama adalah menilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian, sedangkan yang kedua menilai tanah berdasarkan nilai ruangnya yaitu letak yang strategis. (id.wikipedia.org)

Pertimbangan dimensi ruang (spasial) dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki tiga cara  pandang  (dalam Kartasasmita, 1977 sebagaimana dikutip Kustiwan, 2010:5.53):
  1. Dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah atau wilayah sebagai suatu entitas (kesatuan) bebas yang pengembangannya tidak terkait dengan kota, daerah atau wilayah lain. Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah/kota bersifat mandiri.
  2. Pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu dan dapat digunakan sebagai bagian dari pola pembangunan nasional;
  3. Pembangunan di daerah adalah merupakan instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.
Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/ kota.

Untuk mencapai prioritas nasional Kedaulatan Pangan, misalnya pembangunan sawah baru harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang pasar, dst.

Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional dan daerah.  Pendekatan baru penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 tersebut juga diyakini dapat memacu kerjasama yang kuat antar Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, pendekatan holistik-tematik dan integratif mensyaratkan K/L bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas. Peran Bappenas dan Bappeda Provinsi adalah sebagai integrator kinerja setiap K/L, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar